Kamis, Oktober 28, 2010

Peserta Jamsostek di Bengkulu Diminta Manfaatkan PUMP

Minimnya minat peserta Jamsostek di Bengkulu memanfaatkan program PUMP menyebabkan dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut belum tersentuh sama sekali, meski program mulai dilaksanakan sekitar Desember 2009.

"Kami minta para pekerja memanfaatkan program pinjaman uang muka perumahan (PUMP) agar dana yang tersedia tidak sia-sia," kata Kepala Bidang Pemasaran PT Jamsostek Cabang Bengkulu Imam Saputra, Selasa.

Hal itu juga menyikapi minimnya minat peserta Jamsostek di daerah itu memanfaatkan program PUMP sehingga dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut belum tersentuh sama sekali, meski program mulai dilaksanakan sekitar Desember 2009.

Ia mengatakan PUMP merupakan program kerja sama antara PT Jamsostek dan dua bank milik pemerintah untuk membantu pekerja agar bisa memiliki rumah dengan membantu memberikan pinjaman uang muka.

"Total dana pinjaman yang disiapkan mencapai Rp20 juta dengan angsuran selama 10 tahun," katanya.

Minggu, Oktober 24, 2010

Jumlah peserta aktif program jamsostek sampai dengan September 2010 mencapai 9,12 juta orang

Berdasarakan siaran pers PT. Jamsostek (Pesero), Minggu, menyebutkan jumlah peserta aktif program jamsostek terus meningkat yakni sampai dengan September 2010 mencapai 9,12 juta orang, tahun lalu sekitar 8 juta, sementara peserta nonaktif 21,83 juta orang. Sedangkan jumlah perusahaan aktif sudah mencapai 129.293 perusahaan dan yang nonaktif 89.394 perusahaan.

Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga, ketika dihubungi mengatakan, Target penambahan kepesertaan tenaga kerja tahun 2010 sebanyak 2.794.665 orang, realisasi sampai dengan September 2010 sebanyak 2.321.430 orang atau sudah mencapai 83,07 persen.

Target penambahan kepesertaan perusahaan di tahun 2010 adalah 23.166 perusahaan, realisasi sampai dengan September 2010 sebanyak 18.102 perusahaan atau 78,14 persen dari target setahun.


[Via]

Iklan humor JAMSOSTEK apakah efektif?

Menurut Courtland L Bovee:

“Advertising is the nonpersonal communication of information usually paid for and usually persuasive in nature about products, services or ideas by identified sponsors through the various media.”

Mari kita bahas satu persatu maksud dari definisi diatas:

Non personal artinya iklan tidak melibatkan pertemuan langsung dengan pembeli

Komunikasi artinya iklan tidak hanya melibatkan suara dan gambar saja tapi lebih dari itu, informasi melibatkan ide dan perasaan.

Informasi didefinisikan sebagai pengetahuan (knowledge) fakta atau berita. Iklan harus disampaikan sesuai dengan kenyataan bukan berita bohong.

Berbayar, berbeda dengan humas yang tidak memerlukan biaya maka pengiklan harus mengeluarkan biaya untuk memasang iklan.

Persuasif, tujuan dasar dari iklan adalah untuk membedakan dengan produk lain tujuannya untuk membujuk konsumen agar memilih produk atau jasa pengiklan.

Produk, jasa atau ide adalah segala sesuatu yang ingin dijual oleh pengiklan bisa produk, jasa atau ide.

Media adalah tempat iklan ditayangkan termasuk Koran, surat kabar, majalah radio, televise, papan reklame poster dan sebagainya yang dapat membantu proses komunikasi dengan cara non-personal.

Sedangkan menurut Paul Copley,

“Advertising is by and large seen as an art – the art of persuasion – and can be defined as any paid for communication designed to inform and/ or persuade.”

Dimana iklan adalah sebuah seni dari persuasi dan dapat didefinisikan sebagai desain komunikasi yang dibiayai untuk menginformasikan dan atau membujuk.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya iklan bertujuan untuk membujuk konsumen agar mengikuti sesuai yang dikehendaki oleh pemasang iklan.

Didalam "memainkan" emosi konsumen, pengiklan menggunakan berbagai metode yang biasa disebut “advertising appeals” (daya tarik iklan) diantaranya sex, ketakutan (fear), dan humor.

Ada tiga mekanisme utama iklan humor diharapkan dapat bekerja lebih efektif dibanding iklan langsung (ACTIVE & CREATIVE independent):

  1. Iklan humor lebih diperhatikan yakni sebagai penarik perhatian yang sangat baik.
  2. Iklan humor jarang mendapatkan kritik karena penonton memprosesnya sebagai hiburan bukan sebagai evaluasi benar atau salah.
  3. Iklan humor lebih disukai dan terbukti memiliki probabilitas tinggi untuk menjadi efektif.
JAMSOSTEK belakangan ini menggunakan pendekatan humor pada iklan yang ditayangkan di tivi. Apakah efektif? Tentunya diperlukan survey mendalam untuk mengetahui seberapa efektif iklan ini. Tapi saya mencoba memberikan gambaran betapa iklan tersebut berhasil menarik perhatian penonton. Seperti tergambar dari twitter di bawah ini:

rororizky RizkyWidyaHandayani:
anjiis iklan jamsostek kocak banget nih, badan gede tapi nangis guling2 di ubin, bwakakak..

@vinanocky:
iklan jamsostek lucuuuu, ngakak abeees !"

paramithafajar Paramitha Fajar
Kok sediih ya liat tangisan bapak" di iklan jamsostek..hahaha

novabya Nova Alaydrus
Iklan jamsostek ngenes kocak dah !

cumi2_nyanyok Siiyfathonah meynic
Hahahha liat iklan#jamsostek Ngakaaaaak abiiisssss! :D

lovinARRR Lovin Arinda
Iklan jamsostek nya bikin geliiiiii! Hahaa

max1garcia Max Garcia
Iklan jamsostek lucu abis....

Dianrizkiy Dian rizky
Hahaha iklan "jamsostek" kocak bener

akmal_lamka Akmal Firdaus
hahaha :D .Lucu liat iklan jamsostek..

dejeputri dwiyanti j putri
Itu yg iklan jamsostek,sedih amat deh nangisnya wkwk

chrislolowang Chris_aja
Liat iklan jamsostek.. Lsg ngakak.. Lucu banget...

firmanfauzan:
Liat iklanJamsostek kok jadi inget gw ga dilindungi Jamsostek yaah :'(


Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) Hilang

Pertanyaan:

Jika kartu peserta jamsostek hilang, bagaimana cara mengklaimnya? Apakah bisa?

Jawaban:

Tentu saja bisa, jika kartu hilang klaim dapat dilakukan dengan melampirkan surat keterangan hilang yang masih berlaku dari Kepolisian, dengan mencantumkan nomor Kartu Peserta JAMSOSTEK (KPJ). Jika lupa nomor KPJ, hubungi perusahaan anda atau kantor JAMSOSTEK terdekat/tempat anda terdaftar dengan membawa bukti identitas diri.

Klik link di bawah ini untuk mengetahui:

1. Syarat klaim Jaminan Hari Tua (JHT).
2. Tata-cara pengajuan Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca juga:

1. Klaim JHT Jamsostek tidak sulit
2. Mengurus Klaim Jamsostek itu gampang

Sabtu, Oktober 23, 2010

Apa itu Jaminan Sosial?

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sitem Jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Dasar Hukum
  1. UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002, pasal 5, pasal 20, pasal 28, pasal 34.
  2. Deklarasi HAM PBB atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.
  3. TAP MPR RI no X/MPR/2001 yang menugaskan kepada presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  4. UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN.
Jenis program jaminan sosial sesuai dengan UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN meliputi:
  1. Jaminan kesehatan
  2. Jaminan kecelakaan kerja
  3. Jaminan hari tua
  4. Jaminan pensiun, dan
  5. Jaminan kematian.
Referensi: UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN & Wikipedia

Jamsostek BUMN yang paling siap menjadi BPJS

Dari Kompas.com:

Jamsostek sesuai Undang-Undang Nomor 3/1992 telah menjalankan perlindungan dasar jaminan sosial, yakni jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Dasar ini membuat manajemen Jamsostek mengklaim sebagai BUMN yang paling siap menjadi BPJS menjalankan amanat UU 40/2004.

"Dari sisi pelayanan, kami bekerja dalam sistem pasar yang terbuka sehingga paling siap menjalankan BPJS. Kami melayani semua orang, mulai pekerja formal sampai informal dan tidak tertutup untuk kalangan tertentu saja," jelas Hotbonar.

Jumat, Oktober 22, 2010

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Tinjauan Hukum Islam

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta:

Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan transaksi administrasi Jamsostek di UMS berjalan dengan baik tidak ada hambatan yang berarti karena telah terciptanya kepercayaan antara pihak UMS dengan PT Jamsostek. Dengan adanya Jamsostek, para karyawan dapat bekerja lebih tenang sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja serta telah sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan dalil yang telah disebutkan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan pada masa Rasul SAW tentang jamsostek dari baitul mal, sehingga dapat memberi ketenangan dan produktivitas kerja karyawan.

Download FDF

Tips bagi yang sulit meniti karier

Jakoep Ezra MBA, CBA memberikan tips yang bermanfaat bagi karyawan yang sulit meniti karier, tips bagi mereka yang kariernya sulit berkembang. Menurutnya ada 3 (tiga) penyebab:

1. Belum sesuai dengan bidangnya.
Kesuksesan karir ditentukan oleh kegigihan dalam berusaha dan bekerja. Namun perlu mengenal bakat dan minat yang dimiliki sebagai suatu kekuatan pribadi. Pekerjaan yang tidak sesuai minat biasanya membuat cukup "menderita" yang membuat sulit untuk mengembangkan karier atau usaha.

2. Mudah merasa bosan.
Seorang sales yang putus asa karena targetnya belum tercapai, mencoba menjadi karyawan di bidang percetakan. Ternyata rutinitas kerja membuatnya bosan. Lalu ia melamar kerja di perusahaan ekspedisi. Prestasinya cukup bagus, namun sering bertugas di luar kota membuatnya jenuh dan mengundurkan diri. Tanpa sadar ia terus keluar masuk kerja, sementara rekan-rekannya sudah menjadi manajer sales. Sayang sekali, mudah merasa bosan membuatnya sulit meniti karier di satu bidang pekerjaan.

3. Sulit bekerja sama.
Situasi yang sangat kompetitif tentu membutuhkan tim kerja yang solid. Perbedaan latar belakang, karakter dan temperamen cenderung memicu timbulnya sebuah konflik. Kerja sama di dalam tim akan sulit dibangun jika anggota kurang memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Akibatnya suasana kerja menjadi tidak kondusif dan sulit mengembangkan karier dengan baik.

Untuk itu Jakoep memberikan 3 (tiga) solusi berikut:

1. Temukan potensi pribadi.
Siapakah Anda ? Apa kekuatan dan kelemahan Anda? Apa minat dan bakat Anda? Jika Anda mampu menjawab pertanyaan ini, Anda akan lebih mudah mengembangkan karier yang tepat.

2. Membuat target secara bertahap.
Seorang Kaisar pada zaman dinasti Song, amat menyukai permainan catur dan ingin memberi hadiah kepada sang penemu. Kaisar akan mengabulkan 1 permintaannya. Si penemu catur meminta sebutir beras. Dengan syarat setiap kali dijumlahkan dengan kelipatan dua pada kotak papan catur berikutnya. Kaisar merasa aneh namun memenuhi permintaan yang dianggapnya mudah. Kotak pertama sebutir beras, kota kedua dua butir beras, kotak ketiga empat butir, dan seterusnya. Papan catur memiliki 64 kotak berwarna hitam putih berselang-seling. Sangat mengejutkan. Setelah dihitung pada kotak ke 64 akan terdapat 18 juta triliun butir beras. Sang Kaisar terdiam dan meminta agar si penemu menukar hadiahnya dengan tanah yang luas di wilayah kerajaan Tiongkok. Demikian pula dalam membuat target untuk pengembangan karier kita. Mulai dengan hal yang sederhana untuk mencapai tujuan yang besar.

3. Belajar membangun relasi.
Sebuah jembatan dibuat untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah. Awalnya sulit untuk membangun jembatan, namun ketika sudah selesai, rasanya mudah sekali untuk mondar mandir ke dua tempat tersebut. Membangun relasi mungkin terasa sulit pada awalnya. Terutama bagi mereka yang cenderung perfeksionis dan berorientasi pada tugas. Perlu suatu terobosan pribadi untuk mampu ’bergaul’ dan beradaptasi di lingkungan kita berada. Keterbukaan dan komunikasi yang efektif sangat mendukung proses membangun hubungan. Kinerja dan team work yang positif tentu membantu kesuksesan kita dalam meniti karier.

Kamis, Oktober 21, 2010

Pansus pesimistis UU BPJS bisa selesai tahun ini

Sepertinya UU BJPS tidak bisa diselesaikan di tahun 2010 ini. Hal ini di karenakan Pansus BPJS menilai pemerintah tidak siap duduk bersama dengan DPR membahas RUU tersebut dengan mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BPJS yang kosong. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Zuber Safawi kepada wartawan.

"Jika pemerintah berbeda pendapat atau tidak setuju dengan usulan DPR, kan bisa mengajukan usulan DIM versi pemerintah, biar kita bahas bersama, tidak seperti ini, ini kan sama saja melecehkan DPR," kata Zuber di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/10).

Dengan sikap seperti itu pula, kata Zuber pemerintah juga tidak siap membahas RUU BPJS. Seharusnya kata dia, perbedaan pendapat terkait dengan DIM nomor 11 yang berisi masalah bentuk BPJS multi atau tunggal seharusnya ditanggapi dan dijelaskan Pemerintah sehingga pembahasan RUU BPJS tidak mengganjal. Tidak harus menunggu DIM 11 karena masih banyak pasal-pasal lain yang perlu dibahas. "Kami hanya dikirimi DIM kosong," tukasnya.

[Via]

DPRD Sumut dorong perusahaan masuk JAMSOSTEK

Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Moktar SE menyampaikan kepada wartawan, bahwa pihaknya terus mendorong pihak perusahaan untuk memberi perlindungan Jamsostek bagi pekerjanya:

“Permasalahan yang kita hadapi, tidak semua perusahaan yang memberi perlindungan Jamsostek bagi pekerjanya. Ini harus terus didorong,” ujar Brilian lagi.

Walau demikian, menurut Brilian, beberapa pengaduan pekerja yang masuk ke DPRD Sumut mengenai ketiadaan Jamsostek sudah berhasil ditangani. Bahkan, satuan pengamanan (satpam) DPRD Sumut yang sudah bekerja hingga belasan tahun, sebelumnya tidak mendapat Jamsostek. Namun, pada periode ini DPRD Sumut mendorong agar 26 orang satpam DPRD Sumut mendapat Jamsostek.

Rabu, Oktober 20, 2010

Apakah betul anak dari Pekerja Wanita tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kesehatan yang dibiayai oleh kantor?

PERTANYAAN:

Selamat pagi Pak Bunyamin,

Saya sangat senang dengan adanya Blog apa mengenai Jamsostek karena sangat membantu saya di dalam memahami Jamsostek.

Namun ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai Tunjangan Kesehatan Untuk anak dari Pekerja Wanita. Apakah betul anak dari Pekerja Wanita tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kesehatan yang dibiayai oleh kantor? Karena atasan saya mengatakan hal seperti itu pada saat berdiskusi mengenai peraturan kantor. Kalau memang betul, mohon diinformasikan dasar hukumnya. Terima kasih.

Hormat saya,

Rahmat


JAWABAN:

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 3 ayat (2), setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang yang sama, diatur bahwa program jaminan sosial tenaga kerja tersebut wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Keempat program tersebut, 3 (tiga) dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT), dan 1 (satu) dalam bentuk jaminan pelayanan yaitu JPK (PP No. 14 Tahun 1993 Pasal 2 ayat [1]).

Perusahaan dibolehkan tidak ikut JPK JAMSOSTEK sepanjang menyelenggarakan program JPK sendiri (dalam bentuk pelayanan kesehatan, bukan penggantian uang) bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik daripada progam jaminan pemeliharaan kesehatan dasar PT. JAMSOSTEK (Persero) (Pasal 2 ayat [4] PP No. 14 Tahun 1993).

Syarat dan ketentuan JPK dengan manfaat lebih baik, sebagaimana tercantum dalam Permenaker No. Per-01/Men/1998, yakni (antara lain):

  • cakupan pelayanan kesehatannya, sekurang-kurangnya mencakup kepesertaan seluruh tenaga kerja (lak-laki / perempuan) dan keluarganya (suami/isteri dan anak sah);
  • pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk (seperti rumah sakit atau klinik/dokter) harus memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku (registered) dan mudah dijangkau oleh tenaga kerja dan keluarganya;
Berdasarkan paparan di atas, maka jelaslah tidak ada aturan yang menyatakan bahwa anak dari Pekerja Wanita tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kesehatan yang dibiayai oleh kantor.

Jika Perusahaan hanya memberi layanan JPK sebahagian atau di bawah standar JPK JAMSOSTEK dengan tidak menanggung suami/anak yang sah. Maka berdasarkan Permen No. 01/MEN/1998, perusahaan dianggap tidak ikut Jamsostek.

Jika dianggap tidak ikut Jamsostek, maka dianggap tidak memenuhi kewajiban kepesertaan Jamsostek sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU No. 3/1992, dan perusahaan dinyatakan telah melakukan tindak pidana pelanggaran dan diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50 juta (Pasal 29 UU No. 3/1992).

Demikian Pak Rahmat, semoga bermanfaat.

Cara daftar Jamsostek perusahaan baru

Datangi Kantor JAMSOSTEK terdekat dengan Perusahaan anda, alamatnya ada di sini.

Mengisi Formulir:
  • Formulir JAMSOSTEK nomor 1 (F1), antara lain memuat data perusahaan seperti: nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax, bentuk badan hukum.
  • Formulir JAMSOSTEK nomor 1a (F1a), antara lain memuat data tenaga kerja seperti, nama lengkap, tempat/tanggal lahir jenis kelamin golongan darah.
  • Formulir JAMSOSTEK nomor 2a (F2a), antara lain memuat data upah/gaji dan besarnya iuran.
  • Formulir bisa diambil di kantor cabang JAMSOSTEK terdekat atau dapat di download di sini.
Setelah formulir diisi lengkap dan telah dicap serta ditandatangani, serahkan kepada pihak JAMSOSTEK untuk pemrosesan lebih lanjut. JAMSOTEK akan membuatkan NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan) serta surat pemberitahuan pembayaran iuran pertama.

Bayar iuran ke Bank sesuai dengan surat pemberitahuan pembayaran iuran pertama dari JAMSOSTEK tadi dan jangan lupa untuk mencantumkan NPP.

Proses pendaftaran selesai, setelah dilakukan rekonsiliasi iuran (membandingkan iuran yang anda bayar dengan data upah/gaji yang anda laporkan), paling lambat 7 (tujuh) hari perusahaan anda akan mendapatkan sertifikat, begitu juga dengan tenaga kerja anda, mereka akan mendapatkan kartu peserta jamsostek (KPJ) serta kartu pemeliharaan kesehatan (KPK) jika perusahaan anda juga ikut program JPK.

Semoga bermanfaat.

Jamsostek Investment beroperasi tahun depan

Anak perusahaan PT. JAMSOSTEK (Persero), Jamsostek Investment Company (JIC) direncanakan beroperasi pada awal tahun 2011:

Hingga saat ini, pendirian JIC ini masih menunggu hasil kajian dari konsultan yang ditargetkan selesai pada tiga bulan ke depan.

"Mudahan-mudahan sudah bisa operasi awal tahun depan, ya kuartal I tahun depan," kata dirut PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga di sela-sela 25th East Asian Insurance Congress (EAIC) di Nusa Dua, Bali, hari ini.

Dia menambahkan sebenarnya target operasional JIC sudah molor dari target awal yakni semester I/ 2010. “Kami tempuh prosedur pendirian yang seharusnya dilakukan."

Klaim yang Dibayar Jamsostek Kanwil IV Meningkat

Diambil dari Kompas.com:

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jamsostek Jabar-Banten E Ilyas Lubis di Bandung, Selasa (19/10/2010), menjelaskan, hingga akhir tahun 2010, nilai klaim diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun atau naik dari tahun 2009 sekitar Rp 1,4 triliun. Jumlah peserta Jamsostek Jabar-Banten saat ini sekitar 7,1 juta pekerja.

Angka itu terdiri dari 2,4 juta peserta aktif dan sisanya non-aktif. Ilyas juga yakin, jumlah peserta Jamsostek di wilayahnya akan meningkat menjadi 7,3 juta orang pada akhir tahun 2010. Pengguna Jamsostek misalnya industri tekstil, kulit, dan otomotif.

"Kami optimistis peserta bertambah karena banyak perusahaan berkembang. Perusahaan pun mampu membuat karyawannya menjadi peserta Jamsostek," kata Ilyas.

Selasa, Oktober 19, 2010

Mengurus Klaim Jamsostek

Sekedar mengumpulkan tulisan dari beberapa blog yang menceritakan pengalaman mereka dalam mengurus klaim Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK, mudah-mudahan bermanfaat:

Ngurus klaim Jamsostek, ternyata gampang kok !!!
http://myshant.multiply.com
Iya, gampang. Gak berbelit-belit seperti yg aku kira sebelumnya. Asalkan, persyaratan dan surat-surat kelengkapan yg dibutuhkan dipenuhi semuanya.

Ngurus Jamsostek itu gampang, asal....
http://ndull.multiply.com/journal/item/63/Ngurus_Jamsostek_itu_gampang_asal....
Yup, ternyata ngurus jamsostek itu nggak seribet perkiraan gw semula... Gampang kok..
Asalkan kita ngikutin syarat dan ketentuan yang berlaku.

JHT Jamsostek, Gampang Kok
http://maniapasta.multiply.com/journal/item/245
Gampang dan ga ribet. Asal semua dokumen beres, prosesnya ga sampe 10 menit ko. Uangnya sendiri baru bisa cair satu minggu setelah berkas diajukan. Tapi kalo transfer, prosesnya bisa sampe 10 hari karena mereka biasanya kliring antar bank.

Ngurus jamsostek ternyata gampang banget
http://www.asupna.com/future/Ngurus-jamsostek-ternyata-gampang-banget-f9.html
Sahabat ngurus jamsostek ternyata gampang banget supaya tdk bulak balik ngurusnya seperti yang gue alamin karena persyaratan yang tidak lengkap, jadi yang mesti disiapin (persyaratannya, red).

Tips Wawancara dan Tes Psikologi (Psikotes)

Berbohong saat tes wawancara bukan hanya tak berguna, tapi juga bisa membuat Anda tidak diterima. Lebih bijaksana bila pertanyaan dijawab apa adanya, spontan, langsung ke pokok persoalan, tidak mengada-ada, tidak menggurui, dan sopan.

"Padahal tinggal wawancara lo, kok gagal. Dulu juga begitu, selalu kandas di tahap ini". Keluhan macam itu banyak kita dengar dari mereka yang tak lolos dalam wawancara psikologi untuk melamar kerja. Sebuah kenyataan yang menyesakkan, apalagi kebanyakan tahapan wawancara berada diakhir proses seleksi. Lolos di sini berarti si calon diterima di tempat kerja yang baru.

Wawancara psikologi punya banyak makna. Ada beberapa versi, salah satunya, menurut Bingham dan Moore, wawancara adalah "... conversation directed to define purpose other than satisfaction in the conversation itself". Sedangkan menurut Weiner, "The term interview has a history of usage going back for centuries. It was used normally to designate a face to face meeting of individual for a formal conference on some point."

Dari kedua definisi itu didapatkan kondisi bahwa wawancara adalah pertemuan tatap muka, dengan menggunakan cara lisan, dan mempunyai tujuan tertentu.

Jangan dibayangkan wawancara itu sama dengan interogasi karena tujuan utamanya memang "berbeda", meskipun sedikit serupa dalam hal menggali dan mencocokkan data. Yang pasti, cara yang dipergunakan dalam kedua hal itu berlainan.

Interogasi lebih menekankan pada tercapainya tujuan, dengan berbagai cara dan akibat, baik secara halus maupun kasar. Posisi interogator lebih tinggi dan bebas daripada yang diinterogasi, serta lebih langsung.

Bandingkan dengan wawancara psikologi, di mana kedudukan antara pewawancara dan yang diwawancarai relatif setara. Kondisinya pun berbeda, karena tidak ada penekanan serta tidak menggunakan kekuasaan. Bahkan dalam kondisi ekstrem, seorang calon karyawan yang diwawancarai bisa saja tidak menjawab, pewawancara pun tidak akan memaksa. Namun, hal itu tentu akan sangat mempengaruhi penilaian dalam pengambilan keputusan seorang psikolog.

Cocok berbobot

Wawancara dalam tes psikologi (psikotes) sebenarnya satu paket dengan tes tertulisnya. Tes ini bertujuan mencari orang yang cocok dan pas, baik dari tingkat kecerdasan, serta sifat dan kepribadian. Istilah kerennya mendapatkan "the right man in the right place".

Dasar pemikiran lain kenapa perlu diadakan seleksi, yaitu adanya perbedaan potensi yang dimiliki setiap individu. Perbedaan itu akan menentukan pula perbedaan dalam pola pikir, tingkah laku, minat, serta pandangannya terhadap sesuatu. Kondisi itu juga akan berpengaruh terhadap hasil kerja. Bisa jadi suatu pekerjaan atau jabatan akan lebih berhasil bila dikerjakan oleh individu yang mempunyai bakat serta kemampuan seperti yang dituntut oleh persyaratan dari suatu pekerjaan atau jabatan itu sendiri.

Ada beberapa tujuan spesifik dari wawancara psikologi. Pertama, observasi. Dalam hal ini calon karyawan dilihat dan dinilai. Mulai dari penampilan, sikap, cara menjawab pertanyaan, postur - terutama untuk pekerjaan yang memang membutuhkannya, seperti tentara, polisi, satpam, dan pramugari. Penilaian juga menyangkut bobot jawaban dan kelancaran dalam menjawab.

Demikian pula perilaku dan sikap-sikap yang akan muncul secara spontan bila berada dalam situasi yang baru dan mungkin menegangkan. Misalnya, mata berkedip-kedip atau memutar jari-jemari yang dilakukan tanpa sadar.

Dalam hal bobot jawaban, misalnya, si calon bisa dinilai apakah ia memberikan jawaban yang dangkal atau tidak, atau malah berbelit-belit. Jawaban berupa "Ingin naik pesawat" atau "Ingin ke luar negeri" merupakan contoh jawaban yang dinilai dangkal atas pertanyaan alasan menjadi pramugari.

Sedangkan kelancaran dalam menjawab biasanya dinilai dari berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seorang calon karyawan untuk menjawab pertanyaan.

Dalam wawancara psikologi yang diperlukan sebenarnya jawaban spontan dan tidak mengada-ada. Misalnya, apabila ditanya alamat, sebut saja alamat kita. Tidak usah ditambah-tambahi atau malah berlagak sok pintar.

Tujuan berikutnya dalam tes wawancara adalah menggali data yang tidak didapatkan dari tes tertulis. Misalnya, apakah istri bekerja, anak bersekolah di mana, masih tinggal bersama orangtua atau tidak, serta apa judul skripsi dan berapa nilai yang didapat.

Yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi penilaian adalah kecocokan data. Benarkah data yang ditulis oleh sang calon?
Atas dasar itu seorang psikolog sering melontarkan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dan intelegensi si calon. Misalnya, calon mengaku berpendidikan S2, maka diajukan pertanyaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan itu. Bila jawabannya kurang bermutu, dapat saja diambil kesimpulan bahwa calon memiliki intelegensi yang kurang atau dianggap tidak serius selama menjalani proses pendidikan.

Sering juga terjadi hasil tes tulis bagus, tapi hasil wawancaranya kurang meyakinkan. Hal ini bisa terjadi karena mungkin ia telah beberapa kali mengikuti psikotes atau pernah mengikuti bimbingan psikotes. Tes ulang dapat menjadi alat untuk mengatasi keraguan itu.

Dalam konteks di atas, tidaklah mungkin seorang calon membohongi psikolog. Riskan pula bila dia tidak menjawab dengan sebenarnya. Terbuka sudah kepribadiannya yang tidak jujur, padahal kejujuran merupakan prasyarat penting untuk perusahaan.

Pada wawancara untuk evaluasi karyawan atau promosi jabatan biasanya data curiculum vitae (CV) dari instansi atau perusahaan sudah diberikan semua dari Bagian Personalia.

Manfaat lain wawancara adalah melengkapi data yang terlupakan atau tidak tertulis secara lengkap. Misalnya, sudah pernah mengalami psikotes atau belum. Kalau sudah, berapa kali? Untuk apa? Lulus atau tidak? Mungkin juga minat ataupun gaji yang diinginkan. Yang terakhir, manfaat wawancara yaitu untuk membuat keputusan.
Dari hasil pemeriksaan psikologi tertulis dan wawancara, dibuatlah kesimpulan, apakah calon ini memenuhi syarat seperti job description yang diberikan oleh perusahaan atau tidak.

Terkadang ada psikotes yang tidak menggunakan wawancara. Semua itu tergantung tujuan pemeriksaan, ketersediaan data yang mungkin sudah lengkap, serta tidak begitu mensyaratkan penampilan atau postur. Misalnya, bila yang diperlukan operator komputer, yang penting dia bisa komputer dan inteligensinya cukup.

Sumber: GloriaNet Via [iBII Career]

Kekayaan Jamsostek Diperkirakan Mencapai Rp100 Triliun

Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan kepada metronews bahwa hingga akhir Agustus 2010, total kekayaan Jamsostek sudah mencapai sekitar Rp94,5 triliun dan diperkirakan sampai akhir tahun bisa mendekati angka Rp100 triliun.

Ditemui usai peresmian Klinik Medis 24 jam di komplek Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Hotbonar menjelaskan, sekitar 90 persen dari total kekayaan atau aset tersebut merupakan dana investasi.

Investasi di sektor obligasi menjadi yang terbesar dengan porsi mencapai hampir 50 persen. Selain itu, Jamsostek juga melakukan investasi dalam bentuk deposito, pembelian saham, properti, dan lainnya.

"Sebagian besar adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah. Demikian juga dana untuk deposito juga kami tempatkan pada bank-bank pemerintah seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN," ujarnya.

Sedangkan untuk investasi saham, lanjut Hotbonar, selain saham dari perusahaan milik pemerintah, Jamsostek juga membeli saham perusahaan yang masuk kategori "blue chip" atau saham-saham unggulan.

"Ada beberapa tahapan yang kami lakukan sebelum melakukan investasi, salah satunya menyangkut besar kecilnya risiko. Itu sangat penting, karena dana yang digunakan untuk investasi adalah milik peserta Jamsostek," tambahnya.

Hotbonar juga mengungkapkan rencana Jamsostek untuk membeli saham beberapa BUMN yang akan melakukan "right issue" (pelepasan saham baru) seperti Bank Mandiri, BNI, dan PT Krakatau Steel.

Program Renovasi Rumah Bagi Tenaga Kerja Peserta JAMSOSTEK

Kepala Cabang PT Jamsostek Jambi, Iswandhy Syaruly kepada Antara News mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) akan meluncurkan program pinjaman renovasi rumah-kerjasama bank (PRR-KB).

"Kita sudah melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan program tersebut, yang nantinya segera direalisasikan pada tenaga kerja yang ingin mengembangkan atau merenovasi rumahnya," katanya.

Ia menyebutkan, pinjaman maksimal yang diberikan PT Jamsostek Rp30 juta masa pinjaman sampai sepuluh tahun dengan bunga enam persen.

Pembantu Rieke Dyah Pitaloka Ikut Jamsostek

Artis dan anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka mengatakan akan mendorong pekerja rumah tangga (PRT) untuk bisa masuk ke dalam sistem Jamsostek agar memiliki jaminan sosial di hari tua sesuai dengan Undang-Undang No 40 tahun 2004.

"Kalau saya mendorong undang-undangnya, pertama saya harus mengimplementasikan dari saya sendiri. Termasuk jaminan sosial ini, saya akan kasih kepada orang yang bekerja sama saya, kaya driver dan PRT di rumah," tutur Rieke.

BTW, bu...ibu sendiri sudah masuk Jamsostek belum?

Risiko merger BUMN Jaminan Sosial

Berikut tulisan Achmad Mochtarom tentang risiko jika empat BUMN jaminan sosial di merger/digabung:

Risiko merger BUMN jaminan sosial - Setiap program asuransi menjanjikan manfaat yang berbeda

OLEH ACHMAD MOCHTAROM Pengajar STIA LAN Jakarta

Empat BUMN yaitu Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes yang menyelenggarakan asuransi dan jaminan sosial pekerja, pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara dan TNI/Polri nyaris dilebur dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Gertak politik atau bukan, wacana itu telah tertuang dalam RUU BPJS hasil inisiatif DPR dan menunggu hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR. Sebelum niat merger empat BUMN tersebut direalisasikan, seharusnya parlemen mengkaji terlebih dahulu historis terbentuknya masing-masing BUMN dan test practice jaminan sosial. Lalu, apa dampak operasional jika empat BUMN tersebut dimerger?

Pada saat ini, empat BUMN penyelenggara jaminan sosial belum diyakini tuntas memvalidasi data peserta. Data peserta asuransi dan jaminan sosial tidak sesederhana di perbankan yang hanya terdiri dari data pribadi dan catatan pembukuan.

Masing-masing penyelenggara jaminan sosial, selain wajib mempunyai data identitas pribadi peserta, mereka juga wajib memelihara data kepegawaian dan keluarga serta catatan transaksi keuangan baik iuran maupun pembayaransantunan.

Belum lagi, ditambah data perusahaan pe serta sebagai pemberi kerja yang betanggung jawab financial, mendaftar kesertaan, setor iuran, dan meng-up-date data serta membantu pengurusan klaim.

Jamsostek diperkirakan mencapai 29 juta peserta tetapi yang aktif hanya sekitar 8,5 juta, sementara itu Taspen mempunyai kisaran 6 juta peserta dan pensiunan. Asabri mengelola data kurang lebih 1,2 juta anggota, dan peserta Askes diperkirakan mencapai 16 juta. Masing-masing mempunyai kepentingan terhadap data karena sebagai dasar penagihan premi dan kontrol pembayaran santunan atau pensiun.

Jamsostek, Taspen, dan Asabri mempunyai kebutuhan jenis data yang serupa sekalipun berbeda kelompok kesertaannya. Jikalau ketiga kelompok peserta ini digabung dan dikelola oleh satu penyelenggara jaminan sosial maka tidak berarti data tersebut akan menjadi lebih ringkas. Sebaliknya, satu lembaga harus mampu mengelola 35 juta data peserta.

Penggabungan data dari kelompok dan item yang beragam, justru akan menyulitkan lembaga tunggal tersebut melakukan konversi, pemeliharaan, dan memvaliditasi data.

Merger data dari empat BUMN itu berpotensi mengalami crash sehingga . dikhawatirkan data menjadi tidak valid. Efek domino dari risiko tersebut, antara lainpenyelenggaraakan kesulitan menagih iurandan membayar santunan ataupensiun karena akurasi datadiragukan.

Teknologi informasi

Sudah dapat dipastikan, keempat BUMN jaminan sosial telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data. Hardware dan software yang dipakai mereka tentu akan berbeda disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas dan teknologi yang tepat.

Apabila keempat BUMN tersebut membangun teknologi informasi masing-masing RplO miliar dan telah berjalan dengan baik, dapat diasumsikan saat ini penyelenggaraanjaminan sosial pekeria telah menelan minimal Rp40 miliar. Andaikata merger dilakukan akan terjadi penggabungan pengelolaan data 35 juta record yang tentunya diperlukan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dengankapasitas dan teknologi yang lebih canggih.

Artinya, bukan tidak mungkin merger ini akan mendorong pembelian perangkat akibat pembangunan teknologi informasi yang diharapkan lebih besar kapasitas dan lebih canggih teknologinya. Belajar dari pembangunan teknologi informasi perbankan nasional yang notabene ketinggalan dari Malaysia, beberapa tahun silam diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Waktu yang diperlukan untuk konversi teknologi tersebut bisa lebih dari 4 tahun atau jauh lebih lama dari Malaysia yang luasnya lebih kecil.

Mungkinkah BUMN jaminan sosial itu rela membuang teknologi yang telah dibeli, dan gotong royong membeli teknologi untuk mengelola data merger itu?

Bisakah dimengerti semua biaya itu bakal ditanggung peserta karena harus diambil dari kumpulan iuran atau premi peserta. Akibat pembiayaan itu dimungkinkan akan mengurangi dana cadangan dengan konsekuensi tidak terjadikenaikan nilai santunan.

Bukan Tabungan

Program asuransi sosial bagi PNS, pejabat negara, dan TNI-Polri antara lain meliputi tabungan hari tua (THT), pensiun serta asuransi kesehatan. Sejak awal, mereka mempunyai kewajiban membayar iuran dan dijanjikan mendapatkan manfaatnya pada saat berhenti bekerja atau pensiun.

Program tersebut dikelola de ngan pendekatan asuransi, bukan tabungan. Manfaat yang diperoleh adalah manfaat pasti bukan akumulasi iuran ditambah bunga, jika terjadi kekurangan pendanaan pemerintah selaku majikan wajib membayar kekurangan tersebut.

Sementara itu, jaminan hari tua bagi pekerja swasta dikelola dengan metode tabungan, sehingga manfaat yang diterima akumulasi iuran ditambah bunganya. Masing-masing program asuransi atau jaminan sosial tersebut memungut iuran dan menjanjikan manfaat berbeda dengan tingkat risiko dan upah yang berbeda.

Jika dua program jaminan sosial tersebut dimerger, sangat tidak mungkin manfaat pekerja swasta dikonversi atau ditingkatkan sama dengan PNS, pejabat negara dan TNI-Polri. Bila hal itu dilakukan maka pengusaha selaku majikan akan membayar kekurangan pendanaannya.

Demikian juga terhadap jaminan sosial rakyat yang selama ini tidak setor iuran, pemerintah/negara selaku penanggung jawab harus menyediakan dana besar untuk mengejar persamaan manfaat untuk kelompok pekerja.

Mengurangi manfaat pun tidak mungkin dilakukan bagi PNS, pejabat negara dan TNI Polri. Jadi, menyamaratakan san-unan jaminan sosial antara rakyat dan pekerja sangat berisiko dalam pendanaan dan berpotensi timbul konflik kepentingan.

Demikian besar risiko operasional merger, maka sangat bijak bila pemerintah membentuk BPJS tersendiri yang khusus me ngelola jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

[Via]

Senin, Oktober 18, 2010

Kenapa Dokter mukanya serius?

dr jamsostek

Hasil Riset Masalah Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) JAMSOSTEK

MASALAH PELAYANAN JPK/JAMSOSTEK


Sutjana, D.P.; Adiputra, N.
Laboratorium.Fisiologi, S2 Ergonomi Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, Denpasar

ABSTRAK

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) tenaga kerja adalah salah satu programJAMSOSTEK guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerja beserta keluarganya agar tetap sehat sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan. Program JPK adalah usaha gotong royong, dimana yang berpenghasilan lebih besar membantu yang berpenghasilan lebih kecil dan yang sehat membantu yang sakit. Untuk mengetahui manfaat dan permasalahan pelaksanaan program JPK telah dilakukan wawancara terhadap 100 orang tenaga kerja (60 orang peserta dan 40 orang mantan peserta program JPK) dan 5 orang dokter yang memberikan pelayanan. Hasil yang diperoleh 90 % menyatakan bahwa program JPK sangat baik dan sangat bermanfaat, 10 % menyatakan tidak bermanfaat. Dalam pelaksanaan Program JPK tenyata masih dijumpai berbagai masalah yang menimbulkan kekecewaan peserta seperti: a) Penjelasan program JPK kepada peserta sangat kurang. b)Pengusaha tidak jujur melaporkan upah karyawan. c) Rantai birokrasi rujukan ke RS sangat merepotkan. d) Walau membawa kartu JPK mengambil obat harus bayar dan penggantiannya sering tidak sesuai dengan jumlah di kwitansi. e) Biaya persalinan dan kaca mata terlalu kecil. f) Pengelompokan peserta pada fasilitas pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan pilihan peserta. g) Besarnya kapitasi terlalu kecil. h) Dengan pelaksanaan program JPK seperti sekarang pelaksanaan kesehatan kerja di perusahaan menjadi mundur.

Kata Kunci : Pelayanan, Jaminan pelayanan kesehatan.


Silahkan download paper MASALAH PELAYANAN JPK/JAMSOSTEK selengkapnya di sini.

Pocong JAMSOSTEK

Ini yang nulis Adhitya Mulya penulis yang punya suamigila.com, bukan gw...sumpeh! Judul aslinya sich Pocong 23. Lucu apa nggak...baca aja dech sendiri!

Jadi ceritanya gua baru sign up ke www.facebook.com. Di sana gua hook up sama temen gua orang sinemart yang jadi produser Pocong #2. Dalam statusnya dia bilang "can't wait to hear Pocong #3 scoring!!" Weleh, pikir gua, ternyata pocong udah mau dibuat threequelnya.

Gak banyak film yang selamet dibikin threequelnya. Kalo gak filmnya yang lama-lama gak laku, bintangnya yang lama-lama loyo. Liat Jurassic Park. Atau liat Rocky yang same dibikin #6-nya. Gila tu orang udah jadi aki-aki padahal baru #6 doang. Gua kebayang kalo sampe pocong dibikin film ke #23-nya.

"aaaaaaaaaaaand cut!" kata sutradara pocong #23. "Kita break makan siang dulu ya."
Si pocong yang beneran tertatih-tatih berdiri.
"Sut..." kata pocong, manggil sutradara, "Gua cabut dulu ya. Gua sekalian makan siang di luar"
"Ih kemana? Lu gimana sih! Gua mau syuting ngebut nih. Gaya amat lunch di luar segala. Inget lu jadi pocong udah jadi aki-aki. Itu orok udah gua sediain. Susah tauk nyari orok!"
Pocong jutek. "Ih masak gua keluar sebentar aja gak boleh?!"
"Lu mau apa? Tu liat di balik pu'un!" Keduanya menoleh ke pohon angker di setting syuting. Ada banyak pocong beneran ngintip dan langsung pura-pura sibuk sendiri. "Ada banyak pocong muda yang mau gantiin lu dengan bayaran lebih rendah. contohnya: orok sapi. Gak kayak elu mintanya orok manusia mulu. Kirain nyari orang beranak gampang apa?"
"Ye, bukannya belagu. Ini gua mau ngurusin jamsostek gua. Ntah kenapa gak cair bulan kemarin. Istri gua juga kan mesti belanja."
"Ya udah sana. 1/2 jam ya."
"Lu tega deh. Ini gua kan udah tua, gua lompat aja beser."
"Ya udah sana!"

30 menit kemudian, sesampainya di gedung jamsostek, Pocong masuk dengan melompat-lompat. Dia mengambil kartu tunggu dan duduk di sebelah jin tomang dan kuntilanak.
"Eh kunti. apa kabar?"
"Baek mas."
"Gak bunuh orang hari ini kun?"
"Gak. Lagi puasa."
"Oh pantes. Jamsostek lu gak cair ya?"
"Iya nih bete. Secara gua janda, ini pemasukan gua satu-satunya. Pemerintah makin gak beres aja."
Pocong teringat akan sesuatu. "Eh iya, gua janjian sama suster ngesot. Bentar gua telfon dulu."
"Halo, Sus? Lu di mana?"
"Aiyya, wo balu belok masuk thamlin aah."
Pocong bingung, dia berbisik pada kunti. "Kun, sejak kapan suster ngesot jadi cina?"
"Heh? cina? Dia kan kebumen."
"Sus, lu kenapa?"
"Ni ya wo kasih tau. Wo barusan makan orang cina. Makanya jadi gini wo punya omongan."
"Ya elah. Oh iya. balik ke topik semula. Gua mau nanya aja. LO KE SINI GIMANA? MELATA APA? LAMA AMAT?"
"Aiyaaa. WO KAN NGESOT! Udah ah berisik lu orang!"
-Klik-

Pocong terduduk dengan lesu di samping kunti.
"Jaman sekarang udah beda ya. Kun."
"Iya."
"Jaman dulu orang ngeliat kita, jerit-jerit. Sekarang, kita diperdubak jadi insan perfilman yang dibayar gak seberapa."
"Padahal semua film horor box office tuh."
"Iya. Sekarang kita bunuh orang gak seru lagi."
"Iya. Eh gini aja. kita ke atas gedung, trus jorokin yuk. Untuk seneng-seneng aja." ajak kunti.
"Ayo ayo!" mereka segera beranjak.
"Tapi pelan-pelan. Asam urat."
Di atas gedung mereka berpapasan dengan pegawai kantoran dan segera menakut-nakuti orang itu. Orang itu bereaksi dengan penuh logika dan logikanya berkata bahwa penyelesaian terbaik dari bertemu setan adalah melompat dari gedung.

Tak setelah setelah orang tu mejret kemana-mana di lantai dasar, pocong dan kunti kembali ke kantor jamsostek. Mereka senang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama mereka membunuh untuk senang-senang lagi. Sesampainya di kantor jamsostek. Mereka bertemu dengan suster ngesot yang sekarang lebih pantes disebut nenek-ngesot.
"Dih, tampang lu jutek bener. Kayak yang baru makan orang jawa aja."
"BT nih. Jamsostek tutup."
"Kenapa?" tanya mereka.
"Kepala cabangnya baru lompat dari gedung. Jamsostek tutup sampai pengumuman selanjutnya." Nenek-ngesot menggedor-gedor jendela "LU KIRA GAMPANG AJA NGESOT RAGUNAN-THAMRIN!???????????? KUNYUK!"
Pocong dan kunti saling bertatapan.

This is definitely not their day.

Photo: Kantor JAMSOSTEK Bandung 1

kantor Jamsostek Bandung 1

Apakah perusahaan saya wajib mengikutkan karyawan pada program Jamsostek?

Pertanyaan :

Perusahaan saya adalah perusahaan yang bergerak di bidang gas dan energi, karyawannya telah berjumlah 100 lebih. Apakah perusahaan saya wajib mengikutkan karyawan pada program Jamsostek? Bagaimana jika perusahaan saya tidak ikut Jamsostek?

Jawaban :

Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah hak setiap tenaga kerja, baik dalam hubungan kerja maupun tenaga kerja luar hubungan kerja. Oleh karena itu, program Jamsostek tersebut wajib dilakukan oleh setiap perusahaan (pasal 3 ayat [2] jo. pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek). Bahkan ditegaskan kembali dalam UU No. 3 Tahun 1992 bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut dalam program Jamsostek (pasal 17).

Persyaratan dan tata cara kepesertaan dalam program Jamsostek diatur lebih lanjut dalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yang antara lain disebutkan, bahwa pengusaha yang (telah) mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero). Demikian ketentuan pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1992.

Dengan demikian, apabila di perusahaan Saudara telah mempekerjakan pekerja (dalam hubungan kerja) 100 orang atau lebih, maka tentu sudah sangat wajib ikut dan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek pada PT Jamsostek (Persero). Kalau perusahaan Saudara tidak ikut/tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jamsostek, maka selain diancam dengan sanksi hukuman kurungan (penjara) selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50 juta (pasal 29 ayat [1] UU No.3 Tahun 1992) juga kemungkinan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha (pasal 47 huruf a PP No.14 Tahun 1992). Bahkan, perusahaan Saudara diwajibkan menanggung semua konsekuensi yang terjadi dan terkait dengan program jaminan sosial tersebut, seperti konsekuensi bilamana terjadi kecelakaan kerja, kematian dan/atau jaminan hari tua serta jaminan pelayanan kesehatan (pasal 8 ayat [1] dan pasal 12 ayat [1] pasal 14 ayat [1] dan pasal 16 ayat [1] UU No.3 Tahun 1992).

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

[Via]

MEASURING THE EFFECTS OF FEAR APPEALS ON CONSUMER’S COGNITION, AFFECTION AND PURCHASE INTENTION IN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY

By Bunyamin Najmi


Introduction

A great deal of marketing effort is aimed at persuasion, which may be defined as “attempted attitude and behavior change”. Attitudes are essentially stable structures and are not easily modified. Marketers can think of the attitude components and attempt to focus on one of them in their effort to change attitudes (Evans et al., 2006). Besides humor, fear is one of the more commonly used bases for persuasion in mass communications. Practices across the various continents suggest that fear appeals are an effective strategy for changing attitudes or behaviors (Das, 2001) because fear assumed as a driver or a motivator of behavior (Leventhal, 1974).

The potential effects of fear appeals on persuasion have been tested extensively on a broad variety of topics, such as tetanus inoculation, seat belt, dental hygiene, smoking, venereal disease (Das, 2001), public health campaigns (Hastings & Stead, 2004), road safety and safe sex for a number of reasons (SWOV, 2009).

There are various research findings about how fear appeals exactly work. One of the pioneer researchers is Howard Laventhal (1969) in his study “Fear Appeals and Persuasion: The Differentiation of a Motivational Construct” found that both fear and effectiveness of the communication influenced attitudes and intentions. He further concluded that when people are faced with danger, they prefer to do something rather than nothing, and they always prefer the most effective means of control regardless of the intensity of their emotions. The more vivid the threat, the more important it is to do something. But even when fear is high and recommendations poor, they show no signs of denial.

However, the most recent meta-analysis concluded that the preponderance of evidence supports a linear model of fear arousal—the more fear, the greater persuasion—and that there is no evidence to support the inverted-U-shaped model of fear (Witte & Allen, 2000).

This study explores how people effected by fear appeals. In particular, focus on how level of fear effects on consumer behavior. Thus, the study investigates the effects of fear appeals on consumer’s cognition, affection and purchase intention in Employees’ Social Security.


Method

The research involved one hundred and seven male and female of social security members. They participated in the experiment. The experiment consisted of two designs, high and low level of fear.

There were three dependent variables: Consumer cognition, affection, and purchase intention after reinformationing information. We measured those three dependent variables using measurement which was developed by Fenghueih Huarng, Jan-hui Liao, Bao-lin Lin (2006).

We measured Information cognition by asking subjects to rate the degree of their agreement to the following six questions: (1) INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY on this information is helpful to me. (2) This information delivers important INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY explanation. (3) I agree with the viewpoint of INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY in this information. (4) After viewing this information, I obtained some knowledge about INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY. (5) This information fits consumers’ need. (6) This information provides a lot of INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY explanation.

We measured affection by asking subjects to rate the degree of their agreement to the following six questions: (1) I like this information. (2) I like the wording content of this information. (3) This information is hard to understand. (4) This information is impressive. (5) This information is attractive. (6) This information is persuasive.

We measured Purchase Intention by the following seven questions: (1) I want to know more about INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY. (2) I would like to introduce INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY to others. (3) It is worth to join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY as shown in the information. (4) If I need a social security in the future, I will join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY. (5) If my friends need social security protection, I would recommend them to join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY. (6) If I need social security in the future, I would definitely to Join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY. (7) Without the restriction of budget, I would like to join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY.
All questions were measured by a Likert scale of seven points from 1 = very disagree to 7 = very agree.


Result and Discussion

The validity test using Pearson Correlation for benefit appeal result: all six cognition and effect items were pass the validity test because sig. (2-tailed) lower than 0.05. Two items of Purchase Intention .145 (I want to know more about INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY) and Purchase Intention .170 (Without the restriction of budget, I would like to join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY) the items both were deleted because sig. (2-tailed) higher than 0.05, while five items were pass the validity test sig. (2-tailed) lower than 0.05.

The validity test using Pearson Correlation for fear appeal result: all six cognition and Purchase Intention items were pass the validity test because sig. (2-tailed) lower than 0.05. One item of Ad Effect .145 (This information is hard to understand) was deleted because sig. (2-tailed) higher than 0.05, while five items were pass the validity test sig. (2-tailed) lower than 0.05.

The values of Cronbach coefficient alpha for six cognition items, six affect items, seven PI items of benefit appeals are .946, .817, and .895 (n = 51) respectively. The values of Cronbach coefficient alpha for six Ad cognition items, six Ad affect items, seven PI items of fear appeals .942, .742, and .971 (n = 56) respectively. The alpha coefficient for the all variables is higher than .70 suggesting that the items have relatively high internal consistency.

Levene's Test of Equality of Error Variancesa shows that F value of Cognition = 3.844 with .053 significant, Affection F=.191 with .663 significant, and Purchase Intention F =5.335 with .023 significant. All F is not significant because > .005 so all dependent variables are homogeneous.

The Value of Box’s M=8.441 with .225 significant. It is > 0.05. Hypothesis 0 (H0) is accepted. The observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups. (Table 4)
F for Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root.x have signification more than 0,05. Meaning, F value for Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root is not significant = .867. So, there’s no differentiation between cognition, affection and Purchase Intention using high or low level of fear.

Tests of “between-subjects effects”, as shown below (cognition), F Value= .623 with signification =.432, (Affection), F Value= .003 with signification =.954, and (Purchase Intention), F Value= .043 with signification =.837 all the results are > .005 significant.

The results suggest that there are no differentiation between cognition, affection and Purchase Intention using high or low level of fear.


Conclusions and Implications for Theory and Practice

The results of this research show that there are no correlation among influence cognition, affection and purchase intention in both high and low level of fear. And also there’s no evidence that using high level of fear is more effective than low level of fear to influence cognition, affection and Purchase Intention in Indonesian Employee’s Social Security. High and low levels of fear appeals are have similar effect to cognition, affection and Purchase Intention. The results provide useful input to policy makers and to marketers to choose an effective mass communication or advertising campaign. Further research ideas stemming from this include the effect of fear appeals on social marketing.


REFERENCES:


________SWOV Fact Sheet: Fear-based information campaigns (April 2009)


Brian Sternthal and C. Samuel Craig (1974). Fear Appeals: Revisited and Revised.

Enny Das (2001). How fear appeals work, Motivational biases in the processing of fear-arousing health communications.

Fenghueih Huarng (2006). Jan-hui Liao, Bao-lin Lin, Using Fear Appeal in Green PC Advertising.

Howard Leventhal (1969). Fear Appeals and Persuasion: The Differentiation Of A Motivational Construct.

Jay D. Lindquist & M. Joseph Sirgy (2009) Shopper, Buyer, and Consumer Behavior.

John Webb (2004). Fear Appeals in Social Marketing: Strategic and Ethical Reasons for Concern

Kim Witte (1993). Message and Conceptual Confounds in Fear Appeals: The Role of Threat, Fear, and Efficacy.

Leshner, Glenn., Vultee, Frederick and Bolls, Paul. (2007). When a Fear Appeal isn’t a Fear Appeal: The Effects of Graphic Antitobacco Messages.

Martin Evans, Ahmad Jamal and Gordon Foxall (2006). Consumer Behaviour.

Mukul G. Asher, Social Security Reform Imperatives: The Southeast Asian Case (2006)

Minggu, Oktober 17, 2010

Apa sangsi tidak ikut JAMSOSTEK?

Dibawah ini saya petik beberapa pertanyaan dan pernyataan mengenai apa sangsi jika tidak ikut JAMSOSTEK?

Iwayan Trima'bodag
: udh 2 thun sy bekerja d perusahaan pt balinusa windumas,,knp sampai karang sy belum dapat jamsostek.... Pa bs jamsostek memberi sy solusi???

Pius Situmorang: saya ingin tanya apa sech hukumnya jika suatu perusahaan tidak memberikan JAMSOSTEK.

Novriyanto Dee: ‎@ Apakah ada sanksi /hukuman bg perusahaan yg tdk tertib membayarkan 'JamSostek' kpd karyawan2nya ???Thanks

Sandy Ghibol Ariefiandanu: woyy abang,,mbak2 sekalian,,mau nanya donkkk,,saya kan sebelumnya bekerja dan mendapatkan jamsostek dari kantor saya itu jadi setiap bulanya gaji saya dipotong untuk masuk ke jamsostek,,tapi yang jadi masalah sekarang saya sudah tidak bekerja di kantor itu lagi alias sudah pindah kerjaan,dan di kantor saya yang baru tidak ada jaminan jamsostek,,bagaimana cara ngurusnya..terimakasihhhhh

Gemblung Man: Pelanggaran2 sebenarnya mudah saja diketahui Jamsostek, kami buruh kebanyakan tidak tahu karena kurangnya sosialisasi dan wawasan. MENGAPA TIDAK JAMSOSTEK SAJA LANGSUNG ADUKAN INI KE DISNAKER......?????

Jawaban:

Berdasarkan peraturan dan perundangan yang ada saat ini:

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia. Setiap pekerja di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dasar dari resiko-resiko sosial. Sebagian besar iuran Jamsostek ditanggung Perusahaan.

Sangsi berdasarkan UU No 3 1992, Bab VII pasal 29: kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50 juta.

Jamsostek sebagai badan penyelenggara tidak diberikan wewenang melakukan penyidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Depeartemen yang mengurusi ketenagakerjaan. JAMSOSTEK melaporkan setiap pelanggaran kepada pihak terkait.

Sosialisasi Herregistrasi JAMSOSTEK

Herregistrasi JAMSOSTEK

Persyaratan untuk mengajukan Bantuan Beasiswa

Pertanyaan:

Sarman Sinaga: Aku anggota Jamsostek, telah berkeluarga dan mempunyai anak, apa ada beasiswa dari jamsostek kalau bisa syaratnya?

Jawaban:

Bantuan beasiswa merupakan salah satu wujud program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bidang pendidikan, sebagai sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa khususnya anak-anak tenaga kerja peserta Jamsostek.

Program Bantuan Beasiswa bertujuan membantu tenaga kerja peserta Jamsostek dalam pembiayaan pendidikan anak tenaga kerja yang berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan.

Persyaratan untuk mengajukan Bantuan Beasiswa adalah:

1. Bagi Perusahaan
* Telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek minimal 1 (satu) tahun
* Tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek
2. Bagi Tenaga Kerja
* Telah menjadi peserta Jamsostek minimal 1 (satu) tahun dan masih aktif
* Upah maksimal 300% dari upah minimal kabupaten atau upah minimal kota
* Mendapat nilai diatas 7,00 untuk SD/SMP/SMu dan IP 2,75 untuk Masiswa.
* Anak tenaga kerja yang meninggal dunia / cacat total tetap akibat kecelakaan kerja
* Anak tenaga kerja tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari insatansi lain
* Mengisi formulir permohonan bantuan beasiswa Jamsostek

Tata Cara Pengajuan Jaminan Hari Tua

Pertanyaan:

Shinty Tanata: Mo nanya yah, kalo kita mo ngambil saldo jamsostek kita. Apa mesti pake kartu jamsostek tsb? Bisa nunjukin paspor, atau data laen? Thanks

Jawaban:

1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan:
a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli
b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)
c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
d.Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya
e. Kartu Keluarga (KK)

2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter

3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:
a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
b. Photocopy Paspor
c. Photocopy VISA

4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:
a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
b. Photocopy Kartu keluarga

5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:
a. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
b. Surat pernyataan belum bekerja lagi

PertanyaanTentang Jaminan Hari Tua

Pertanyaan dari Facebook Fanpage:

Ahmad Wisnu Wisnu: Mau tanya nih.........bgman cara menghitung kalo basic Rp.2.915.000,- tunjangan tetap Rp.60.000,- ( maaf sy sebutkan agar sy nnt bs jelas). Karna slama ini sy kena potong Rp.118.000,-tiap blnnya. & apakah ini sdh bener?????????Mohon penjelasannya...

Ady Kuslan: Aq mw tny soal jht?Aq udh gk krj lg udh 2thn,gmana mw mencaikan dana jht?Lw mw menunggu trus ampe kpn,lgian aq udh gk krj lg?Gmana neh.

Töni Zànàmà Ariyàntö: kepada JAMSOSTEK bagian pencairan dana milik nasabah,saya ingin bertanya bagaimana mencairkan JAMSOSTEK yg sdh pada waktunya di cairkan,thank

Jawaban:

Iuran Program Jaminan Hari Tua:
  1. Ditanggung Perusahaan = 3,7% dari gaji yang dilaporkan
  2. Ditanggung Tenaga Kerja = 2% dari gaji yang dilaporkan
Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
  • Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
  • Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan
  • masa tunggu 1 bulan
  • Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Photo: Kartu JAMSOSTEK di dalam dompet seorang perempuan

Stuff inside my bag

Photo: Menara JAMSOSTEK

MnJamsostek_DSC_0135

Refleksi di Menara Jamsostek

Refleksi di Menara Jamsostek

Photo: Menara JAMSOSTEK

Menara Jamsostek

Photo: Gedung JAMSOSTEK Kantor Pusat

jamsostek building

Dapen segera dapat insentif

Oleh: M. Tahir Saleh

JAKARTA: Pemerintah akan memberikan insentif bagi industri dana pensiun guna meningkatkan kontribusi aset industri jaminan hari tua itu terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah terus membuka diri untuk berdiskusi bagaimana industri dapen bisa lebih kuat melalui beberapa insentif. Namun, Menkeu belum menyebutkan secara detail insentif tersebut.

"Kami membuka diri untuk diskusi agar ke depan dapen bisa lebih sehat. Kontribusi terhadap PDB bisa lebih dari posisi saat ini yang hanya 2%. Bagaimana mendiskusikan beberapa insentif yang diinginkan industri, seperti pajak yang sudah dimudahkan," katanya ketika membuka Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Award 2010 di Jakarta, Rabu malam.

Agus mengatakan pemerintah juga akan memperkuat pengaturan dan pengawasan industri dengan perbaikan regulasi. Langkah itu guna menjaga keseimbangan portofolio investasi yang saat ini sebesar 70% merupakan instrumen jangka panjang.

"Namun, sebenarnya kami sudah melakukan banyak hal, a.l. perbaikan dalam pengawasan industri dana pensiun seperti mengubah jangka waktu pemberian izin pembentukan dana pensiun," kata Agus.

Menkeu mengatakan aset industri dana pensiun saat ini berkembang pesat. Jika aset dapen pada 1995 baru mencapai Rp10,7 triliun, total aset Januari-Agustus 2010 akhirnya menembus Rp 121 triliun. Hal itu menunjukkan dalam kurun waktu 15 tahun, aset dapen tumbuh 11 kali lipat atau 17,65% per tahun.

"Kalau melihat angka itu kita bersyukur dan kita patut bersama terus menjaga agar industri dapen dalam negeri terus berkembang sehat dan berkesinambungan," katanya.

Namun, dari sisi nominal nilai tersebut dinilai masih terlalu kecil kontribusi terhadap PDB. PDB tahun lalu mencapai Rp5.000 triliun dan tahun ini sebesar Rp6.000 triliun, sedangkan pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp7.000 triliun.

Oleh sebab itu, lanjutnya, jika aset dapen masih di bawah 1,9% dari PDB, pertumbuhan industri dapen dinilai belum maksimal dibandingkan dengan potensi yang ada.

Selanjutnya, Agus memuji dapen domestik yang mampu menekan fluktuasi di pasar modal ketika terjadi krisis global pada akhir 2008.

Menurut dia, ketangguhan industri ini dalam menghadapi krisis ekonomi global patut dibanggakan mengingat dapen tidak melepas modal pada portofolio pasar modal, bahkan ditambah melalui dana iuran.

Pada kesempatan yang sama, Ketua ADPI Djoni Rolindrawan menegaskan pihaknya mendukung terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini sedang digagas melalui rancangan undang-undang.

Dia mengatakan hal itu mendorong perlunya perlindungan dan pengawasan industri dapen, karena dana dapen lebih dari 90% diinvestasikan pada pasar uang dan pasar modal.

"Kami mendukung sepenuhnya OJK, karena dapen mengelola dana peserta yang menggantungkan dana hari tuanya. Hal ini perlu mendapat perlindungan dari insitusi, seperti OJK. Apalagi investasi kami mayoritas pada pasar modal," katanya.

Terkait dengan aset, Djoni membenarkan aset industri belum berkontribusi besar terhadap PDB, karena dapen yang belum menjadi kewajiban bagi perusahaan. UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun hanya menggariskan pengelolaan dana pensiun bersifat sukarela.

"Memang benar demikian aset terhadap PDB masih 2%, sedangkan dapen di Malaysia sudah berkontribusi hingga 57% dari PDB," katanya.

Harmonisasi regulasi

Jika dapen diwajibkan, kewajiban tersebut memerlukan harmonisasi dengan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang juga mewajibkan jaminan pensiun.

Senada dengan Djoni, Ketua Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia Hotbonar Sinaga mengatakan pihaknya menilai perlu adanya sinkronisasi perundang-undangan mengenai jaminan sosial guna pelaksanaan UU SJSN. “Sinkronisasi perundangan perlu ada, karena beberapa UU tumpang tindih,” kata Hotbonar.

Dia mencontohkan UU No. 11/1992 mengatur perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun, tetapi perusahaan belum diwajibkan mengelola dana pensiun.

Meski demikian, UU No.40/2004 tentang SJSN menyebutkan jaminan pensiun merupakan satu dari lima jaminan yang wajib disediakan bagi masyarakat.

Lima jaminan tersebut adalah jaminan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Hotbonar mengatakan sinkronisasi dengan UU SJSN juga perlu dilaksanakan dengan UU No. 3/ 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. (Sylviana Pravita R.K.N.)(tahir.saleh@bisnis.co.id)

[Via]

DPR harus tuntaskan RUU 'jamsos'

JAKARTA - DPR harus menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar BPJS bisa dibentuk sebelum Desember 2010.

"Sebelum Desember, BPJS harus dapat terbentuk," kata aktivis Nasional Demokrat (Nasdem) Didik J Rachbini di Jakarta.

Ia mengatakan, pembentukan BPJS ini penting untuk memenuhi amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU tersebut, disebutkan pemerintah harus merealisasikan sistem jaminan sosial nasional dengan membentuk BPJS yang merupakan lembaga pengelola jaminan sosial.

Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa realisasi SJSN paling lambat lima tahun setelah UU No 40/2004 tersebut ditandatangani yaitu Oktober 2009.

Mantan Ketua Tim Sistem Jaminan Sosial Sulastomo mengatakan, pemerintah jangan lagi mengabaikan SJSN apalagi telah diamanatkan oleh UU No 40/2004.

"Mengabaikan SJSN sama saja dengan membuat rakyat tidak terlindungi dan menderita karenanya. Padahal sesuai dengan amanat UUD 1945, negara melindungi warga negaranya," katanya.

Ia juga mengaku heran sebab, UU tersebut telah disahkan enam tahun lalu dan hingga kini belum juga dapat direalisasikan. Padahal, menurut dia, telah diatur waktunya paling lambat lima tahun setelah UU 40/2004 disahkan.

Ia mengungkapkan, jaminan sosial nasional sangat dibutuhkan warga negara Indonesia, sebab dengan itu, maka diharapkan nantinya setiap warga dapat terlindungi.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar juga sangat menyanyangkan berlarut-larutnya realisasi SJSN tersebut.

Ia mengatakan, untuk mengkaji pembentukan SJSN, Bank Pembangunan Asia (ADB) pada 2002-2003 dan bantuan sebesar 800 ribu dolar AS.

"Dana itu berupa utang berasal dari ADB sendiri sebesar 400 ribu dolar AS dan 400 ribu dolar AS sisanya dari Inggris yang disalurkan melalui ADB," katanya.
"Dan kini RUU BPJS sebagai realisasi SJSN masih dibahas, padahal, seharusnya sudah selesai Oktober 2009 lalu," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya pada 10 Juni 2010 lalu telah memasukan gugatan warga negara terhadap Presiden, Ketua DPR, Wakil Presiden dan menteri-menteri pemangku kepentingan terkait SJSN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah melanggar amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 2 dan Pasal 28h, UU No 40/2004 serta UU no 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Editor: HARLES SILITONGA
(dat07/ann)

[Via]

RUU BPJS harus implementasikan UU SJSN

JAKARTA. Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) selaku anggota Panja Pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) menilai, persoalan terkait penyelenggara jaminan sosial seharusnya berkiblat pada regulasi induknya, yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Artinya, jika dalam RUU BPJS yang dipersoalkan adalah penyelenggara tunggal, berarti UU SJSN harus direvisi. “Pasalnya, dari sisi legal, kalau ingin penyelenggara jaminan sosial ini merupakan badan tunggal berarti produk hukum induknya harus direvisi. Karena, secara eksplisit, UU SJSN itu sendiri menyebut penyelenggaranya terdiri dari beberapa,” ujar Kepala Biro Perasuransian Bapepam Isa Rachmatarwata, Jumat (8/10).

Pembahasan tersebut, menurut dia, harus ekstra hati-hati mengingat cakupan sistem jaminan sosial ini cukup luas, yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, jaminan sosial harus memiliki dasar yang cukup kuat sehingga bisa berjalan baik dalam implementasinya ke depan. Maklum, dalam jaminan sosial nanti, masyarakat akan mengiur.

Dalam rapat kerja Pansus RUU BPJS, Menteri Negara BUMN Mustafa Ali Abubakar mengungkapkan, potensi peleburan beberapa perusahaan BUMN sebagai penyelenggara jaminan sosial masih sangat terbuka. Dengan catatan, persyaratan yang dipatok pemerintah terpenuhi, seperti perusahaan nirlaba, tidak kena pajak, dan mengedepankan prinsip keterbukaan.

[Via]

Diperlukan sinkronisasi UU jaminan sosial

Oleh: M. Tahir Saleh

JAKARTA: Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), diperlukan sikronisasi perundangan-undangan yang mengatur jaminan sosial.

"Sikronisasi diperlukan karena ada beberapa UU yang tumpah tindih," kata Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga kepada Bisnis, kemarin.

Dia mencontohkan UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun mengatur mengenai perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun tetapi masih bersifat sukarela belum wajib.

Di sisi lain, tuturnya, dalam UU No.40/2004 tentang SJSN dinyatakan jaminan pensiun merupakan satu dari lima jaminan yang wajib disediakan bagi masyarakat.

Lima jaminan tersebut adalah jaminan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian.

"Di UU SJSN, pensiun adalah wajib bagi perusahaan untuk menyediakan pensiun. Sementara di UU Dapen sifatnya masih sukarela. Nah ini perlu ada sinkronisasi."

Selain itu, Hotbonar mengatakan UU lain yang perlu disinkronisasi dengan UU SJSN tersebut yakni UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan UU No.13 tentang Ketenagakerjaan. (yus)

[Via]

SJSN ala Indonesia, Jangan Ikuti Bank Dunia

Jakarta, Pelita

Indonesia sebaiknya tetap pada rumusan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ala Indonesia, dan jangan terlalu percaya dengan Bank Dunia karena perhitungan mereka tinggi.

Mantan Ketua Tim SJSN dr Sulastomo, MPH, dalam diskusi mengenai SJSN di Kantor Nasional Demokrat, Jalan Gondangdia, Jakarta, Kamis (14/10), menegaskan, jika mengikuti keinginan Bank Dunia, SJSN tidak ada jalan.

Hal itu disampaikan Sulastomo menanggapi adanya isu yang menyatakan keraguan pemerintah menjalankan SJSN karena ada pengaruh Bank Dunia yang masih mengkaji tentang kecukupan dana untuk menerapkan jaminan sosial yang seharusnya sudah berjalan paling lambat tahun 2009.

"Jangan percaya dengan Bank Dunia karena perhitungannya tinggi. Kalau mengikuti Bank Dunia, SJSN

(tidak akan jalan. Ini SJSN yang sudah dirumuskan ala Indone-sia. SJNS tidak akan membeba-rni negara kecuali orang miskin yang ditanggung oleh negara," kata Sulastomo.

Diskusi tersebut juga dihadiri pengamat ekonomi Didik J „ Rachbini, Tuti Adhitama, aktivis Komite Aksi Jaminan Sosial, dan sejumlah aktivis dari organ- isasi lainnya., Berbagai kalangan terus memantau nasib Rancangan Undang-Undang Badan Penyeleng- gara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang sudah diajukan oleh Komisi IX DPR RI dan diharapkan pembahasannya selesai dan segera disahkan tahun ini atau paling lambat akhir Desember 2010. ; Terbitnya UU BPJS ini menjadi awal terselenggaranya SJSN. Setelah itu diharapkan segera diterbitkan peraturan pemerintah (PP) agar SJSN dapat segera dijalankan., "Kita memang harus bersama-sama mendorong agar pembahasan RUU BPJS selesai dan disahkan menjadi undang-un- ,dang dan harus sesuai dengan UU SJSN," kata Sulastomo. Kemandirian bangsa

Dia menyebutkan SJSN akan .memiliki dampak yang sangat positif. Jika terkumpul dana jaminan sosial secara akumulasi yang luar biasa banyaknya dan dana itu disimpan di bank, maka dapat mempengaruhi suku bunga menjadi rendah.

Suku bunga yang murah dapat menggairahkan dunia usaha, akibatnya tercipta lapangan kerja lebih banyak. Jika banyak yang bekerja dan perusahaan berjalan baik, maka pendapatan dari pajak pasti akan naik dan inflasi menjadi rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi baik.

"Lama-lama kelompok yang-bekerja nonformal pun bisa menjadi formal. Harapan dari SJSN yang paling penjing adalah kemandirian bangsa Indonesia," kata Sulastomo. Pengamat investasi perusa-haan Jon Masli mengaku sangat setuju dengan konsep SJSN karena dapat mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya yang saat ini terjadi, dan pertumbuhan ekonomi menjadi.

"Saya pun setuju tanpa jaminan sosial negara kita akan hancur dan bisa menjadi negara yang primitif, ujarnya.

Dalam diskusi tersebut sepakat seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial akan memberi proteksi sosial yang memberi rasa aman sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. "Setiap negara harus punya jaminan sosial," kata Sulastomo.

Namun sayangnya, saat ini di Indonesia lebih populer dan lebih disukai bentuk bantuan seperti raskin, Jamkesmas, atau BLT; tetapi apakah dana untuk bantuan itu bisa berjalan terus setiap tahun. "Bagaimana kalau negara tidak lagi bisa membiayai?" ujar Sulastomo.

Jaminan sosial kesehatan akan dikelola dengan sistem managed health care sehingga ada kontrol dalam memberi pelayanan agar penggunaan dana amanah itu efektif.

Jaminan lainnya yang seharusnya ada adalah jaminan sosial pemutusan kerja. Saat ini terjadi kekeliruan karena jaminan yang disimpan menjadi pesangon. Kondisi ini sering membebani perusahaan. Tetapi jika dikelola dengan sistem jaminan sosial tidak akan membebani perusahaan.

Selain itu juga ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Jaminan hari tua juga diberikan secara berkelanjutan, bukan seperti jaminan hari tua yang ada di Jamsostek saat ini.

Bahkan, jaminan pensiun PNS yang saat ini ditangani PT Taspen pun dinilai tidak benar karena dana "ditempelkan" pada APBN. Selain dana tidak berkembang, semakin lama APBN semakin berat menanggung pensiun jika dikelola dengan sistem jaminan sosial.(dew)

[Via]

Status BUMN asuransi diputuskan pekan depan

Oleh: Bambang P. Jatmiko

JAKARTA: Pemerintah akan memutuskan sikap resmi mengenai status BUMN asuransi dalam rangka pelaksanaan program sistem jaminan sosial nasional (SJSN) pada pekan depan.

Dalam keputusan tersebut ada dua opsi yang akan dipilih, yaitu menggabungkan empat BUMN asuransi atau tetap mempertahankan seperti saat ini.

Deputi Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Perbankan Parikesit Suprapto mengatakan keputusan yang akan diambil itu merupakan pandangan tunggal pemerintah mengenai pelaksanaan pelaksanaan SJSN serta nasib BUMN asuransi dalam rangka mendukung program tersebut.

"Berbagai instansi yang terkait memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pelaksanaan program ini. Ada yang menginginkan BUMN asuransi digabung, ada juga yang tidak. Semuanya masih dalam proses pengambilan keputusan," ujarnya hari ini.

Namun, dia tidak menyebutkan instansi pemerintah yang mendukung penggabungan BUMN asuransi dan yang menolak penggabungan tersebut.

Empat BUMN asuransi yang rencananya akan dilibatkan dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) adalah PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian BUMN dan asuransi BUMN menyatakan tidak setuju dengan penggabungan itu. Pasalnya, masing-masing asuransi telah memiliki fungsinya sendiri.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar beberapa waktu lalu bahkan sempat menyatakan bahwa dalam rapat yang dilaksanakan bersama Menko Kesra dan Menteri Kesehatan diputuskan empat BUMN asuransi tersebut tetap berdiri seperti saat ini. (yes)

[Via]

Jamsostek Dinilai Layak Pimpin SJSN

Jakarta (ANTARA News) - PT Jamsostek dinilai berpeluang menjadi lokomotif perubahan dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) karena kaya pengalaman menyelenggarakan program jaminan sosial

Direktur SDM dan Umum PT Jamsostek Joko Sungkono dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa malam, mengatakan, empat dari lima program SJSN sudah dilaksanakan BUMN itu dan hanya jaminan pensiun yang belum.

"Saya pikir, PT Jamsostek sudah sangat siap melaksanakan amanat SJSN," kata Joko.

PT Jamsostek tidak hanya unggul dalam pelayanan bagi pesertanya, tetapi juga memiliki segudang pengalaman dalam mengumpul iuran dari perusahaan (sektor swasta) yang prosesnya jauh lebih rumit dari pada pengelolaan dana APBN.

"Sembilan prinsip pelaksanaan SJSN seperti kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan lainnya, menambah keyakinan, kami akan mampu menjadi leader," kata Joko.

BUMN itu juga sudah menggunakan model Managed Care yang memberikan proteksi atas risiko finansial akibat sakit secara menyeluruh dengan pelayanan kesehatan berjenjang, serta pelibatan dokter keluarga sebagai pemberi layanan pertama hingga layanan lanjutan.

Di samping memiliki infrastruktur kantor dan jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, SDM dan teknologi informasi yang kuat, PT Jamsostek juga berpengalaman selama 32 tahun lebih menyelenggarakan empat program jaminan sosial.

Keempatnya adalah tenaga program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.

Saat ini peserta Jamsostek sebesar 29 juta orang, sekitar 8,7 juta merupakan peserta aktif dan sisanya peserta pasif.

"Masyarakat tenaga kerja sudah menerima jaminan sosial tenaga kerja sebagai kebutuhan untuk menjaga ketenangan dalam bekerja dan kepastian masa depan untuk meningkatkan produktivitas," demikian Joko.(*)

(E007/Z002/R009)

[Via]

Jamsostek Perluas Kerjasama dengan Puskesmas

JAKARTA (Pos Kota) – Beri pelayanan kesehatan maksimal pada peserta, PT Jamsostek memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga dan institusi kesehatan.

Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga menjelaskan, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan ribuan pusat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik medis, poliklinik, dan apotik.

“Kami akan terus perluas kerja sama pelayanan kesehatan itu. Tidak menutup kemungkinan Jamsostek akan menjalin kerja sama dengan puskesmas-puskesmas yang dikelola pemerintah,” katanya, kemarin.

Lembaga atau institusi yang ingin bekerjasama dengan PT Jamsostek, lanjut Hotbonar, harus memiliki kualitas sumber daya manusia dan sistem pelayanan yang baik, lokasi yang strategis, serta jam operasional yang lebih panjang.

Menurutnya, dari sekitar 30 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek, hanya sekitar dua juta peserta yang mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

“Tapi kalau dihitung dengan anggota keluarganya yang ikut ditanggung yakni istri atau suami dan maksimal tiga orang anak, total peserta program ini (JPK) sekitar 4,5 juta orang,” katanya.

Menurut Hotbonar, masih rendahnya peserta program JPK, karena adanya aturan yang tidak mewajibkan peserta Jamsostek untuk mengikuti program tersebut.

“Kami sedang upayakan agar ke depan peserta Jamsostek wajib mengikuti program JPK tanpa syarat, seperti yang terjadi saat ini,” tambah Hotbonar yang akan meningkatkan manfaat biaya perawatan dari Rp12 juta menjadi Rp20 juta.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah VI Jamsostek, Djunaedi mengungkapkan, dari dua juta peserta JPK saat ini, sekitar 400 ribu diantaranya berada diwilayah VI yang meliputi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Para pekerja itu dilayani sebanyak 71 rumah sakit, 381 poliklinik dan 38 apotek. (tri/dms)

[Via]

Iklan JAMSOSTEK versi Ngopi



Iklan JAMSOSTEK versi Ngopi

Iklan JAMSOSTEK versi Boss



Iklan JAMSOSTEK versi Boss.

Iklan JAMSOSTEK versi muka Rambo



Iklan JAMSOSTEK versi muka Rambo

Iklan JAMSOSTEK versi pengusaha

Iklan JAMSOSTEK versi pensiunan



Iklan JAMSOSTEK versi pensiunan

Pembayaran Pajak dan Iuran Jamsostek Seharusnya Disatukan

JAKARTA. Supaya perusahaan mengikutkan karyawannya masuk Jamsostek, pemerintah dapat menerapkan penggabungan sistem pembayaran iuran dengan pembayaran pajak bagi individu atau perusahaan wajib pajak.

Dengan sistem ini dapat meningkatkan kepesertaan dan pengawasan, kata Direktur Utama PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga, Senin.

Sistem seperti itu, lanjutnya, tidak hanya memudahkan pendataan kepesertaan jaminan sosial, melainkan juga memudahkan perpajakan mendata wajib pajaknya. Tapi sayangnya belum diatur dalam perundangan.

Pasalnya, di beberapa negara, dana jaminan sosial disetor oleh badan penyelenggara ke anggaran pembangunan dan belanja negara mereka. Sementara di Indonesia dikelola langsung oleh lembaga penyelenggara.

Hotbonar menuturkan, mekanisme pengumpulan iuran dari peserta jaminan sosial maupun penegakan hukum merupakan basis dari penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Artinya, lanjut Hotbonar, baik individu atau perusahaan wajib membayar pajak dan mendaftarkan tenaga kerjanya dan upah yang benar dalam satu paket.

Upaya itu diperlukan karena kesadaran perusahaan mendaftarakan pekerja dengan upah yang benar masih relatif rendah, tukasnya.(tri/B)

[Via]

Sabtu, Oktober 16, 2010

Daftar di website resmi Jamsostek dan nikmati manfaatnya

Daftar di website resmi Jamsostek dan nikmati manfaatnya

Daftar di sini, ikuti petunjuknya dan anda akan menikmati: 1. Tenaga Kerja, dapat melihat saldo secara mandiri, 2. Perusahaan, dapat melihat klaim secara langsung 3. PPK, dapat melakukan pencarian DNT. So, tunggu apa lagi? Klik di sini untuk mendaftar.