blog jamsostek

Foto Launching JAMSOSTEK Pekerja Informal di Purwakarta

2012-02-02T09:12:00.001+07:00

Download UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

2011-12-15T11:31:00.002+07:00

Poin penting UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS yang harus diketahui:

1. BPJS dibagi 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

2. BPJS berbentuk Badan Hukum Publik

3. BPJS bertanggung-jawab langsung kepada Presiden

4. BPJS berwenang menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan pemberi kerja, mengenakan sanksi administrasi kepada Peserta dan pemberi kerja.

5. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial.

6. Sangsi adminstratif yang dapat dilakukan oleh BPJS: teguran tertulis dan denda.

7. Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS.

8. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.

9. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

10. Peserta yang bukan pekerja dan bukan penerima bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

11. Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk Penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

12. Jika pemberi kerja tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan tidak menyetorkannya kepada BPJS dan atau jika pemberi kerja tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, dipidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar.

13. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, semua pegawai PT. Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan.

14. Pada tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT. Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

15. Paling lambat tanggal 1 Juli 2015 PT. Jamsostek (Persero) mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian bagi peserta, tidak termasuk peserta yang dikelola PT. TASPEN (Persero) dan PT. ASABRI (Persero).

16. PT. ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun paling lambat tahun 2029.

17. PT. TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun darim PT. TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

18. Peraturan Pelaksanaan dari UU BPJS ditetapkan paling lama 1 tahun untuk BPJS Kesehatan dan paling lama 2 tahun untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Silahkan download UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS di bawah ini:

Uu 24 tahun 2011

View more documents from Bunyamin Najmi

Hotbonar Sinaga: Lokomotif Jaminan Sosial

2011-09-16T14:10:00.001+07:00

Rabu, 14 September 2011

Dari: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=286691

Meski kesadaran untuk mengakses jaminan sosial dan asuransi di kalangan masyarakat masih tergolong minim, bahkan hanya diketahui oleh dua persen dari penduduk Indonesia, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengaku tidak akan berhenti untuk terus meningkatkan sosialisasi. Terutama terkait program dan manfaat dari program-program jaminan sosial yang ada.

Sebagai salah seorang pakar dan praktisi asuransi berpengalaman di Indonesia dia menjelaskan, sosialisasi tentang program dan manfaat jaminan sosial kepada masyarakat diperlukan karena juga sebagai ajang edukasi. Apalagi untuk tenaga kerja, misalnya, jaminan sosialnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.

"Karena, pada prinsipnya, tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial," kata pria kelahiran Cipanas, Jawa Barat, 20 Mei 1949, ini yang juga merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Jamsostek sendiri akan terus memperluas manfaat dan perlindungan dari program jaminan sosial untuk tenaga kerja. Dengan ini, tidak mustahil jika Jamsostek menjadi salah satu badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) terbaik di kawasan Asia Tenggara. Saat ini Jamsostek memiliki peserta aktif sepuluh juta pekerja.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pengelolaan Jamsostek sudah dilakukan dengan prinsip nirlaba. Jamsostek tidak lagi membayarkan dividen dan mengembalikan keuntungan yang diperoleh untuk manfaat kepesertaan.

"PT Jamsostek siap menjadi lokomotif pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan terus memperluas kepesertaan dan meningkatkan manfaat program jaminan sosial," tutur Ketua Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) ini. (Andrian)

Baliho Jamsostek

2011-09-07T11:30:00.004+07:00

Jamsostek yang memberikan jaminan sosial terlengkap bagi Pekerja Indonesia.

Via [http://lockerz.com/s/136520651]

Rapat Kerja Pansus RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

2011-09-06T13:31:00.004+07:00

Hari ini Pansus RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kembali melaksanakan rapat kerja. Sesuai dengan Agenda pada website resmi DPR-RI.

Agenda:

Waktu: 07-Sep-2011, Pukul: 15:00

Acara:
Pembahasan mengenai Transformasi BPJS 1 dan BPJS 2

Tempat:
Ruang Rapat Komisi IX DPR RI.

Rapat ini dapat ditonton secara langsung di Parlemen TV.

PosKotaNews.Com: Apa Peserta Jamsostek Wajib Ikut Program JPK?

2011-09-06T13:11:00.002+07:00

Diambil dari: http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/08/31/apa-peserta-jamsostek-wajib-ikut-program-jpk

Harian Pos Kota bekerjasama dengan PT Jamsostek (Persero) menghadirkan Rubrik Info Jamsostek pada hari Kamis. Pembaca dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS online ke nomor 0811146770 dan dapat membaca rubrik ini di Pos Kota online dengan mengklik poskota.co.id atau poskotanews.com setiap hari.

Tanya:
1. Saya peserta Jamsostek sejak tahun 2000, namun tidak diikutkan dalam program JPK. Apa sebenarnya program JPK. Apakah itu wajib? (0856832456XX)

Jawab :

Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Manfaat JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif.

Iuran JPK dibayar oleh perusahaan dengan perhitungan sebagai berikut: Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja lajang Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja berkeluarga. Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 1.000.000,

Tanya:
2. Saya seorang karyawati di sebuah klinik gigi ternama di Jakarta Bersama 25 karyawan lainnya sudah 16 tahun bekerja dan tidak diikutkan dalam program Jamsostek. Saat berhenti bekerja, saya tidak mendapatkan kompensasi apapun dari perusahaan. Apa ini kesalahan saya karena tidak ikut dalam program jamsostek? (0878823255XX)

Jawab :

Klinik tempat anda bekerjalah yang salah karena tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Jamsostek. Tentang kompensasi yang tidak diberikan karena mengundurkan diri, itu tidak terkait dengan program jamsostek. Anda bisa mengadu ke kantor dinas tenaga kerja setempat jika ingin menuntut hak-hak anda.

Tanya:

3. Saya peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan jamsostek.Setiap kali berobat saya selalu dimintai tambahan uang untuk obat, padahal saya tidak pernah meminta obat yang mahal. (0857150672XX)

Jawab :

Seharusnya anda menanyakan hal ini pada petugas loket, apakah obat yang diberikan itu obat generik atau paten. Jika memang yang diberikan obat paten, untuk jenis tertentu harganya melebihi plafon yang ditentukan, sehingga peserta dikenakan tambahan biaya.

Tanya:

4. Suami saya dulu peserta Jamsostek, namun kini tengah bekerja diluar negeri (TKI). Bisakah JHT jamsosteknya dicairkan dengan menggunakan surat kuasa? (0857148853XX)

Jawab :

Jika memang peserta bersangkutan berhalangan mencairkan sendiri jaminan hari tua, maka wajib memberikan surat kuasa bermaterai pada yang ditunjuk. Jadi dalam hal ini isteri bisa mencairkan JHT suaminya jika memang ada surat kuasa. Namun untuk mencairkan juga harus dilihat dulu batas masa kepesertaan, yaitu 5 tahun.

Tanya:
5. Mohon informasi apa syarat-syarat pengambilan jaminan hari tua jamsostek. (0821128549XX)

Jawab :

Masa kepesertaan harus sudah 5 tahun, sudah berhenti bekerja atau pensiun. Membawa kartu peserta jamsostek, fotocopy KTP dan Kartu Keluarga serta membawa surat keterangan dari perusahaan (paklaring).***

Hizbut-tahrir.or.id: Mengapa UU SJSN Dan RUU BPJS Harus Ditolak ?

2011-07-25T08:09:00.002+07:00

Diambil dari sini: http://hizbut-tahrir.or.id/2011/07/18/mengapa-uu-sjsn-dan-ruu-bpjs-harus-ditolak/

Pemerintah dan DPR kini tengah menggodok UU Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). UU tersebut akan menjadi payung hukum pelaksana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam UU SJSN No. 40 tahun 2004. Tidak ada perbedaan antara pemerintah dengan DPR kecuali perkara-perkara teknis mengenai bentuk dan wewenang badan pengelola tersebut.

Padahal, jika ditelusuri UU SJSN dan RUU BPJS tersebut sebenarnya mengandung banyak masalah khususnya ditinjau dari perspektif Islam. Hal tersebut antara lain:

1. UU ini akan semakin membebani hidup rakyat khususnya kelompok menengah ke bawah. UU SJSN telah mewajibkan seluruh rakyat untuk terlibat dalam kepesertaan asuransi ini dengan membayar iuaran/premi secara reguler kepada BPJS. Khusus bagi yang miskin maka iuran tersebut ditanggung oleh negara. Pada Pasal 1 berbunyi: Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Selanjutnya Pasal 17 (4): Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah. Dengan demikian, karena bersifat wajib maka BPJS memiliki otoritas untuk memaksa orang-orang yang dianggap mampu untuk membayar iuran/premi asuransi termasuk di dalamnya paksaan kepada pemilik perusahaan untuk menarik premi kepada karyawannya melalui pemotongan gaji. Padahal setiap harinya rakyat telah menanggung derita akibat berbagai pungutan baik pajak maupun non pajak yang dibebankan kepada mereka. Belum lagi batas orang yang dikategorikan miskin di negara ini sangat rendah yakni mereka yang pengeluarannya di bawah Rp 233.000 per bulan. Dengan demikian rakyat baik petani, nelayan, buruh , karyawan atau siapa saja yang pengeluarannya lebih dari itu, tidak masuk dalam kategori miskin versi pemerintah dan oleh karenanya wajib membayar premi asuransi.

2. UU ini telah mengalihkan tanggungjawab negara dalam pelayanan publik kepada rakyatnya. Dalam penjelasan UU SJSN disebutkan bawah maksud dari prinsip gotong royong dalam UU tersebut adalah peserta yang mampu (membantu) kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Dengan demikian, UU ini telah mengalihkan tanggung jawab pelananan publik oleh negara kepada rakyatnya khususnya dalam penyediaan kesehatan. Ini merupakan watak negara kapitalisme yang mengkomersilkan berbagai pelayanan publik. Selain itu, falsafah asuransi ini bersifat diskriminatif sebab yang ditanggung oleh negara–yang dananya berasal dari orang-orang yang dianggap mampu–hanyalah orang miskin saja. Padahal pelayanan publik merupakan tugas pemerintah yang tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Lebih dari itu, pelayanan tersebut harus bersifat menyeluruh dan tidak bersifat diskriminatif. Rasulullah saw bersabda: “Imam adalah pelayanan yang bertanggungjawab atas rakyatnya.” (H.R. Muslim)

3. Pengelolaan dan pengembangan dana SJSN pada kegiatan investasi yang batil dan berpotensi merugikan rakyat. Dana asuransi yang terkumpul pada BPJS dapat dikelola secara independen oleh BPJS. Dalam RUU BPJS pasal 8 disebutkan bahwa BPJS berwenang untuk (b) “menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.”Dengan demikian dana tersebut sebagaimana halnya dana asuransi lainnya dapat diinvestasikan pada berbagai portfolio investasi seperti saham, obligasi, deposito perbankan, dan sebagainya. Padahal investasi sendiri bersifat tidak pasti, bisa untung atau rugi. Jika terjadi kerugian maka bebannya akan kembali kepada rakyat. Dalam berbagai krisis finansial di negara-negara barat, tidak terhitung lembaga-lembaga asuransi yang mengalami kerugian besar akibat berinvestasi pada aset-aset finansial yang bersifat spekulatif. Akibatnya dana nasabah berkurang bahkan lenyap. Sebagian dari mereka terpaksa mendapatkan bail-out dari pemerintah yang nota bene berasal dari penarikan pajak dan penambahan utang. Inilah yang menimpa AS dan negara-negara Eropa. Utang mereka membengkak untuk menutupi defisit APBN sangat besar akibat besarnya bail-out yang mereka lakukan terhadap perusahaan-perusahaan finansial termasuk diantaranya perusahaan asuransi.

4. Pembuatan UU SJSN dan RUU BPJS merupakan pesanan asing sejak tahun 2002. Hal ini tertuang dalam dokumen Asia Development Bank (ADB) tahun 2006 yang bertajuk “Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR). Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan: “ADB Technical Assistance was provided to help develop the SJSN in line with key policies and priorities established by the drafting team and other agencies.” (Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain). Nilai bantuan program FGSSR ini sendiri sebesar US$ 250 juta atau Rp 2,25 triliun (kurs 9.000/US$). Dengan adanya SJSN ini maka dana yang dihimpun oleh BPJS tentunya jumlahnya akan sangat besar. Dana-dana itu pastinya akan ditanamkan di sektor finansial (perbankan dan pasar modal) sehingga akan memperbesar nilai kapitalisasi sektor tersebut. Dalam kondisi tertentu, dana tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mem-bail-out sektor finansial jika mengalami krisis. Ujung-ujungnya yang menikmati hal tersebut adalah para pemilik modal, investor dan negara-negara yang pembiayaan anggarannya bergantung pada sektor finansial.

5. SJSN berlandaskan konsep asuransi yang bertentangan dengan Islam. Dalam pandangan Islam aqad asuransi adalah batil karena bertentangan dengan konsep pertanggungan (dhaman) dalam Islam. Syarat-syarat pertangungan (adh-dhamân) sendiri adalah:

a. Sesuatu yang ditanggung oleh seseorang atau perusahaan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh yang ditanggung misalnya penanggungan pembayaran utang seseorang yang meninggal dunia. Dalam hal ini utang merupakan sesuatu yang wajib ditunaikan. Sementara dalam tanggungan asuransi adalah sesuatu yang tidak wajib seperti asuransi kematian dan kecelakaan. Disamping itu, beberapa objek tanggungan tersebut merupakan sesuatu yang tidak pasti (gharar) sementara peserta asuransi harus terus membayar premi;

b. Pihak penanggung tidak mengambil kompensasi baik disebut keuntungan atau premi terhadap pihak yang ditanggung. Dalam asuransi secara reguler perusahaan asuransi mengenakan premi kepada peserta asuransi;

c. Akad syirkah asuransi harus merupakan akad yang syar’i dengan memenuhi syarat-syarat syirkah di dalam Islam. Yaitu adanya harta dan badan, bukan syirkah harta saja. Nmun demikian dalam asuransi yang adalah syirkah harta. Semuanya hanya menyetor harta. Hingga dewan direksi yang mengelola urusan syirkah adalah representasi dari harta mereka bukan repesentasi bagi badan mereka. Jadi tidak ada seorang pun dari mereka yang berserikat dengan badannya, akan tetapi hanya dengan hartanya. Dengan demikian asuransi itu dilihat dari sisi syirkah adalah sama seperti syirkah musahamah, yaitu syirkah harta. Dalam konsep SJSN, pimpinan BPJS memang tidak dipilih berdasarkan modal, namun ditetapkan oleh Presiden berdasarkan hasil pilihan DPR. Tapi yang pasti tidak ada aqad syirkah yang berlangsung antara mereka dengan peserta.

d. Tidak boleh ada investasi harta dengan jalan yang tidak syar’i, melalui perusahaan lain, apapun nama dan sebutannya baik disebut investasi ataupun reasuransi. Namun dalam asuransi saat ini, perusahaan asuransi menginvestasikan dana peserta asuransi pada perbankan ribawi, saham, obligasi yang kesemuanya merupakan transaksi yang batil dalam pandangan syara’.

Dengan demikian, jelaslah bahwa UU SJSN dan RUU BPJS termasuk turunannya merupakan UU yang batil dan bertentangan dengan syariat Islam. Lebih dari itu, UU yang disokong oleh asing ini berupaya untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melayani urusan rakyat dengan melemparkannya kepada rakyat mereka sendiri.

Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi rakyat negeri ini untuk tidak kembali kepada syariat Allah swt di bawah daulah khilafah Islamiyyah. Allah SWT berfirman:

“Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dengan mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkan. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang sebelumnya yang telah diberikan Al Kitab, masa yang panjang mereka lalui (dengan kelalaian) sehingga hati mereka pun mengeras, dan banyak sekali di antara mereka yang menjadi orang-orang fasik.” (QS. Al Hadid: 16)

KedaiBerita: KASBI Ajak Publik Lebih Dalam Lagi Kaji RUU BPJS .

2011-07-22T10:33:00.001+07:00

Diambil dari sini:

http://www.kedaiberita.com/Suara-Pembaca/kasbi-ajak-publik-lebih-dalam-lagi-kaji-ruu-bpjs.html

kedaiberita.com - Semua rakyat Indonesia pastinya ingin mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang berkeadilan dari Negara. Namun, yang katanya Negara Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, sejauh ini rakyat cuma bisa berharap saja dan Negara juga terlihat sepertinya tak rela memberikan rakyatnya kesejahteraan.

Meskipun ada yang yang sudah sejahtera itu bukan hasil pemberian Negara melalui UUD 1945 melainkan hasil usaha kerjakerasnya sendiri. Jadi wajar kalau rakyat Indonesia sekarang ini mempunyai sifat dan watak individualis, karena Negara secara tidak langsung telah membentuk pola pikir rakyatnya yang mementingkan diri sendiri.

Menanggapi keresahan ini, melalui releas siaran persnya, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menilai selain jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah amanat UUD 1945, juga merupakan amanat para pejuang kemerdekaan. Oleh karena itu harus menjadi kewajiban pemerintah dan semua lembaga pemerintahan memberikan kesejahteraan yang adil bagi rakyatnya seperti yang dicantumkan dalam bunyi PANCASILA sila ke-5 “Keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebelumnya sempat berkembang beberapa bulan, Panja RUU BPJS dan perwakilan pemerintah melakukan pembahasan yang begitu alotnya terkait masalah kesejahteraan rakyat. Namun, sayang pembahasan RUU BPJS digagalkan oleh pihak pemerintah karena banyaknya pro dan kontra dari masyarakat sendiri.

Hal ini menurut KASBI, rakyat seharusnya lebih jeli dalam melihat RUU BPJS yang pembuatannya bersumber pada aturan dalam UU No. 40/2004.

KASBI mengatakan, pernyataan-pernyataan yang pernah mengemuka ke publik seperti ini :

• BPJS bertanggung jawab baik untuk penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja maupun rakyat miskin.

• Tanpa UU BPJS, UU SJSN tidak akan efektif; tidak ada Jaminan Kesehatan seumur hidup tanpa kecuali, tanpa limitasi jenis penyakit dan tanpa limitasi pembiayaan. Sehingga masih ditemui anak bangsa harus mati tanpa terlebih dahulu mendapatkan pelayanan kesehatan dari Negara secara patut dan manusiawi.

• Secara sederhana, badan hukum wali amanat (bentuk badan hukum BPJS) adalah badan independen yang difasilitasi Pemerintah untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang berbasis kontribusi dari peserta. Guna mengelola dana amanah secara obyektif, pengawasan dilakukan oleh peserta itu sendiri melalui wadah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang bersifat tripartit.

Adalah pernyataan-pernyataan manipulasi, namun, bila pernyataan-pernyataan tersebut benar adanya dan diamanatkan secara tegas di dalam UU SJSN, maka Konfederasi KASBI berjanji akan mendukung berada dalam barisan terdepan untuk memperjuangkannya.

Sayangnya, pernyataan diatas dinilai KASBI hanyalah “ilusi” yang dibangun oleh orang atau lembaga yang mencoba membodohi rakyat karena fakta hukum yang ada didalam isi pasal per-pasal UU SJSN tidak menyatakan demikian adanya. Entah untuk kepentingan apa dan siapa pernyataan diatas muncul dengan memanipulasi isi pasal-pasal UU SJSN.

Untuk mengetahui seberapa besar ilusi yang ditebarkan kepada rakyat selama ini, KASBI lalu mengajak melihat lebih dalam lagi tentang konsep dan penyelenggaraan jaminan sosial, ”Mari kita lihat fakta hukum yang ada didalam UU SJSN sebagai sumber hukum dari RUU BPJS,” ajak KASBI

Berikut gambaran KASBI tentang fakta penipuan Jaminan Sosial :

Jaminan sosial tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh semua warga negara, karena sifat kepesertaannya bukan hak warga, melainkan kepesertaan yang bersifat wajib (Pasal 4 huruf (g) UU SJSN).

Seharusnya, bila jaminan sosial bersifat hak, maka letak kewajibanya berada di tangan negara (dalam hal ini pemerintah) untuk mendata, mendaftar dan menyertakan seluruh warga negaranya dalam jaminan sosial sehingga semua rakyat mendapatkan jaminan sosial. Logika ini dibalik dalam UU SJSN.

Pemerintah ternyata hanya bertanggung jawab untuk mendata, mendaftarkan dan menyertakan rakyat miskin, itu pun terbatas hanya untuk jaminan kesehatan dan dilakukan secara bertahap. Yang bukan rakyat miskin dan mereka yang bekerja, kewajiban pendataan, pendaftaran dan penyertaan rakyat miskin diserahkan kepada pengusaha. Jika demikian, apa bedanya dengan sistem asuransi pekerja yang ada sekarang.

Adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam asuransi pekerja telah diatur tegas dalam Undang-Undang tentang Jamsostek dan hal RUU SJSN yang mengatur adanya sanksi. Jika saat ini begitu banyak pengusaha yang mangkir dari kewajiban tersebut, apa jaminannya bahwa UU SJSN dapat diterapkan sempurna setelah RUU BPJS diundangkan? Atau dengan kata lain, UU SJSN sama sekali tidak mengatur perlindungan hak pekerja atas jaminan sosial dalam hal para pengusahanya lalai/sengaja tidak mendata, mendaftarkan dan menyertakan mereka.

Belum lagi jika melihat bahwa kewajiban untuk mendata, mendaftarkan dan menyertakan akan dilakukan secara bertahap (Pasal 13 UU SJSN). UU SJSN tidak menjelaskan tahapan yang dimaksud, pun tidak mengatur batas waktu yang harus ditaati oleh pemerintah dan pengusaha untuk mereka tuntas memenuhi pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut.

2.Jaminan sosial ini tidak gratis. Pasal 17 ayat (1) UU SJSN dengan tegas mengamanatkan bahwa, “Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.” Jadi, propaganda besar-besaran soal gratis adalah pembohongan public. Bahkan, kewajiban membayar iuran ini diperketat dengan adanya sanksi pidana yang diatur dalam RUU BPJS bagi mereka yang dianggap mangkir dalam membayar iuran.

Sementara untuk fakir miskin dan orang tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah dan tahap pertama yang dibayar adalah program jaminan kesehatan (tanpa ada kejelasan apakah pemerintah di masa datang diwajibkan pula untuk menanggung jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi rakyat miskin dan orang tidak mampu). Inipun masih harus menunggu Peraturan Pemerintah ( Pasal 17, ayat (4), (5) dan (6) UU SJSN).

3. Siapakah fakir miskin dan orang tidak mampu yang dimaksud oleh UU SJSN?

UU SJSN sama sekali tidak mengatur definisi dari fakir miskin dan orang tidak mampu. Mengaca pada praktek yang ada saat ini, pemberian definisi fakir miskin dan orang tidak mampu diserahkan pada pemerintah, dengan mendasar pada data-data agen pemodal internasional (Bank Dunia, IMF) dan data statistik, yang kesemuanya terus berubah dan tiap waktu makin mempersempit cakupan dan kriteria rakyat miskin.

4. Kapitalisasi Iuran melalui Investasi Tanpa Batas

Konsep besar yang diusung oleh UU SJSN dan RUU BPJS adalah bahwa seluruh dana iuran akan diinvestasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut kebijakan yang dibuat oleh Badan tersebut. Kami berpendapat bahwa pelaksanaan investasi tersebut beresiko besar dan tidak seharusnya dana rakyat yang dipaksakan dikumpulkan melalui UU SJSN dan RUU BPJS, yang besarnya mungkin dapat mencapai puluhan atau ratusan triliun rupiah, dikapitalisasi secara bebas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Salah urus dalam pengelolaan investasi hanya dapat menyebabkan Ketua dan para Wakil Ketua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kesalahan tersebut. Ketua dan Para Wakil Ketua bertanggung jawab sampai harta pribadi jika terbukti melakukan kesalahan manajemen yang menyebabkan kerugian. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kerugian tersebut jauh lebih besar dibanding harta kekayaan Ketua dan Wakil Ketua? Siapa yang akan menanggung? Bagaimana jika dana yang diinvestasikan tersebut merugi, baik karena kondisi pasar, maupun karena bangkrut atau gagalnya usaha yang didanai oleh invetasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? Hak rakyat dan nasib uang rakyat akan bergantung sepenuhnya pada kapital-kapital (baik nasional maupun internasional) yang akan menggunakan dana investasi tersebut.

Pasal 48 UU SJSN hanya mengatur bahwa, “Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.

Pasal 43 ayat (2) RUU BPJS hanya mengatur bahwa, “Dalam hak terdapat kebijakan fiskal dan moneter Pemerintah yang mempengaruhi tingkat solvabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah harus mengambil kebijakan khusus untuk menjamni keberlangsungan program jaminan sosial".

Dari aturan-aturan tersebut jelas bahwa jaminan yang diberikan Negara sangat terbatas sehubungan dengan stabilitas dana rakyat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Negara tidak memberikan jaminan mutlak untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh (i) salah urus investasi, (ii) kerugian yang disebabkan oleh gagalnya para pemilik kapital mengelola dana investasi rakyat, maupun (iii) kerugian yang timbul karena krisis ekonomi yang mungkin menimpa Indonesia di kemudian hari.

Kemana tanggung jawab Negara dalam hal ini? Untuk kesekian kalinya, Negara mengabaikan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat dan dalam hal ini justru membiarkan nasib rakyat Indonesia tergadaikan di tangan para pemilik modal (mereka yang menikmati dana yang terkumpul oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)!

5. Adakah Jaminan Kesehatan seumur hidup tanpa kecuali, tanpa limitasi jenis penyakit dan tanpa limitasi pembiayaan?

Mari tengok Pasal 19 dan 20 UU SJSN Pasal 19 ayat (1) UU SJSN menyatakan bahwa prinsip jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas (Sesuai prosentase besaran iuran).

Dengan prinsip asuransi, mungkinkah pernyataan diatas bisa dijawab dan dilaksanakan? Tentulah tidak, apalagi ini dipertajam dengan prinsip ekuitas, dimana ada pembatasan pembiayaan berdasarkan
besar iuran.

Pasal 20 ayat (1) UU SJSN, “Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah”. Pernyataan isi pasal 20 ayat (1) UU SJSN ini jelas, hanya berlaku bagi yang membayar iuran dan yang dibayar iurannya oleh negara. Lalu, bagaimana dengan rakyat miskin yang tidak terdata, mendapat diskriminasi dari pemerintah dan sebagainya, yang jelas terancam tidak mendapat jaminan kesehatan.

Fakta hukum diatas, sekali lagi menunjukkan bahwa ada pembodohan dan pembohongan publik bahwa jaminan kesehatan berlaku untuk semua dan tanpa limitasi. Mari kita buka pikiran sehat kita untuk menelaah secara jernih isi UU SJSN tersebut.

6. Pasal 20 ayat (3) UU SJSN juga menunjukkan dengan JELAS posisi negara yang melepas tanggung jawabnya tetapi justru menjadikan kesehatan warga negaranya sebagai arena bisnis, yakni dengan menambahkan keluarga peserta (diluar 5 orang yang masuk tanggungan awal) menjadi tanggungan jaminan kesehatan dengan menambah tanggungan iurannya. Jika peserta tidak mendaftarkan anggota keluarga
lainnya, maka hak para anggota keluarga lainnya atas jaminan kesehatan tidak akan pernah terakomodir.

7. Manfaat jaminan kesehatan hanya diberikan kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 23 ayat 1 UU SJSN).

Dari Pasal 23 ayat 1 tersebut jelas terlihat kompromi pemerintah terhadap industri kesehatan. Bandingkan dengan tidak adanya kompromi bagi rakyat! Berbeda dengan rakyat yang dikejar-kejar kewajiban untuk menjadi peserta dan kewajiban membayar iuran asuransi sosial ala UU SJSN, industri kesehatan sama sekali tidak dibebankan kewajiban untuk terlibat aktif dalam program ini. Terlibat atau tidaknya fasilitas kesehatan tertentu dalam program asuransi sosial ala UU SJSN diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing industri kesehatan.

Liberalisasi dalam praktek kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan industri kesehatan jelas memperlihatkan tidak adanya sikap tegas pemerintah untuk memaksa industri kesehatan berperanaktif dalam membantu tugas-tugas negara memberikan kesehatan yang layak bagi rakyatnya.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diperbolehkan untuk hanya memberikan kompensasi dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta (pasal 23 ayat (3) UU SJSN. Padahal, banyak wilayah di Indonesia yang terpencil, yang jauh dari akses ekonomi sosial, yang minim prasarana dan fasilitas umum. Mau dikemanakan hak dan kepentingan rakyat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut? Bukannya menggenjot pembangunan di wilayah-wilayah tersebut, pemerintah justru berasyik diri menggenjot “pembangunan industri” kesehatan melalui sistem “paksa” asuransi sosial ala UU SJSN.

Bagaimana jika rakyat yang tinggal di wilayah terpencil tidak memiliki uang untuk berobat? Karena bagaimanapun, sistem kompensasi yang dimaksud diatas mengharuskan rakyat memiliki uang terlebih dahulu untuk membayar biaya kesehatan sebelum nanti diganti/dikompensasi oleh pemerintah. Apakah mereka harus menderita atau mungkin mati hanya karena gagal untuk mendapatkan kesehatan? Artinya pasal ini memberikan ruang untuk BPJS abai atau tidak menyediakan fasilitas memadai untuk melayani peserta (dalam hal ini warga negara) untuk mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.

Terlebih lagi jika mengingat sistem kompensasi (untuk program bantuan apapun) yang ada saat ini sangat buruk. Tidak ada jaminan bahwa kompensasi akan diselenggarakan secara cepat dan tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada penyunatan uang kompensasi oleh aparat-aparat pemerintah.

9. Limitasi biaya dalam jaminan sosial program jaminan kesehatan diatur oleh pasal 25 dan pasal 26 UU SJSN.

Tidak ada satupun pasal dalam UU SJSN yang mengatur bahwa rakyat akan diberikan jaminan kesehatan tanpa batas dan tanpa limitasi jenis penyakit. UU SJSN justru mengatur sebaliknya.

Dalam pasal 25 UU SJSN diatur bahwa: “Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang dijamin oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Pasal 26 UU SJSN menyatakan :” Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.”

Dari kedua pasal tersebut nyatalah bahwa tidak ada jaminan bahwa harga dan obat yang dipakai bermutu tinggi dan tanpa limitasi. Limitasi justru akan diatur dalam peraturan baru dan sangat mungkin bahwa aturan tersebut akan berubah sepanjang waktu mengikuti perkembangan kapitalisasi dan komersialisasi harga obat dan bahan medis. Pun pada kenyataannya, ada jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

Lalu yang berkampanye tanpa limitasi biaya dan tanpa limitasi jenis penyakit mendapatkan fakta hukum dari mana? Bukankah RUU BPJS adalah pelaksana dari isi UU SJSN? Bila UU SJSN saja tidak memberikan jaminan sepenuhnya atas tiadanya limitasi fasilitas jaminan kesehatan, tentu RUU BPJS tidak bisa melampauinya.

Bahkan limitasi biaya ini diperjelas dalam pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).

10.Jamina Kecelakaan.

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial dan pesertanya adalah mereka yangtelah membayar iuran. (Lihat pasal 29 ayat (1) dan (2) serta pasal 30 UU SJSN). Artinya bila fakir miskin dan orang tidak mampu tidak ikut program jaminan kecelekaan kerja, ketika mendapatkan kecelakaan waktu kerja (apapun jenis pekerjaannya) mereka tetaplah tidak mendapat jaminan sosial. Sesungguhnya, tidaklah semua warganegara mendapatkan jaminan kecelakaan kerja ini.

Sama halnya dengan jaminan kesehatan, bentuk manfaat, besarnya iuran kecelakaan kerja dan pelayanan medis tidaklah tanpa batas, melainkan akan diatur lebih lanjut batasan dan cakupannya dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 33 UU SJSN).

11.Jaminan hari tua diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial dan tabungan juwa dengan peserta yang telah membayar iuran (Lihat pasal 35 ayat (1) dan (2) serta pasal 36 UU SJSN). Sekali lagi tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan orang tidak mampu akan dijamin dalam program jaminan ini. Fakir miskin dan orang tidak mampu tetaplah tidak mendapatkan jaminan hari tua.

12.Jaminan pensiun diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib dengan peserta adalah pekera yang telah membayar iuran (Lihat pasal 39 ayat (1) dan (2) serta ayat 40 UU SJSN).

Dalam jaminan ini, kepentingan fakir miskin dan orang tidak mampu, atau mereka yang tidak bekerja tetapi tidak dikategorikan miskin oleh pemerintah, tidak akan pernah diakomodir hak-haknya.

13.Jaminan kematian diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial dengan peserta adalah setiap orang yang telah membayar (Lihat pasal 43 ayat (1) dan (2) serta ayat 44 UU SJSN). Untuk kesekian kalinya, kepentingan fakir miskin dan orang tidak mampu dipinggirkan oleh UU SJSN.

Fakta-fakta hukum yang dijabarkan oleh isi pasal per pasal UU SJSN sebagai induk RUU BPJS sangat gamblang, jelas dan tidak bisa dibelok belokkan semau penafsiran orang per orang. Berdasarkan fakta-fakta hukum, UU SJSN jelas tidak menjadikan program ini jaminan sosial tetapiasuransi sosial. Fakta-fakta hukum ini juga gamblang menjelaskan bahwa jaminan ini tidak gratis tetapi didasarkan sepenuhnya pada iuran.

Fakta-fakta hukum UU SJSN pun rinci menjelaskan program tersebut tidak diperuntukkan bagi semua warga negara tetapi terbatas hanya untuk peserta yang membayar iuran. Fakta-fakta hukum diatas dengan terang membeberkan adanya batasan batasan atau limitasi baik untuk pembiayaan dan jenis pelayanan.

PEMALSUAN BAHASA DAN PENELIKUNGAN PASAL 28H UNDANG-UNDANG DASAR.

Dari propaganda yang sangat sering didengar oleh masyarakat dari RUU BPJS dan SJSN adalahprogram jaminan sosial. Padahal dengan jelas ditunjukkan program ini adalah asuransi sosial. Jaminan sosial sangat berbeda dengan asuransi sosial, baik dari sisi pengertian bahasa maupun prakteknya.

Pembentukan dan pengesahan UU SJSN bersumber dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengenai pelaksanaan jaminan sosial bagi rakyat Indonesia.

UU SJSN pasal (1) dan ayat (3) menjelaskan sebagai berikut:

“Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia jelas mengamanatkan pelaksanaan jaminan sosial oleh negara untuk rakyat, tetapi kemudian pasal ini dikhianati oleh UU SJSN karena alih-alih mengatur mengenai jaminan sosial, UU SJSN justru mengatur mengenai asuransi sosial.

Dalam UU SJSN pasal 1 ayat (3), asuransi sosial didefinisikan sebagai berikut:

"Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.”

Perbedaan konsep antara jaminan sosial dengan asuransi sosial mengakibatkan terbebasnya Negara dari kewajiban untuk mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya.

Jaminan Sosial adalah HAK setiap warganegara tanpa syarat apapun untuk mendapatkan perlindungan sosial dan kebutuhan dasar hidup layak. Hak itu mutlak melekat begitu seseorang dilahirkan sebagai warga negara dan beban atas penyelenggaraan hak itu harus diselenggarakan sepenuh-penuhnya oleh Negara. Tidak ada iuran maupun syarat-syarat lainnya yang harus ditanggung oleh rakyat. Sementara Asuransi sosial memiliki syarat yakni iuran, bantuan, sukarela dan investasi. Jelas sangat bertolak belakang, disinilah pemalsuan dan penipuan bahasa dipergunakan secara sistematis kepada khalayak umum/publik.

Bandingkan dengan sistem asuransi sosial; sistem yang dianut dalam UU SJSN. Meskipun berjudul Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada faktanya, UU SJSN malah mengatur mengenai sistem asuransi sosial. Sesuai dengan unsur yuridis yang terkandung dalam sebuah sistem asuransi (coba lihat Kitab Undang- Undang Hukum Dagang), pertanggungjawaban hukum asuransi timbul hanya antara mereka yang menyelenggarakan asuransi dengan mereka yang diikutsertakan oleh asuransi, dan pertanggungjawaban tersebut murni didasarkan pada premi (iuran) asuransi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Dengan demikian, mereka yang tidak diikutsertakan dalam asuransi sosial ala UU SJSN dan mereka yang tidak membayar premi asuransi sosial ala SJSN, tidak akan mendapatkan manfaat apapun atas asuransi sosial tersebut.

Pemalsuan lainnya adalah pernyataan untuk semua rakyat, tetapi fakta-fakta menunjukkan dibutuhkan syaratsyarat untuk menjadi peserta serta adanya pembatasan pembatasan dalam pelaksanaan asuransi sosial ala UUSJSN.

Merujuk pada semua pemalsuan-pemalsuan diatas, jelaslah bahwa sistem jaminan sosial yang diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tidak muingkin akan terlaksana dengan system asuransi sosial yang dianut dalam UU

Apa yang terjadi kedepan?

Keributan atau pro kontra yang makin menajam perihal pengesahan atau tidak disahkannya RUU BPJS sebenarnya tidak diperlukan. Mengapa? Apabila RUU BPJS disahkan sebagai pelaksana dari UU SJSN sebenarnya tidak akan menjawab problem jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi seluruh Rakyat.

Fakta-fakta hukum diatas sudah bisa menjelaskannya dengan terang. Bahkan, ada atau tidak adanya RUU BPJS tidak akan membawa perubahan signifikan dari situasi sekarang terhadap kesehatan rakyat Indonesia, perubahan yang terjadi hanyalah pada badan penyelenggara dan strukturnya saja. Yang esensial dari semua itu, aturan jaminan sosial yang ada dalam UU SJSN ternyata tidak diganggu gugat meskipun jelas bahwa sistem dalam UU SJSN tersebut mengabaikan hak dasar rakyat atas jaminan sosial.

SIKAP KONFEDERASI KASBI:

Berdasarkan beberapa hal di atas, kami Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), secara nasional memandang perlu dan mendesak, mengeluarkan pandangan dan sikap kami mengenai sejumlah problem yang terkandung dalam UU SJSN dan RUU BPJS. Dengan ini, kami menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia, dan masyarakat secara luas agar:

1. Tidak larut dan terjebak dalam pembohongan publik yang dituangkan dalam beberapa temuan fakta hukum mengenai isi dan kandungan UU SJSN:

a) kepesertaan asuransi sosial ala UU SJSN yang bersifat wajib dan bukan hak warga Negara yang diperoleh mutlak sejak lahir.
b) Iuran yang juga bersifat wajib karena jika tidak bayar iuran maka tidak dapat jaminan, tidak semua fasilitas jaminan dapat di nikmati oleh warga negararnya.
c) Pemalsuan bahasa dan penyelewengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar melalui UU SJSN yang merubah konsep jaminan sosial, menjadi asuransi sosial (terlebih dengan adanya RUU BPJS).

2. Konfederasi KASBI mengajak seluruh kaum buruh Indonesia dan masyarakat secara luas untuk mendesak Negara dan pemerintahan sekarang ini agar menjalankan amanat UUD 1945 (Asli), Pancasila secara murni dan konsekuen. Seharusnya, hanya Negaralah yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Konfederasi KASBI menilai bahwa pelaksanaan jaminan sosial menjadi asuransi sosial (melalui UU SJSN dan RUU BPJS) adalah agenda neo-liberalisme yang melepaskan tanggung-jawab negara untuk menjamin
kesejahteraan rakyat

4. Segala bentuk program pemerintah dan aturan-aturan yang ada saat ini, bukanlah jaminan diwujudkannya penghapusan ketidakadilan di Indonesia. Bahwa pemerintah hingga sekarang ini telah terbukti berkali-kali mengabaikan prinsip-prinsip dan hak atas kesejahteraan sosial, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghapusan kepastian kerja dalam bentuk sistem kerja kontrak dan outsourcing serta merajalelanya PHK massal dan politik upah murah, adalah bentuk paling konkrit yang saat ini melanda, menghisap, dan menindas kehidupan buruh Indonesia.

Jaminan Sosial Beda dengan Asuransi Sosial

2011-07-14T10:08:00.001+07:00

Diambil dari sini: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/13/241667/293/14/Jaminan-Sosial-Beda-dengan-Asuransi-Sosial

JAKARTA--MICOM: Sistem jaminan sosial harus dibedakan dengan asuransi sosial. Filosofi jaminan sosial tidak boleh dicampur aduk dengan prinsip-prinsip asuransi.

RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta UU Sistem Jaminan Sosial Nas...ional (SJSN) pasal 17 mengatakan tentang kewajiban membayar iuran bagi peserta.

Hal ini dinilai sebagai bentuk dari asuransi sosial yang diwajibkan oleh negara.

"Kalau jaminan sosial semestinya tidak pakai premi (iuran). Negara yang semestinya menanggung," ujar peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, di Jakarta, Rabu (13/7).

Terlepas dari itu, UU tersebut juga dinilai memaksa buruh, PNS, TNI dan Kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk menyubsidi silang kelompok yang paling miskin.

"Semestinya negara yang menyubsidi," imbuh Salamuddin.

Baik, UU SJSN maupun RUU BPJS dinilai tidak bertujuan untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Tetapi melakukan mobilisasi dana masyarakat untuk program stabilitas sektor keuangan global melalui trust fund.

"Ada kepentingan modal asing yang mendalangi lahirnya UU Jaminan Sosial," kata Salamuddin.

Ia mengatakan lahirnya kedua UU tersebut didanai oleh Asian Development Bank melalui program Financial Governance and Social Security Reform (FGSSR) sebesar US$250 juta.

"Ini strategi lembaga keuangan internasional dalam rangka memobilisasi dana. Kalau tidak ada untungnya buat apa mereka ikut campur," kata Salamuddin.

Okezone: 2 Alasan Jamsostek Tolak Dilebur Jadi BPJS

2011-07-12T16:57:00.001+07:00

Diambil dari sini:

http://economy.okezone.com/read/2011/07/12/320/478970/2-alasan-jamsostek-tolak-dilebur-jadi-bpjs

JAKARTA - PT Jamsostek (Persero) mengemukakan dua alasannya mengapa pihaknya tidak menyepakti peleburan empat lembaga jaminan sosial jika nanti RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) diketok palukan.

Hal ini diungkapkan Kepala Divisi Jaminan dan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek Masud Muhammad dalam diskusi yang diselenggarakan Majalah Trust bertema "Siapa Untung Jaminan Sosial Kesehatan ditangani Lembaga Bari dan Bagaimana Perlindungan Buruh Migran" di Menara MNC, Kebon Sirih, Jakarta Selasa (12/7/2011).

"Pertama, akan ada keraguan masyarakat dengan adanya BPJS yang baru. Yang kedua, adalah diskriminasi, bukan berarti harus sama. Kalau mau disamakan, jadi aneh dong, masa yang iuran mau disamakan sama yang enggak iuran," ungkapnya.

Menurutnya, pandangannya ini tidak didasari atas kekhawatirannya, bahwa jika RUU BPJS diundangkan, Jamsostek akan dilebur, seperti yang menjadi polemik belakangan ini.

"Setiap kelompok harus mempunyai rancangan jaminan sosial, tapi bukan berarti semuanya harus sama. Semuanya harus disesuaikan dengan karakteristik tiap kelompok penduduk yang ada. Ini karena desain manfaat perlindungan jaminas sosial tidak bisa setara," lanjut dia.

Dia juga melanjutkan, Jamsostek yang berhubungan dengan pemberi kerja yang jumlahnya banyak, berbeda dengan PT Askes yang hanya menerima anggaran dari APBN. Oleh karenanya, penggabungan RUU BPJS hanya akan memusingkan Jamsostek.

"Kita berhubungan dengan banyak pemberi kerja yang jumlahnya ribuan, ada yang nakal juga. Kalau digabung, kita pusing terutama direkturnya. Kalau direktur pusing, jangankan mikir pelayanan, pasti banyak dari mereka yang hanya mikirin dirinya sendiri," lanjut Masud.

Oleh karenanya, jika boleh mengusulkan dia meminta tidak ada penggabungan empat lembaga jaminan sosial yang ada. "Tidak usah dilebur, bentuk ada BPJS baru biar semua masyarakat ter-cover, tetapi yang empat yang sudah ada ini harus diperbaiki lagi kualitasnya," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan RUU BPJS di Senayan hanya menunggu ketuk palu di DPR pada 23 Juli nanti. Pro kontra masih terjadi antara pemerintah dan lembaga jaminan sosial yang ada karena disinyalir akan terjadi penggabungan empat lembaga, yaitu PT Jamsostek, Asabri, Askes dan Taspen menjadi BPJS.
(wdi)

Mantan Menkes, Siti Fadilah, Pelopori Penolakan RUU BJPS

2011-07-12T15:48:00.001+07:00

Diambil dari sini: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/12/lo7mr1-mantan-menkes-siti-fadilah-pelopori-penolakan-ruu-bjps

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari, bersama sejumlah tokoh memelopori penolakan terhadap pembahasan dan pengesahan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di DPR RI.

Siti Fadillah yang kini menjadi anggota Dewan Petimbangan (Wantim) Presiden bersama tokoh koperasi, Sri Edi Swasono, dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Abdul Latif Algaff, pada Selasa (12/7) mendatangi Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Mereka juga menggelar jumpa pers di Pressroom DPR/MPR.

Siti Fadillah menyatakan, semestinya berbagai pihak risau dengan pembahasan RUU tersebut, karena jika RUU ini disahkan maka hak pemerintah memberi jaminan sosial menjadi kewajiban bagi rakyat untuk membayar asuransi dengan alasan jaminan sosial. DPR sebaiknya memahami antara jaminan sosial dengan asuransi.

Siti Fadillah menjelaskan, jaminan sosial adalah kewajiban negara kepada warganya, sedangkan asuransi adalah kewajiban warga negara untuk membayar premi asuransi. "Saat ini sampai 21 Juli 2011, DPR bersama pemerintah sedang membahas terbitnya UU BPJS," ucapnya.

Siti Fadillah mengemukakan, RUU BPJS tidak sesuai dengan konstitusi negara. RUU ini adalah pesanan asing melalui lembaga-lembaga resmi yang ada di Indonesia. RUU ini mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat. Artinya, pemerintah melepaskan tanggung jawabnya dalam melindungi warganya.

Dia menyatakan, RUU ini bertujuan memiskinkan rakyat dan mempertajam konflik antarburuh dengan majikan/pengusaha. RUU BPJS juga akan memunculkan konflik yang berbahaya, bila empat BUMN yang eksis dilebur menjadi satu karena menyangkut dana masyarakat senilai Rp190 triliun.

Karena itu, kata dia, isi RUU ini mengancam ketahanan dan keutuhan nasional dan memperlemah NKRI. "Pemerintah harus melindungi bangsa dari tanah tumpah darah Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945," ujarnya, menegaskan.

Berdasarkan Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945, kata Siti Fadillah, setiap orang mempunyai hak atas jaminan sosial, termasuk PNS, buruh tani, Polri dan TNI sektor informal dan sebagainya.

"Perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (pasal 28 i Ayat 4)," kata Siti Fadillah.

Dia mengemukakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 Ayat 1). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (pasal 34 ayat 2 UUD 1945).

Jaminan sosial nasional, menurut Siti Fadillah, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam melindungi rakyatnya sesuai amanat konstitusi. Jaminan sosial nasional sebagai hak sosial rakyat dan kewajiban pemerintah untuk membiayai melalui APBN. Karena itu, pemerintah tak perlu lagi memungut iuran, memotong gaji dan upah PNS, buruh dan prajurit.

Sedangkan Sri Edi Swasono mengemukakan, isi utama RUU BPJS adalah menarik iyuran wajib tiap bulan dari tiap warga negara, tanpa pandang bulu dengan alasan untuk jaminan sosial. Bagi warga negara yang tidak membayar iuran wajib, akan dikenai sanksi.

Dia mengatakan, RUU BPJS adalah "turunan" dari UU Nomor 40.2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional yang keberadaannya atas sponsor pihak asing.

RUU BPJS meskipun arti dari BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun isinya bukan tentang jaminan sosial tetapi berisi cara mengumpulkan dana masyarakat secara paksa, termasuk dana APBN untuk masyarakat miskin.

Dana-dana tersebut, kata dia, akan digunakan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu, termasuk perusahaan asing yang sulit dipertanggungjawabkan. Padahal, dana ini dikumpulkan dari seluruh rakyat.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Antara

AntaraNews.Com: Panja BPJS, Dengarlah Suara Pakar

2011-07-11T14:40:00.001+07:00

Diambil dari sini: http://www.antaranews.com/berita/266774/panja-bpjs-dengarlah-suara-pakar

Jakarta (ANTARA News) - Kontroversi peleburan empat badan penyelenggara jaminan sosial, yakni PT Taspen, PT Askes, PT Asabri, dan PT Jamsostek memasuki tahap akademis. Sejumlah akademisi menyumbang saran atas kebijakan yang sedang dibahas di Panja DPR itu.

Kontroversi itu muncul ketika timbul wacana peleburan empat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kedalam satu wadah baru yang belum jelas wujudnya. Meskipun masih dalam tahap wacana, tetapi menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, terutama dari kalangan pekerja, pengusaha (Apindo), bahkan pemerintah sendiri (Menneg BUMN).

Mereka menginginkan agar pemerintah fokus pada tujuan utama, yakni melayani jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat miskin dan tak mampu.

Hal itu merupakan prioritas dan amanat dari UU SJSN yang merupakan pengejawantahan dari amanat UUD 45 tentang tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, khususnya masyarakat miskin dan tak mampu.

Namun, pada perkembangannya, pemerintah dan DPR tidak fokus. Entah dari mana datangnya, muncul kesepakatan pembentukan dua BPJS baru, meskipun empat BPJS yang eksis tetap dipertahankan.

Namun, seperti membuka kotak pandora, ide liar muncul begitu saja, yakni mengutak-atik empat BPJS yang ada dan meleburnya dalam dua BPJS baru. Belum cukup, secara bertahap, kata ide liar itu, dua BPJS hasil peleburan (istilah Panja, transformasi) dalam satu BPJS tunggal.

Lalu semua pihak tersengat. Mereka yang bersidan di DPR seperti lupa dengan progam dan BPJS utama, yakni layanan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat miskin dan tak mampu. Semua energi lalu tersita pada peleburan tersebut, rapat-rapat dilakukan di sejumlah hotel bukan membahas prioritas utama.

Kalangan pengurusan serikat pekerja dan Apindo melontarkan penolakan peleburan BPJS. Tapi seperti, bersuara di padang pasir, DPR seakan tetap pada pendiriannya dan alpa mendengar konstituen dan "stake holder" BPJS, pekerja dan pengusaha.

Kini kalangan peneliti juga bersuara. Adalah peneliti senior LIPI Dr R Siti Zuhro yang angkat bicara dan mengingatkan pemerintah dan DPR untuk melakukan kajian akademis sebelum melebur empat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) agar setiap kebijakan dan produk hukum yang dilahirkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dia mengingatkan bahwa sebelumnya terdapat sejumlah kebijakan dan produk peraturan perundangan yang tidak efektif.

Misalnya, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan yang akhirnya dihidupkan kembali. Produk UU yang dinilainya kurang efektif dalam pelaksanaan adalah UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Karena itu Panja RUU BPJS hendaknya mengkaji lebih matang semua peraturan perundangan yang akan dihasilkan. Jangan menambah kebingungan dan kontroversi di kalangan masyarakat.

Dia mengingatkan terdapat sejumlah peraturan perundangan yang harus direvisi terlebih dahulu karena UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjadi acuan RUU BPJS tidak mengamanatkan revisi atas peraturan perundangan yang ada.

Informasi yang diperolehnya terdapat 16 peraturan perundangan yang harus direvisi jika ingin melebur empat BPJS yang ada.

Untuk itu, diperlukan kajian akademis sebelum menentukan arah kebijakan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional. Harmonisasi peraturan perundangan tersebut diperlukan agar tidak memunculkan kontroversi di belakang hari.

Sikap kehati-hatian sangat diperlukan karena empat BPJS tersebut beraset Rp190 triliun. Jangan sampai pemerintah dan DPR hanya sibuk dengan kontroversi dan melupakan tujuan utama dari sistem jaminan sosial.

Menurut dia, jika, prioritas utama dari UU SJSN adalah memberi perlindungan pada masyarakat miskin dan tak mampu, khususnya di bidang layanan kesehatan, maka pemerintah hendaknya fokus pada program tersebut.

Mengingat, pembentukan suatu lembaga atau badan sangat dipengaruhi dengan kultur dan sosiologis suatu bangsa. Tidak bisa menjiplak begitu saja program yang sudah dilaksanakan di Singapuran atau Amerika serikat, misalnya.

Jika Indonesia dari awal sudah merancangnya secara parsial, yakni program jaminan sosial untuk PNS, TNI/Polri dan pekerja/buruh swasta sendiri maka untuk selanjutnya tinggal menutupi kelemahan yang ada.

Misalnya, jaminan sosial untuk masyarakat miskin dan tak mampu belum ada maka, maka pemerintah dan DPR tinggal membentuk BPJS baru khusus untuk kalangan tersebut.

Dalam bahasa sederhana, dalam menentukan sesuatu hendaknya dilihat manfaat dan mudharatnya, kata Siti.

Perbedaan Signifikan

Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Prof Bambang Purwoko menilai sudah selayaknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia tidak disatukan karena terdapat sejumlah perbedaan yang sangat signifikan yang harus diluruskan terlebih dahulu.

Pakar jaminan sosial itu mengatakan perbedaan itu antara lain, terdapat jaminan pekerjaan bagi pegawai di sektor pelayanan publik sedangkan di sektor swasta tidak.

Pegawai di sektor pelayanan publik dan swasta juga terdapat perbedaan usia pensiun. Di samping itu program jaminan sosial bagi pegawai di sektor publik bersifat "unfunded" atau program yang tidak dibiayai oleh peserta program tapi berasal dari pajak atau disisihkan dari anggaran belanja belanja negara.

Karena itu tidak bisa ditransformasi (dilebur) ke "funded plan" atau program jaminan sosial yang didanai oleh peserta.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional itu juga mengungkapkan bahwa pada umumnya program jaminan sosial bagi pegawai di sektor layanan publik dan swasta tidak sama.

Pembiayaan program jaminan sosial bagi pegawai sektor publik berasal dari belanja pegawai dengan sendiri menerapkan sistem "pay as you go" (begitu pensiun langsung dibayar).

Menyinggung tentang jumlah BPJS, Purwoko menyebutkan tidak perlu mempermasalahkan jumlah BPJS karena umumnya pembentukan dan penyelenggaraan jaminan sosial sangat tergantung pada kultur dan kronologis keberadaan di suatu negara.

Dia menyatakan di sejumlah negara ada yang memiliki beberapa BPJS, seperti di Malaysia, Thailand, Filipina dan Korea Selatan.

Di Thailand misalnya, terdapat lima jaminan sosial, seperti Social Security Organization (SSO) untuk pekerja sektor swasta yang menyelengarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun.

Di Indonesia SSO mirip dengan PT Jamsostek, Thailand juga memiliki National institute of social security for civil servants yang mirip dengan PT Taspen, Civil Servant Medical Benefit Scheme yang mirip dengan PT Askes, Military Retiree Activities Office yang mirip dengan PT Asabri.

Sementara National Health Security Office adalah layanan kesehatan bagi pensiunan karyawan swasta, ibu rumah tangga dan penduduk miskin yang Indonesia belum miliki.

Indonesia berpeluang memiliki National Health Security Office seperti Thailand itu jika Pansus DPR RI sepakat membentuk BPJS baru khusus bagi penduduk miskin dan tak mampu.

Lalu, bagaimana dengan Singapura dan Amerika Serikat yang memiliki BPJS tunggal? Mereka memang sejak awal sudah merancang BPJS tunggal untuk program social security (jaminan sosial).

Sementara negara yang membangun jaminan secara parsial, tidak pernah tergoda untuk menyatukannya. Prioritas utama adalah menutupi kekurangan dengan memanfaat BPJS yang ada atau membentuk BPJS baru seperti yang dilakukan Thailand.(*)
(T.E007/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011

JPNN.COM: Pemerintah Ingin Bentuk BPJS Baru

2011-07-11T09:34:00.000+07:00

Pemerintah Ingin Bentuk BPJS Baru

Diambil dari sini: http://www.jpnn.com/read/2011/07/11/97701/Pemerintah-Ingin-Bentuk-BPJS-Baru-

JAKARTA - Pemerintah menyatakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang saat ini sedang dibahas bersama DPR, ditekankan pada pembentukan badan baru yang menaungi masalah kesehatan. Untuk keempat BPJS yang telah ada tetap beroperasi ditambah dengan satu badan lagi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengemukakan, pemerintah menghendaki pembentukan satu BPJS baru dan tetap mempertahankan yang lama. Menurutnya, keputusan ini telah dikaji pemerintah, setelah sebelumnya terdapat kajian untuk melebur seluruh BPJS menjadi satu.

"Yang baru itulah yang mengemban tugas kesehatan primer. Tempo hari kan ada wacana melebur yang sudah ada, itu terlalu berat. Nanti, untuk yang baru dibentuk, pihak Askes dan segala macam akan turut membantu," kata Mustafa di Jakarta, Minggu (10/7).

Adapun modal BPJS baru, pemerintah akan menentukannya sesuai dengan anggaran yang dimilikinya. Detail permodalan tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan yang merupakan kewenangannya.

"Pemerintah berkomitmen akan menyesuaikan sejauh mana covering-nya sesuai kemampuan keuangan negara, karena anggaran yang dibutuhkan besar sekali," paparnya.

Ia menegaskan, akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi tenggat waktu tersebut. "Masih berjalan terus dan akan diusahakan," kata Mustafa.

Sementara itu, perkembangan pembahasan bersama DPR saat ini telah memasuki tahap akhir. Target penyelesaian yang ditetapkan yakni pada tanggal 20 nanti. (lum)

BPJS Tidak Layak Disatukan

2011-07-07T14:40:00.002+07:00

Di copas dari sini: http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/07/bpjs-tidak-layak-disatukan

JAKARTA (Pos Kota) – Banyak perbedaan yang signifikan, sudah selayaknya badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) di Indonesia tidak disatukan , kata pakar jaminan sosial, Prof. Bambang Purwoko yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila.

Ia menjelaskan perbedaan itu antara lain, terdapat jaminan pekerjaan bagi pegawai sektor pelayanan publik (PNS,TNI/Polri) sedangkan di sektor swasta tidak, dan terdapat perbedaan usia pensiun.

Program jaminan sosial bagi pegawai di sektor publik , lanjutnya, bersifat unfunded atau program yang tidak dibiayai oleh peserta program tapi dari pajak atau disisihkan dari anggaran belanja belanja negara.

Sedangkan pekerja swasta iuran dibayar oleh pekerja dan pengusaha. “Karena itu tidak bisa ditransformasi (dilebur) ke ‘funded plan’ atau program jaminan sosial yang didanai oleh peserta,” katanya.

Bambang juga mengungkapkan bahwa pada umumnya program jaminan sosial bagi pegawai di sektor layanan publik dan swasta tidak sama. Pembiayaan program jaminan sosial bagi pegawai sektor publik berasal dari belanja pegawai yang dengan sendirinya menerapkan sistem “pay as you go” (begitu pensiun langsung dibayar).

Ditanya tentang jumlah BPJS, Bambang menyebutkan tidak perlu mempermasalahkan jumlah BPJS karena umumnya pembentukan dan penyelenggaraan jaminan sossial sangat tergantung pada kultur dan kronologis keberadaan di suatu negara.(tri/B)

Awas! Ada Kekuatan Neolib Mau Menggolkan RUU BPJS

2011-07-07T08:19:00.000+07:00

RMOL. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Latief Algaff mengingatkan Pemerintah, DPR dan buruh mewaspadai kekuatan neoliberal yang ingin mengambil pasar jaminan sosial di Indonesia melalui gagasan dua konsep badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

''Konsep dua BPJS yang merupakan produk konsultan asing sangat tidak feasible diterapkan di Indonesia,'' kata Abdul Latief Algaff dalam seminar nasional 'Menatap Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia' yang digelar oleh Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Aula Mahkamah Konstitusi (Kamis, 23/6).

Menurut Latief, mestinya reformasi jaminan sosial harus sesuai dengan tujuan sistem jaminan sosial nasional (SJSN), yaitu memperluas cakupan pada masyarakat yang belum terlindungi. Selain itu, BPJS harus dibawah otoritas negara.

''Jika tidak dibawah otoritas negara justru bertentangan dengan raison d'etre jaminan sosial,'' tandasnya.

Karena itu, dia mengingatkan kalangan Pemerintah, DPR dan buruh perlu mewaspadai kekuatan neoliberal yang ingin mengambil pasar jaminan sosial.

''Konsep peleburan 4 BPJS sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan dampak sitemik luar biasa bagi perekonomian nasional dan peserta tidak akan percaya kepada lembaga pemnerintah,'' katanya.

Mestinya, lanjut Latief, pembentukan BPJS baru yang fokus pada masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan opsi kebijakan yang tepat dan rasional. Dalam dialog yang berlangsung panas itu, tampil juga sejumlah pembicara antara lain, dr Sulastomno, bekas Dirut PT Taspen Achmad Subiyanto serta Komisaris PT Jamsostek (Persero) Rekson Silaban serta Prof Ali Chufron. [dem]

[Via]

RUU BPJS dan Perangkap Neoliberal Oleh Abdul Latif Algaff

2011-07-04T10:24:00.004+07:00

Berikut ini adalah tulisan Abdul Latif Algaff, Ketua Fsp BUMN yang dimuat di Harian Suara Karya Tanggal 1 Juli 2011. Semoga tulisan ini membuka hati dan pikiran Pemerintah dan DPR agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menentukan arah Jaminan Sosial di Indonesia.

Agenda neoliberal sudah jelas dan nyata dalam pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Karena sejak lama ada perebutan pengaruh antara Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan lembaga keuangan global lainnya dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Lembaga keuangan global ini tentu melihat program jaminan sosial sebagai arena permainan mesin finansial. Sedangkan ILO lebih menjalankan program proteksi sosial-ekonomi terhadap pekerja. Lolosnya konsep dua BPJS yang disodorkan Kementerian Keuangan dan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) RUU BPJS DPR memastikan terlibatnya kekuatan neoliberal dalam merumuskan skenario format masa depan jaminan sosial di Indonesia.

Mungkin pada saat pembahasan RUU BPJS merupakan saat yang tepat dan sudah lama ditunggu oleh antek-antek neoliberal. Tentunya untuk menghancurkan empat BPJS yang ada saat ini, yakni PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero), PT Askes (Persero), dan PT Asabri (Persero).

Implementasi UU SJSN yang seharusnya berpijak pada desain program, perluasan cakupan dan mekanisme pembiayaan justeru berujung pada usaha-usaha delegitimasi sistematis terhadap empat BPJS. Secara cerdas, agen neoliberal ini meracuni kaum sosialis dungu yang tidak paham akar sejarah, ideologi dan konteks jaminan sosial, baik paraktek jaminan sosial di level nasional maupun pertarungan ideologis jaminan sosial di tingkat global.

Bagaimana mungkin penyelenggaraan jaminan sosial akan ditarik dari otoritas negara. Padahal kita mengetahui akar historis jaminan sosial justru, karena faktor kegagalan mekanisme pasar (market failure). Bahkan sistem kapitalisme bisa bertahan karena ditopang oleh sistem jaminan sosial yang dapat melindungi buruh dari eksploitasi kaum pemodal.

Namun, mereka yang ingin melaksanakan SJSN mendesak agar negara bertanggung jawab atas pembiayaan jaminan sosial. Tapi, anehnya mereka menuntut agar negara tidak bertanggung jawab dan melepaskan otoritas dalam penyelenggaraannya.

Bayangkan saja, di negara-negara kampiun neoliberal, seperti Amerika Serikat dan Inggris, penyelenggara jaminan sosial tetap di tangan negara. Karena itu, di semua belahan dunia, jaminan sosial merupakan benteng terakhir dari kedaulatan ekonomi politik suatu bangsa.

Tetapi di Indonesia, tampaknya kaum sosialis dungu telah diperdaya kaum neoliberal. Salah satunya, dengan menyediakan proteksi dasar oleh negara melalui cara yang tidak lazim yaitu membongkar empat BPJS ke arah yang tidak jelas. Bahkan, dengan mengabaikan desain program dan pembiayaan yang tidak terjangkau.

Ketika negara telah mengucurkan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) - layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu - tapi dinilai salah dan bukan jaminan sosial. Padahal, jaminan sosial itu terdiri dari asuransi sosial dan bantuan sosial, di mana kedua program jaminan sosial ini secara administratif dan finansial dipisahkan.

Saya yakin, perubahan bentuk kelembagaan BPJS hanya lah sasaran antara, tujuan sejatinya adalah hilangnya otoritas negara dalam jaminan sosial. Bahkan, kalau bisa BUMN penyelenggara jaminan sosial itu bisa lepas dan terkapar kemudian dikuasai asing. Seperti Indosat serta BUMN bidang pertambangan, perbankan, telekomunikasi, perkebunan, dan industri strategis lainnya.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ada sponsor dan donator asing dari kekuatan neoliberal sejak dalam pembuatan UU SJSN. Dan, sesungguhnya sudah puluhan tahun pasar jaminan sosial di Indonesia diincar oleh kekuatan neoliberal. Tentu saja, agen neoliberal itu bertebaran, baik jadi pejabat pemerintah, anggota parlemen, aktivis serikat pekerja, aktivis LSM, intelektual, dan pengusaha.

Dalam kasus RUU BPJS, sangat kelihatan jelas, seorang pejabat Kemenkeu telah menelikung dengan mendikte dan menjadi juru bisik tunggal dalam tim pemerintah. Pemerintah memang sejak awal telah membawa konsep konsultan asing.

Regulasi empat BPJS yang sudah berjalan baik dan terbukti unggul terus dikritik dan dibenturkan dengan status badan hukumnya, harus non-BUMN. Bahkan, mereka tidak malu setiap saat berubah pandangannya. Kemarin bilang wali amanat, hari ini badan hukum publik, dan istilah lainnya. Besok seperti bank sentral, lusa seperti lembaga penjamin simpanan (LPS) dan lembaga penjamin ekspor Indonesia (LPEI).

Padahal, di dunia ini hanya dikenal ada dua bentuk BPJS, yaitu lembaga pemerintah/kementerian atau dikelola secara korporasi. Jadi, status badan hukum BUMN justru sangat tepat dan relevan. Ini karena mengakomodasi dua model penyelenggaraan jaminan sosial dan terbukti melayani peserta dengan baik. Selain itu memberi benefit yang bagus kepada peserta, kinerja dan pengelolaan dana yang berkelanjutan, menjalankan praktik tata kelola yang baik (good governance), dan tidak memberatkan anggaran negara.

Salah satu prinsip dalam pengelolaan dana jaminan sosial adalah bersifat prudent (kehati-hatian) dan menghindari risiko. Pembahasan RUU BPJS malah menjadikan badan hukum BPJS seperti trial and error. Walaupun implementasi UU SJSN harus disinkronkan dan diharmonisasikan terlebih dahulu dengan peraturan perundangan lainnya, tetap saja diabaikan. Bahkan ketika UU SJSN masih terus dikaji ulang ke Mahkamah Konstitusi (MK), agen neoliberal dan kaum sosialis dungu maju terus seakan tak peduli.

Apabila RUU BPJS yang saat ini digodok pemerintah dan DPR bermaksud melebur empat BPJS, pasti menimbulkan gejolak dan dampak sistemik yang luar biasa dalam perekonomian nasional. Ini juga akan mengarah pada ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik terhadap BPJS.

Situasi kacau dalam proses transformasi akan dipelihara. Pada saat itu, kekuatan neoliberal akan memberi jalan yang lapang dan leluasa kepada sektor privat berskala global untuk menguasai pasar jaminan sosial yang tidak lagi diurusi negara akibat diterbitkannya UU BPJS.

Kita akan menyaksikan sebuah tragedi reformasi jaminan sosial yang jauh melenceng, seperti yang diamanatkan konstitusi. Kalau boleh mengutip kata-kata Vladimir Putin, mereka yang mau menghancurkan empat BPJS itu tidak punya hati, dan jika pemerintah dan parlemen mau juga menghabisi empat BPJS berarti tidak punya kepala.

Penulis adalah Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN)
((Abdul Latif Algaff))

Republika: Peleburan Perusahaan Asuransi Tidak Mudah

2011-06-15T11:59:00.000+07:00

Banyak pengamat yang menilai peleburan empat asuransi BUMN menjadi dua badan penjamin jaminan sosial (BPJS) dianggap sejumlah pelaku asuransi sulit dilakukan.

Berikut kutipan dari Republika.co.id:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peleburan empat asuransi BUMN menjadi dua badan penjamin jaminan sosial (BPJS) dianggap sejumlah pelaku asuransi sulit dilakukan. Meskipun demikian, pembentukan BPJS ini dinilai penting agar dapat memberikan jaminan sosial dasar kepada masyarakat.

Pengamat asuransi, Mucharor Djalil menyatakan, peleburan 4 perusahaan asuransi BUMN yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek), PT Asuransi Kesehatan (Askes), PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), dan PT Asuransi Soasial ABRI (Asabri) tidak akan mudah. Tak lain karena masing-masing perusahaan dibentuk berdasarkan undang-undang. “Jamsostek punya undang-undang sendiri, begitu juga dengan tiga perusahaan asuransi lainnya,” katanya, Selasa (14/6).

Oleh karena itu, peleburan keempat perusahaan itu akan membutuhkan waktu lama. “Tidak bisa dibereskan dalam waktu singkat. Peleburan yang dilakukan tidak hanya soal institusinya namun juga undang-undangnya,” katanya. Mengenai efektif tidaknya peleburan ini, Djalil memandang harus ada pengujian terlebih dahulu. “Harus dilihat dengan cermat positif negatifnya. Apakah merger ini akan berhasil atau tidak,” katanya.

Mengingat semakin sempitnya waktu yang dimiliki pemerintah dan DPR untuk membahas RUU BPJS ini, Djalil memandang kedua pihak harus bisa menghindari silang pendapat dan menentukan sikap. “Tinggal 20 hari. Bila gagal mencapai kesepakatan maka RUU ini terpaksa harus dibahas 4 tahun lagi,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Hendrisman Rahim berharap RUU ini dapat mendukung industri asuransi di Indonesia dan tidak saling mematikan. “RUU ini hendaknya bisa menetapkan kebutuhan minimum untuk jaminan sosial,” ujarnya. Dia berharap agar batas kebutuhan jaminan sosial tersebut tidak terlalu tinggi sehingga mematikan industri asuransi. “Karena industri asuransi, bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial yang tidak ditanggung oleh BPJS. Level top up,” katanya.

Redaktur: Johar Arif

Reporter: Fitria Andayani

Pikiran Rakyat: Peleburan BUMN Asuransi Masih Perlu Dikaji

2011-06-15T11:52:00.000+07:00

Hotbonar Sinaga: "Sebaiknya pemerintah membuat konsep BPJS bukan berdasarkan program melainkan segmentasi peserta BPJS"

Untuk lebih jelasnya dapat dibaca copy paste dari Pikiran Rakyat di bawah ini:

JAKARTA, (PRLM).- Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menyatakan, rencana peleburan PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih memerlukan pengkajian dari sisi kelebihan dan kekurangan. Dia menilai, ada ketidakjelasan transformasi empat BUMN tersebut seperti kapan transformasi dilaksanakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan bagaimana proses transformasi berlangsung.

"Keempat BUMN itu sebaiknya tidak dilebur untuk menjalankan BPJS Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta BPJS Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua. Beberapa negara tetap mempertahankan setiap BUMN yang menjalankan program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian, dana pensiun untuk PNS, pegawai swasta dan militer,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/6).

Pendapat itu menanggapi hasil rapat pantia kerja (panja) antara pemerintah dan Komisi IX DPR, yang akhirnya sepakat melebur 4 BUMN asuransi menjadi dua BPJS. Rapat Panja BPJS tersebut dilakukan pada 10 dan 11 Juni 2011. Rapat panja ketiga tersebut dipimpin Ketua Panja RUU BPJS Ferdiansyah, sementara dari pemerintah diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Mulia P. Nasution, yang didampingi oleh para pejabat eselon I dan eselon II dari 8 Kementerian.

Pemerintah berpendapat, ketentuan peralihan yang berimplikasi pada transformasi PT Taspen, PT Asabri, PT Askes, dan PT Jamsostek harus dirumuskan dengan hati-hati dan memuat, pentahapan yang terukur dengan memperhitungkan implikasi terhadap aspek ketenagakerjaan, legal, dan perekonomian, termasuk fiskal.

Untuk itu Pemerintah telah menyiapkan skenario peralihan program dari PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), serta peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat, program Jaminan Kesehatan Daerah, kepada BPJS Program Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian, dan BPJS Program Jaminan Pensiun dan Hari Tua. Substansi ketentuan peralihan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja berikutnya

Menurut Hotbonar, pemerintah dan DPR harus belajar dari pengalaman pembuatan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang belum terimplementasi dengan baik. "Jangan sampai pendirian dua BPJS ini hasil kejar tayang jika belum ada konsep yang benar-benar jelas," tuturnya.

Dikatakan, hal yang penting adalah meningkatkan jumlah peserta Jamsostek, yakni dengan melibatkan kontribusi tenaga kerja sektor informal. Saat ini, jumlah peserta Jamsostek mencapai 9,4 juta orang pada akhir 2010 dan dana kelola sebesar Rp 102,6 triliun.

Hotbonar juga mengatakan, pemerintah sebaiknya memberikan kewenangan kepada Jamsostek untuk memperluas jangkauan peserta Jamsostek hingga sektor informal, seperti praktik di negara lain bahwa asuransi tenaga kerja bersifat universal. "Jadi, sebaiknya pemerintah membuat konsep BPJS bukan berdasarkan program melainkan segmentasi peserta BPJS,” katanya. (A-78/das)***

Thanks: Pikiran Rakyat

Tidak Ada Merger 4 Lembaga Jamsostek

2011-06-14T16:41:00.000+07:00

Bandung, CyberNews. Dirut Jamsostek, Hotbonar Sinaga menyatakan bahwa tidak ada opsi merger terhadap 4 BUMN pengelola jaminan sosial. Menurut dia, kepastian itu diperoleh dari Kementerian BUMN

Demikian Hotbonar Sinaga usai menghadiri penyerahan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 kepada Kanwil Jamsostek Jabar-Banten dan 5 Kantor Cabang di Bandung, Senin (13/6) malam.

"Isu merger sudah tidak dibicarakan lagi, yang empat tetap dibiarkan tetap. Penciutan juga belum pasti dilakukan," tandasnya.

Sebelumnya opsi tersebut mencuat seiring mendekatnya waktu pengesahan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada 15 Juli mendatang. Ke 4 BUMN itu adalah Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes.

"Pemerintah menyadari, penyelenggara beberapa (lebih dari satu) jaminan sosial merupakan yang paling ideal seperti Philiphina, Korsel, Malaysia, dan Thailand," katanya.

Ditambahkan, keberadaan badan penyelenggara jaminan baru juga dianggap belum mempunyai arah yang jelas termasuk proses transformasi sekaligus transisi yang akan dilalui.

Hotbonar mengingatkan agar UU BPJS tidak mengikuti jejak UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No 40/2004 itu dinilai sebagai produk kejar tayang. Karena itu, implementasinya belum sepenuhnya teraplikasi. Di luar itu, dia mencurigai peran konsultan asing yang dianggap tidak mengetahui kondisi setempat dalam penyusunan program jaminan sosial.

( Setiady Dwi / CN34 / JBSM )

(Thanks: Suara Merdeka)

4 Lembaga Asuransi Pelat Merah Berpotensi Dilebur

2011-06-13T13:57:00.002+07:00

Jakarta, Jumat 10 Juni 2011, Bisnis Indonesia - Pemerintah DPR sepakati draf awal RUU BPJS

OLEH IRVIN AVRIANO A Bisnis Indonesia

JAKARTA Format awal RUU badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang disepakati pemerintah dan DPR memunculkan peluang penggabungan empat lembaga asuransi pelat merah.

Kepala Biro Perasuransian Bape-pam-LK Isa Rachmatarwata menegaskan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan pijakan awal sekaligus menjadi ketentuan yang mengharuskan BPJS terbentuk tahun ini.

Kesepakatan antara pemerintah dan DPR juga mencakup adanya potensi peleburan empat lembaga asuransi pemerintah yang ada saat ini, yaitu PT Taspen, PT Jamsostek, PT Askes, dan PT Asabri, sebagai bagian dari transformasi, ujarnya, kemarin.

Pemerintan dan DPR akhirnyamenyepakati format awal RUU BPJS yang terdiri dari tujuh poin penting sebagai hasil dari pertemuan beberapa hari sejak Senin hingga Rabu pekan ini.

Ketujuh poin penting itu sudah disepakati, dinotulensi, dan direkam sehingga diharapkan tidak akan berubah lagi secara signifikan dalam pembahasannya nanti di DPR? ujar salah satu anggota Panitia Kerja RUU BPS dari F-PAN Hang Ali Syahputra Syah Pahan.

Dia mengatakan salah satu poin penang yang akhirnya disepakati dalam rapat kerja adalah disepa-katinya jumlah BPJS yang berasal dari usul pemerintah yaitu sebanyak dua badan yang terdiri dari BPJS jangka pendek dan BPJS pensiun dan program han tua.

Menurut dia, hal itu terkait dengan perbedaan mendasar dari dua bentuk BPJS tersebut, sehingga nantinya pengaturannya lebih teratur dibandingkan dengan jika keduanya disatukan di satu BPJS, seperti yang sebelumnya diusulkan Panja DPR.

Selain poin tersebut, Hang Ali mengatakan panja-pemerintah akhirnya juga menyepakati bah-wa pembahasan iuran dan kepesertaan tidak akan dibahas dalam satu bab khusus sesuai dengan permintaan pemerintah.

Isa menuturkan tidak adanya satu bab khusus tentang iuran dan kepesertaan dalam RUU BPJS untuk menghindari bentrokan dengan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Saya melihat ada semangat untuk mengubah UU SJSN lewat UU BPJS demi sesuatu yang baik, tetapi berdasarkan kajian hukumnya sebaiknya kita fokus sehingga kalau ada keinginan tersebut sebaiknya disalurkan lewat cara lain, tidak dalam RUU BPJS ini.

Menyoroti soal peluang penggabungan empat perusahaan asuransi pemerintah, Isa menegaskan wacana tersebut terkait dengan adanya potensi tingginya batas kemampuan BPJS dalam memberikan santunan dan layanan kepada seluruh masyarakat, pegawai negeri sipil-TNl-Polri, dan jaminan hari tua.

Akan tetapi, tuturnya, potensi yang sama besar juga masih terbuka bagi keberadaan keempat asuransi tersebut jika batas kemampuan BPJS tipis.

((irvin.aiTianolSbisn.is.co.ld))

Hotbonar Sinaga: Tak Kan Berhenti Jamsostek Dihujat

2011-06-13T08:24:00.000+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Beberapa hari terakhir muncul artikel dan pemberitaan yang terkesan memojokkan PT Jamsostek dari seorang profesor di beberapa media nasional. Lalu, kami bertanya-tanya, seperti itukah gambaran PT Jamsostek di mata masyarakat.

Kami menyingkir pikiran jelek tentang maksud artikel dan berita tersebut, tetapi di sisi lain, sebagai pihak yang diberi amanah untuk melindungi dan menjaga dana pekerja, maka kami wajib meluruskan dan memaparkan fakta yang sebenarnya.

Pada 6 Juni 2011 dua media nasional memuat artikel dan berita yang yang berjudul "BPJS Beratkan Pengusaha" dan "Kegagalan PT Jamsostek dan BPJS Jamsostek".

Tulisan tersebut sangat provokatif dan tendensius karena tidak didukung fakta yang tepat dan akurat bahkan cenderung bertentangan dengan kondisi objektif PT Jamsostek.

Kami ingin masyarakat mendapat informasi yang benar tentang program dan kondisi program Jamsostek saat ini. Sebuah lembaga jaminan sosial dianggap gagal jika gagal memenuhi kewajibannya kepada peserta.

Kondisi PT Jamsostek saat ini sangat sehat secara finansial sehingga dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam perkembangannya, PT Jamsostek terus menunjukkan perbaikan yang signifikan terutama dalam hal besaran benefit (manfaat) kepada peserta baik dalam manfaat empat program (JHT, JKK, JK dan JPK) maupun manfaat tambahan dalam bentuk Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang berupa hibah maupun bergulir.

Saat ini sedang terjadi kontroversi tentang perlu tidaknya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) baru untuk melaksanakan amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional atau cukup empat BPJS yang ada diberi tugas baru melaksanakan UU itu.

Keempat BPJS yang ada itu adalah PT Asabri, PT Taspen, PT Asabri dan PT Jamsostek.

Ada yang berpendapat, untuk melaksanakan amanat SJSN yang benar, diperlukan BPJS yang bukan BUMN.

Menurut kami, berdasarkan benchmark penyelenggaraan jaminan sosial di seluruh dunia, hanya dikenal dua bentuk badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu dalam bentuk lembaga khusus bentukan pemerintah atau dikelola secara korporasi.

Namun, jika ingin berfikir substantif, yang lebih penting untuk diperdebatkan saat ini bukan status badan hukum BUMN atau non-BUMN, tetapi pelaksanaan prinsip-prinsip jaminan sosial.

Karena itu, proses transformasi BPJS untuk melaksanakan jaminan sosial sesuai dengan sembilan prinsip SJSN, justru sangat penting dan fundamental. Perlu diketahui, sejak terbitnya UU SJSN, PT Jamsostek terus berbenah dan telah menyesuaikan dengan sembilan prinsip SJSN.

Ada juga yang membandingkan proses transformasi PT Jamsostek sebagai BPJS dengan perubahan status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang bukan lagi BUMN.

Perbandingan itu sangat tidak tepat dan tidak lazim dalam menilai penyelenggaraan jaminan sosial.

Karena penyelenggaraan jaminan sosial di suatu negara itu bersifat khas dan biasanya dalam menilai suatu penyelenggaraan jaminan sosial di suatu negara dibandingkan dengan badan penyelenggara di negara lain.

Selain itu, penilaian harus didasarkan pada pengukuran terhadap aspek-aspek tertentu yang bersifat objektif dalam penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jumlah peserta, nilai manfaat, governance, pengelolaan keuangan dan investasi, kualitas pelayanan.

Sebagai contoh, bunga JHT yang dinikmati peserta pada saat ini mencapai 10,6 persen. Jauh lebih tinggi dari bunga deposito yang hanya 6-7 persen dan hal ini disebabkan karena pengelolaan dana investasi sangat prudent dan profitable.

Kondisi itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang menghapuskan kewajiban menyetor dividen sejak tahun 2007. Sementara tingkat kepuasan peserta terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan lembaga independen telah mencapai skor di atas 83 persen.

Muncul juga pertanyaan atau keraguan atas aset dan dana investasi PT Jamsostek yang saat ini sudah mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Keraguan itu tidak berdasar karena laporan hasil keuangan PT Jamsostek selalu diaudit oleh auditor eksternal yang kredibel, bahkan BUMN ini lebih sering diaudit oleh BPK.

PT Jamsostek juga memiliki Dewan Komisaris yang mewakili tripartit, diawasi oleh beberapa Kementrian, diaudit oleh auditor eksternal yang kredibel, dan berpedoman pada pengelolaan investasi program Jamsostek yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004.

Jadi tidak heran, apabila dalam beberapa tahun terakhir ini PT Jamsostek banyak meraih penghargaan (awards), antara lain di bidang GCG, laporan keuangan, kualitas pelayanan, institusi terpercaya dari KPK, dan sebagainya.

Pada saat Hari Buruh yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi apresiasi secara terbuka atas kinerja PT Jamsostek yang terus menunjukkan perbaikan signifikan.

Akumulasi dana Jamsostek akhir tahun 2010 yang mencapai Rp102 triliun. Jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki penyelenggara jaminan sosial negara tetangga memang lebih kecil.

Namun, agar proporsional hendaknya dilihat juga keberadaan dan wewenang yang mereka miliki.

EPF Malaysia, CPF Singapura dan SSS Philipina sudah berdiri jauh lebih lama (awal tahun 1950an), dengan besaran iuran yang jauh lebih tinggi dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kesamaan Program Jamsostek dengan lembaga jaminan sosial tersebut adalah sistem pembiayaannya yang bersifat contributory, fully funded dan bersifat individual account.

Jadi akumulasi dana Jamsostek itu merupakan dana milik peserta yang harus dijaga hingga pensiun (pengajuan klaim) diberikan sesuai jatuh temponya. Di dunia ini hampir tidak pernah ada pembongkaran lembaga jaminan sosial karena akan menimbulkan risiko dan masalah baru.

Sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas Asosiasi Jaminan Sosial Dunia (ISSA) yang bermarkas di Jenewa maupun Ketua Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI), saya berkesimpulan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia, telah memenuhi unsur-unsur "good performance, good governance" dan "sustainainable".

Di sisi lain, kami juga terbuka terhadap kritik dan masukan yang objektif untuk perbaikan program Jamsostek terutama masih banyak pekerja maupun penduduk yang belum menjadi peserta jaminan sosial. Inilah tugas dan tanggung jawab kita semua.
(E007)

Kesiapan SDM PT Jamsostek Sebagai BPJS SJSN

2010-11-30T07:42:00.004+07:00

Menurut Direktur Umum dan SDM PT Jamsostek Djoko Sungkono, menjelang usia yang ke-33 tahun, pada 5 Desember 2010, SDM PT Jamsostek telah siap lahir batin menyongsong dilaksanakannya UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah. PT Jamsostek merekrut karyawan baru sesuai kebutuhan kantor cabang (kacab) dalam rangka meningkatkan kinerja. Proses perekrutan akan dikoordinasi kantor wilayah (kanwil) bersangkutan mengacu pada kebutuhan tambahan personel.

Kesiapan SDM PT Jamsostek tersebut didasarkan antara lain pada pengalaman dalam menyelenggarkaan dan mengadministrasikan Sistem Jaminan Sosial lebih dari 32 tahun.

Pengalaman dalam operasional dengan kepesertaan yang heterogen, baik perusahaan maupun tenaga kerja, lebih dari 32 tahun, dengan Sistem IT online dalam rangka kemudahan layanan pada stakeholder.

Mempunyai kelengkapan infrastruktur seperti kanwil dan kancab yang tersebar di tanah air. Selain itu, diterimanya beberapa penghargaan dari lembaga/instansi dan pihak eksternal sebagai ukuran/parameter pengakuan tentang keberadaan PT Jamsostek selama ini.

Kesiapan dari posisi kantor PT Jamsostek yang memiliki kantor pusat, kanwil (delapan kantor), kancab (121 kantor), serta kantor unit pelayanan (11 kantor). Kini PT Jamsostek memiliki 3.151 orang.

Sedangkan total aset PT Jamsostek diprediksi tembus Rp100 triliun akhir 2010 atau naik 13 persen dibandingkan periode akhir 2009 yang mencapai Rp88 triliun.

Baca selengkapnya di Harian Pelita.

Presiden SBY instruksikan penyelesaian Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

2010-11-19T08:42:00.002+07:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan untuk menyelesaikan Undang -Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) segera dapat dilaksanakan.

Akan tetapi penyelesaian di lapangan masih rumit karena masih banyak perdebatan. Oleh karenanya perlu pembahasan secara transparan agar hasil pembahasan BPJS itu menjadi sebuah kebijakan politik.

"Kita harus mendorong pembahasan di ruang terbuka dalam rapat Pansus bukan melalui lobi-lobi personal di ruang tertutup," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka dalam dialog yang membahas tentang jaminan kesehatan, di Jakarta, Senin (15/11).

Baca selengkapnya di sini

Bukopin lebih memilih Jamsostek

2010-11-12T07:58:00.001+07:00

Via VivaNews:

PT Bukopin, Tbk terlihat enggan diakuisisi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Alasannya, BRI bukan mitra yang sejalan untuk mendukung bisnis Bukopin. Direktur Utama Bukopin Glen Glenardi mengatakan jika BRI mengakuisisi Bukopin akan terbentur strategi Bukopin yang ingin meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR).

"Kalau akuisisi kan CAR tetap," kata Direktur Utama Bukopin Glen Glenadi dalam Keterangan Pers Investor Summit 2010 di Jakarta, Kamis, 11 November 2010.

Glen mengungkapkan, saat ini posisi CAR Bukopin berkisar pada angka 12 persen. Untuk meningkatkan posisi CAR tersebut, perusahaan akan melakukan aksi korporasi berupa penerbitan saham baru (rights issue).

"Untuk menunjang ekspansi bisnis kami sebesar 20-30 persen, kami akan melakukan rights issue," katanya.

Glen mensyaratkan investor yang bisa menjadi mitra hanyalah perusahaan yang sesuai dengan keinginan pemegang saham dan sejalan dengan strategi Bukopin. Bahkan, Glen mensyaratkan lebih suka jika Bukopin bermitra dengan Jamsostek, dibanding BRI. Sayangnya, Menteri Negara BUMN tak merestui Jamsostek menggandeng Bukopin.

"Dari sisi keinginan, BRI berbeda, Selain itu BRI belum melakukan pembicaraan apa-apa, akan lebih sejalan dengan Jamsostek daripada BRI." ujarnya.

Lomba Karya Tulis Jamsostek

2010-11-11T07:54:00.003+07:00

Via AntaraNews:

Siaran pers Jamsostek Journalists Club (JJC) yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, menyebutkan, tema tulisan adalah "Peran Jamsostek dalam Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)".

Penulis diberikan keleluasaan untuk menggali tema itu dari berbagai perspektif.

Semua karya tulis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, DPR dan PT Jamsostek dalam menyelenggarakan SJSN dan mempersiapkan undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Panjang tulisan minimal 2.500 karakter, sudah dimuat di media masing-masing peserta antara mulai 1 November 2010 hingga 1 Desember 2010.

Karya tulis diserahkan dalam bentuk hard copy dengan melampirkan kartu pers dan koran yang memuat artikel perlombaan ke panitia praseleksi yang diketuai oleh Kuswahyudi, Kepala Urusan Komunikasi Eksternal Biro Humas PT Jamsostek di Jakarta.

Panitia perlombaan menyediakan hadiah bagi enam karya tulis terbaik, yakni Rp15 juta untuk terbaik pertama dan Rp5 juta untuk Harapan III.

Ayo!!! Ikutan, lumayan juga hadiahnya...

Selamat Datang Presiden Obama

2010-11-10T07:45:00.003+07:00

Customer Service

2010-11-08T15:08:00.000+07:00

Scribd: Konsepsi Jaminan Sosial

2010-11-07T20:35:00.001+07:00

Makul : Jaminan Sosial semester III Konsepsi Jamsos by Milly Mildawati

Definisi Gaji atau Upah

2010-11-07T20:00:00.004+07:00

UU No. 3 Tahun 1992:

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN:

Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Tamu dari Belgia Ke PT. JAMSOSTEK (Persero) Kanwil IV

2010-11-05T11:33:00.002+07:00

Pentingnya menjaga dokumen pribadi

2010-11-04T07:22:00.005+07:00

Pelajaran bagi kita semua untuk tidak sembarangan mencoret/mengganti keterangan apapun secara sepihak pada dokumen pribadi karena akan mengurangi otentisitasnya.

Dikutip dari detikCom: Rabu, 03/11/2010 16:57 WIB, Keluhan Pencairan Dana Jamsostek di Kantor Cabang Tangerang

Jakarta - Hari ini saya hendak melakukan pencairan dana Jamsostek. Saya sangat sangat kecewa dengan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Jamsostek Cabang Tangerang.

Setelah kurang lebih 2 jam menunggu giliran untuk dipanggil ternyata data saya ada yang dinyatakan tidak valid. Hanya karena ada penggantian tanggal lahir yang saya lakukan secara manual pada kartu keluarga karena terjadi kesalahan pada saat pembuatan kartu keluarga. Padahal, semua kelengkapan data sudah saya penuhi (ijazah, KTP, kartu Jamsostek, buku tabungan karena saya ingin pembayaran secara transfer).

Apakah kelengkapan data lain yang sudah valid tidak bisa dijadikan dasar untuk approval. Apakah KTP dan ijazah tidak bisa dijadikan acuan? Mengapa tidak ada proses validasi data terlebih dahulu dari petugas Jamsostek sehingga kami tidak perlu mengantri lama-lama hanya untuk proses validasi data?

Apalagi dengan sistem antrian yang tidak jelas. Siapa yang kenal dengan petugas dapat langsung dilayani tanpa perlu menunggu.

Siska
Taman Cibodas Tangerang
c_hika@hotmail.com
02195292255

Komunitas Keluarga Muslim Menara Jamsostek (KMMJ)

2010-11-03T20:18:00.003+07:00

Banyak komunitas yang terbentuk di menara Jamsostek, salah satunya adalah Komunitas Keluarga Muslim Menara Jamsostek (KMMJ), berikut penjelasan mengenai komunitas ini berdasarkan keterangan pada website resmi KMMJ:

KMMJ merupakan komunitas keluarga muslim menara Jamsostek, terdiri atas tenant dari menara Jamsostek yang insya Allah berkomitmen untuk tegaknya dakwah Islam di lingkungan menara Jamsostek serta untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah sesama tenant.

KMMJ didirikan pada tanggal 19 Desember 2002, menempati ruangan temporary pada lantai 1 Gedung Utara Menara Jamsostek. Alhamdulillah saat ini telah berdiri masjid An Naml sebagai wadah jamaa’ah dalam bermuamalah, tholabul ilmi, menjalin ukhuwah serta melaksanakan kewajiban sholat berjama’ah.

Selain rutinitas sholat berjama’ah, aktifitas jama’ah masjid An Naml sangat beragam mulai dari kegiatan kultum ba’da Dhuhur, pembacaan hadist setiap ba’da sholat Ashar, bakti sosial, donor darah, santunan terhadap anak yatim piatu dan dhuafa disekitar lingkungan Menara Jamsostek sampai kegiatan di bulan Ramadhan yaitu ta’lim ramadhan setiap ba’da dhuhur, ta’jil pada saat ifthor serta sholat tarawih.

DPR & Pemerintah akan bicarakan evaluasi keseluruhan SJSN maupun BPJS

2010-11-03T10:49:00.002+07:00

Dikutip dari OkeZone.com: Pemerintah Tidak Tolak Usulan DPR Terkait RUU BPJS.

"Kita tidak membicarakan tentang penolakan, kita bicarakan tentang evaluasi keseluruhan SJSN maupun BPJS," jelas Menteri Keuangan Agus Martowardoyo usai menghadiri Mandiri Economic Forum di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (2/11/2010).

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan menolak usulan DPR untuk meleburkan lembaga-lembaga penyelenggara jaminan sosial menjadi satu lembaga. Tapi, pernyataan Menkeu tersebut membantah kabar burung tersebut.

Dia juga menambahkan, saat ini pemerintah masih terus berkordinasi dan mengevaluasi mengenai Daftar Inventarisasi masalah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan hukum penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

Scribd: UU No 3 Th 1992 tentang Jamsostek

2010-11-03T10:24:00.000+07:00

UU No 3 Th 1992 Jamsostek

KPPU panggil Menakertrans soal kebijakan Asuransi TKI

2010-11-03T08:57:00.004+07:00

Dikutip dari detikFinance.com: KPPU panggil Menakertrans karena kebijakan Asuransi TKI.

"Kita akan panggil mereka dan matangkan kasus ini secara terbuka. Kita akan melakukan focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan pada 3 November 2010," ujar Komisioner KPPU Erwin Syahril dalam forum jurnalis di Gedung KPPU, Jakarta, Rabu (27/10/2010).

Menurut Erwin, peraturan menakertrans (Permenarkertrans) Nomor 07/MEN/V/2010 yang menetapkan satu konsorsium saja dengan Asuransi Central Asia (ACA) sangat aneh.

Seperti diketahui peraturan tersebut memang menunjuk ACA sebagai ketua konsorsium dan anggotanya yakni PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Tafakul Keluarga, dan PT Asuransi Relife.

Dalam pembahasan itu KPPU berencana mempertanyakan mengenai landasan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Termasuk masalah tidak dilibatkannya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

ANALISIS PENERAPAN JAMSOSTEK PADA PROYEK KONSTRUKSI

2010-11-03T08:44:00.000+07:00

Oleh : LYA YUNIASTI (NIM 15004007) dan DIAS AUGUST SURYA PUTRA (NIM 15004113), S1 - Department of Civil Engineering, ITB
Dibuat : 2008, dengan 7 file

Keyword : Risiko, K3, Asuransi Jamsostek, peraturan, proyek konstruksi, claim, premi asuransi

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja berdampak ekonomis yang cukup signifikan. Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Di samping dapat mengakibatkan korban jiwa, biaya-biaya lainnya adalah biaya pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi, dan perbaikan fasilitas kerja. Biaya-biaya tidak langsung ini sebenarnya jauh lebih besar dari pada biaya langsung. Sehingga untuk menangani permasalahan kecelakaan kerja, para pelaku konstruksi mengalihkan risiko tinggi akibat kecelakaan kerja melalui suatu bentuk asuransi yang dinamakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Risiko kecelakaan kerja pada saat proyek sangat banyak macamnya, oleh karena itu selain penerapan manajemen K3 yang baik, harus ada suatu manajemen pengalihan risiko kecelakaan kerja tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, Jamsostek harus selalu diterapkan pada masa pelaksanaan proyek. Maka, untuk mengetahui penerapan Jamsostek di lapangan, dilakukan penelitian secara langsung melalui penyebaran kuisioner dan wawancara ke proyek konstruksi dan pihak penyedia asuransi yaitu PT. Jamsostek. Kemudian, hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan kajian pustaka, sehingga dapat diketahui perkembangan serta pentingnya penggunaan asuransi Jamsostek dalam suatu proyek konstruksi.

Download file selengkapnya disini

Karyawan di level manajemen sangat mengerti pentingnya benefit lebih

2010-11-03T07:42:00.004+07:00

Managing Director Towers Watson wilayah Asia Pacific Bob Charles dalam seminar "What do global trends mean for employee benefits in Indonesia?" mengatakan terjadi perubahan tren di Asia Pasifik tentang pengelolaan keuangan perusahaan pasca krisis 2008, mulai dari pengelolaan SDM, manajemen risiko hingga pengelolaan dana pensiun.

Bob mengatakan kini banyak perusahaan yang tidak mau mengeluarkan banyak dana untuk memberikan benefit lebih kepada karyawannya melalui pemberian jaminan sosial baik itu untuk dana pensiun, kesehatan maupun asuransi.

"Ini menyebabkan karyawan sekarang, terutama yang di level manajemen berpikir ulang untuk bergabung pada perusahaan tertentu. Mereka sangat menimbang tentang benefit yang akan mereka dapat nantinya," katanya.

Jamsostek merupakan wujud dari kompensasi finansial tak langsung

2010-11-03T07:28:00.004+07:00

Dikutip dari blognya Aan Khabiburrahman:

Secara umum kompensasi merupakan sebagian kunci pemecahan bagaimana membuat anggota berbuat sesuai dengan keinginan organisasi. Sistem kompensasi ini akan membantu menciptakan kemauan diantara orang-orang yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan melakukan tindakan yang diperlukan organisasi. Secara umum berarti bahwa karyawan harus merasa bahwa dengan melakukannya, mereka akan mendapatkan kebutuhan penting yang mereka perlukan. Dimana didalamnya termasuk interaksi sosial, status, penghargaan, pertumbuhan dan perkembangan.

Indirect Financial compensation (kompensasi finansial tak langsung) Kompensasi finansial tidak langsung adalah termasuk semua penghargaan keuangan yang tidak termasuk kompensasi langsung. Wujud dari kompensasi tak langsung meliputi program asuransi tenaga kerja (jamsostek), pertolongan sosial, pembayaran biaya sakit (berobat), cuti dan lain-lain.

Baca selengkapnya di sini

Software Laporan Jamsostek dalam format Excel pada Krishand Payroll

2010-11-02T20:11:00.005+07:00

Krishand Payroll merupakan merupakan alat bantu alam pengelolaan sistem penggajian karyawan, perhitungan PPh 21 bulanan, s/d proses pelaporan SPT Tahunan PPh 21.

Software ini juga memungkinkan user untuk membuat laporan Jamsotek dalam format Excel melalui Menu Create File Jamsostek.

Format laporan Jamsostek yang disediakan yaitu:

1. Form 2A (Rincian Iuran Tenaga Kerja)
2. Form 1A (Pendaftaran Tenaga Kerja)
3. Form 1C (Daftar Tenaga Kerja Keluar)

Software ini bukan freeware, anda dapat mengirim request ke krishandtax@yahoo.com untuk mendapatkan trial version-nya.

JHT mendominasi klaim PT Jamsostek (Persero) Wilayah VI

2010-11-02T20:00:00.003+07:00

Dari antaranews.com:

Data yang diperoleh dari Kanwil VI PT Jamsostek di Surabaya, Selasa mencatat, dari total Rp655,59 miliar santunan yang dibayarkan hingga September 2010, sekitar Rp486,35 miliar lebih untuk program JHT.

Sisanya untuk program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sebesar Rp93,29 miliar, Jaminan Kematian Rp31,72 miliar dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp44,21 miliar.

Khusus untuk program JHT, selama periode Januari-September 2010 terdapat sebanyak 86.115 kasus atau rata-rata per tenaga kerja peserta Jamsostek menerima santunan sekitar Rp5,6 juta lebih.

Kepala Kanwil VI PT Jamsostek, Junaedi, mengungkapkan akumulasi dana JHT yang terkumpul dari 3.084.211 tenaga kerja yang menjadi peserta hingga September 2010, mencapai lebih dari Rp7,63 triliun.

"Kalau di rata-rata, tabungan per peserta Jamsostek di Kanwil VI sekitar Rp2,47 juta. Dana JHT bersumber dari iuran peserta yang besarnya 5,7 persen dari upah," paparnya.

Jamsostek siap menyerap rights issue Bank Mandiri

2010-11-02T12:58:00.002+07:00

PT Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek) siap menyerap rights issue PT Bank Mandiri sebanyak 20% dari total saham baru yang akan diterbitkan. Bank Mandiri berniat melepas saham baru sekitar 10,18%.

"Kita mau serap sampai 20% dari total rights issue. Dananya selalu siap kalau untuk investasi," kata Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (2/11/2010).

Bank pelat merah itu berniat melepas saham baru sekitar 10,18% dengan target dana hingga Rp 15 triliun. Aksi korporasi ini akan digelar paling cepat di awal tahun 2011.

Saat ini total saham Bank Mandiri keseluruhan sebanyak 21 miliar lembar saham. Jika bank pelat merah itu akan menerbitkan saham baru sebanyak 10,18 persen maka jumlahnya sekitra 2,1 miliar lembar saham. Dengan demikian, Jamsostek siap menyerap hingga sebanyak 420 miliar lembar saham dalam aksi korporasi Bank Mandiri nanti.

Pengalaman Endoskopi (endoscopy)

2010-11-02T08:36:00.009+07:00

Ini pengalaman gw pertama kali endoskopi, berawal dari rasa sakit pada perut yang berkepanjangan (dua bulanan). Setelah diperiksa di lab diketahui HB saya rendah (9,7). Dan berdasarkan beberapa indikasi, Dokter mencurigai ada luka di lambung. Akhirnya gw disarankan untuk menjalani pemeriksaan endoskopi. Apa sih endoskopi (endoscopy) itu?

Ini gw copas dari WartaMedika:

Dulu, untuk memeriksa atau mengobati gangguan pada organ tubuh bagian dalam seringkali membutuhkan operasi terbuka. Tetapi, setelah endoskopi digunakan secara luas, operasi terbuka telah jarang dilakukan.

Endoskop adalah alat yang digunakan dalam pemeriksaan endoskopi. Alat ini berbentuk pipa kecil panjang yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh, misalnya ke lambung, ke dalam sendi, atau ke rongga tubuh lainnya. Di dalam pipa tersebut terdapat dua buah serat optik. Satu untuk menghasilkan cahaya agar bagian tubuh di depan ujung endoskop terlihat jelas, sedangkan serat lainnya berfungsi sebagai penghantar gambar yang ditangkap oleh kamera. Di samping kedua serat optik tersebut, terdapat satu buah bagian lagi yang bisa digunakan sebagai saluran untuk pemberian obat dan untuk memasukkan atau mengisap cairan. Selain itu, bagian tersebut juga dapat dipasangi alat-alat medis seperti gunting kecil, sikat kecil, dll.

Endoskop biasanya digunakan bersama layar monitor sehingga gambaran organ yang diperiksa tidak hanya dilihat sendiri oleh operator, tetapi juga oleh orang lain di sekitarnya. Gambar yang diperoleh selama pemeriksaan biasanya direkam untuk dokumentasi atau evaluasi lebih lanjut.

Endoskopi tidak hanya berfungsi sebagai alat periksa tetapi juga untuk melakukan tindakan medis seperti pengangkatan polip, penjahitan, dan lain-lain. Selain itu, endoskopi juga dapat digunakan untuk mengambil sampel jaringan jika dicurigai jaringan tersebut terkena kanker atau gangguan lainnya.

Nah...seram gak tu? Jiper gw... asli...! Akhirnya hari Senin jam 11.30 WIB saya sudah terbaring pasrah di meja operasi didampingi istri tercinta. Suster sepertinya agak kesulitan mencari pembuluh darah yang nantinya digunakan untuk memasukkan obat tidur. Setelah dengan susah payah akhirnya jarum suntik itu menembus kulit saya dengan sukses. Dicoba dulu dengan cairan NhCl, gak terlalu sakit. Baru kerasa sakit luar biasa setelah obat tidur dicoba untuk disuntikkan. Teriak dong gw....!

Oooo ternyata gak kena pembulu darah. Proses diulang, kali ini dilakukan oleh perawat yang laki-laki. Kayaknya lebih jago...terbukti gak berasa sakit dan akhirnya obat tidur siap disuntikkan. Sebelumnya dokter menyemprotkan cairan ke tenggorokan.

"Pak Bunyamin...ini cairan akan saya semprotkan, rasanya agak pedas... disimpan di belakang lidah, ya selama 3 menit... jangan ditelan dulu..." Kata Pak dokter.

Tetap aja itu cairan ketelan... dan tiba tiba gw ngerasa lidah gw gak bisa digerakkan. Lidah dan tenggorokan berasa kebal. Dalam keadaan begitu, perawat nanyain nomor telepon gw...jadilah gw ngejawab dengan cadel,"Huzuuu helahann hohoongg hiiiigaaa..." (maksudnya tujuh delapan kosong tiga....)

Saya akhirnya pasrah terbaring miring menghadap ke dokter sambil menggigit semacam mika berbentuk bulat bolong tengahnya, pikiran gw waktu itu...pasti ini nanti buat tatakan endoskop.

"Pak Bunyamin...sekarang kami akan menyuntikkan obat tidur" srot...suster menyuntikkan obat tidur.

"Tutup matanya...tidur..." Kata suster dengan lembut.

.......... (gw gak sadar)

Tau...tau pas sadar, gw sudah berada di ruangan lain. Sudah ada istri yang memandangi dengan wajah cemas. Jadi gw benar-benar gak sadar selama proses endoskopi.

"Ini dimana?"

Pertanyaan klasik setiap orang yang habis dibius. Gw gak ngerasa apa-apa ketika endoskop yang panjangnya sekitar 2 meter itu masuk melalui mulut dan terus menjalar ke lambung dan saluran pencernaan. Gw cuma dengar cerita dari istri, selama proses endoskopi mata saya mengeluarkan air (air mata) seperti menangis. Dan tangan serta kaki saya bergerak-gerak sehingga harus dipegang oleh beberapa orang perawat. Dan ini memancing istri ikut menangis.

Istri menunjukkan hasil foto-foto endoskopi dan alhamdulillah gak ada masalah dengan lambung dan usus besar saya. Semuanya baik-baik saja.

Thanks, God!!

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat 111 dari 180 negara

2010-11-02T08:05:00.001+07:00

Menurut laporan tahun 2009 berdasarkan data 2007, IPM Indonesia berada di peringkat 111 dari 180 negara, lebih rendah daripada Singapura (23), Malaysia (66), Thailand (87), dan Filipina (105), bahkan Sri Lanka (102) dan Palestina (110). Peringkat ini menempatkan Indonesia pada posisi negara dengan pembangunan manusia sedang di kelompok negara berkembang.

IPM diukur dari tiga aspek pembangunan manusia: 1) hidup sehat dan panjang umur; 2) pengetahuan, diukur dari tingkat baca-tulis orang dewasa dan dikombinasi dengan angka pendaftaran sekolah; dan 3) standar kehidupan layak yang diukur dari PDB per kapita.

Kajian Harvard Kennedy School Indonesia Program, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, memperkuat keprihatinan selama ini, yaitu terabaikannya pembangunan manusia menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia dalam persaingan global.

Masih ada peluang mengejar ketertinggalan itu dengan melakukan investasi pada sumber daya manusia (SDM). Indonesia telah memiliki perangkat hukum UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN, demikian pengajar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Hidayat, merupakan wujud pilar kedua perlindungan sosial berupa asuransi sosial yang ditujukan bagi masyarakat nonmiskin dan bersifat wajib. Dua pilar lain adalah bantuan sosial (untuk rakyat miskin) dan asuransi sukarela (masyarakat membeli benefit tambahan).

JAMSOSTEK hanya mendapatkan jatah saham Krakatau Steel senilai Rp100 miliar

2010-11-02T07:45:00.003+07:00

Jamsostek menjadi bagian dari 80% saham yang dialokasikan ke institusi dari total 3,15 miliar lembar saham yang dilepas. Demikian dikemukakan Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga saat ditemui di Kementerian BUMN, Senin (1/11).

Menurut Hotbonar, untuk dapat optimal menyerap saham KS, pihaknya sebenarnya menyiapkan dana sebesar Rp500 miliar. Selanjutnya, pihaknya lalu telah mengajukan penawaran untuk membeli saham IPO KS senilai Rp250 miliar.

"Tapi setelah penawaran, penjamin emisi (underwriter) hanya memberi jatah ke Jamsostek sebanyak Rp 100 miliar saja," katanya.

Dengan jumlah ini, Jamsostek akan memiliki sekitar 1,1 juta saham PT KS dengan perhitungan harga IPO sebesar Rp850 per lembar. Jumlah itu hanya sebesar 0,00003% dari total saham KS yang dilepas sebesar 3,15 miliar lembar saham.

Namun demikian, Hotbonar mengaku dapat memaklumi hal itu. Sebab, menurutnya, penjatahan saham IPO KS memang akan minim jika terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) yang cukup besar.

"Oversubscribed-nya besar. Wajar saja jika dapatnya sedikit. Kan harus dibagi dengan investor yang lain," ujarnya.

SJSN Jalan di Tempat

2010-11-01T07:35:00.003+07:00

Sudah enam tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh DPR pada 19 Oktober 2004. Namun, implementasi undang-undang tersebut tak banyak berkembang atau stagnan.

Direktur Operasi Pelayanan PT Jamsostek Achmad Ansyori mengatakan, semangat untuk perlindungan sosial sudah ada, tetapi belum benar-benar dirasakan manfaatnya. Terlebih lagi dengan adanya dikotomi tajam antara yang mendesak agar UU SJSN segera dilaksanakan dan yang sebaliknya malah mengajukan uji materi UU SJSN ke Mahkamah Konstitusi. "Banyak hal yang dapat dikritisi dari UU SJSN, tetapi jangan sampai menghambat implementasi SJSN," ujarnya.

DBSU Tuntut Hukum Berat Manager PLN Karena Tidak Ikut Jamsostek

2010-11-01T07:26:00.002+07:00

Puluhan massa mengatasnamakan Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (28/10). Mereka menuntut PN Medan menjatuhkan hukuman berat terhadap Manager PLN Pembangkit Sumbagut Sektor Belawan, EAB.

Dalam pernyataan sikapnya, pengunjuk rasa mengungkapkan, perusahaan negara PT PLN pembangkit Sumbagut sektor Belawan tidak melaksanakan ketentuan hukum perburuhan seperti upah di bawah ketentuan yang berlaku, mengabaikan hak azasi buruh atas Jamsostek.

Helm Keselamatan Kerja

2010-10-29T16:33:00.001+07:00

Kunjungan Ke Pertamina Geothermal Industri Kamojang Garut

2010-10-29T14:27:00.002+07:00

Peserta Jamsostek di Bengkulu Diminta Manfaatkan PUMP

2010-10-28T08:25:00.004+07:00

Minimnya minat peserta Jamsostek di Bengkulu memanfaatkan program PUMP menyebabkan dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut belum tersentuh sama sekali, meski program mulai dilaksanakan sekitar Desember 2009.

"Kami minta para pekerja memanfaatkan program pinjaman uang muka perumahan (PUMP) agar dana yang tersedia tidak sia-sia," kata Kepala Bidang Pemasaran PT Jamsostek Cabang Bengkulu Imam Saputra, Selasa.

Hal itu juga menyikapi minimnya minat peserta Jamsostek di daerah itu memanfaatkan program PUMP sehingga dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut belum tersentuh sama sekali, meski program mulai dilaksanakan sekitar Desember 2009.

Ia mengatakan PUMP merupakan program kerja sama antara PT Jamsostek dan dua bank milik pemerintah untuk membantu pekerja agar bisa memiliki rumah dengan membantu memberikan pinjaman uang muka.

"Total dana pinjaman yang disiapkan mencapai Rp20 juta dengan angsuran selama 10 tahun," katanya.

Jumlah peserta aktif program jamsostek sampai dengan September 2010 mencapai 9,12 juta orang

2010-10-24T18:58:00.003+07:00

Berdasarakan siaran pers PT. Jamsostek (Pesero), Minggu, menyebutkan jumlah peserta aktif program jamsostek terus meningkat yakni sampai dengan September 2010 mencapai 9,12 juta orang, tahun lalu sekitar 8 juta, sementara peserta nonaktif 21,83 juta orang. Sedangkan jumlah perusahaan aktif sudah mencapai 129.293 perusahaan dan yang nonaktif 89.394 perusahaan.

Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga, ketika dihubungi mengatakan, Target penambahan kepesertaan tenaga kerja tahun 2010 sebanyak 2.794.665 orang, realisasi sampai dengan September 2010 sebanyak 2.321.430 orang atau sudah mencapai 83,07 persen.

Target penambahan kepesertaan perusahaan di tahun 2010 adalah 23.166 perusahaan, realisasi sampai dengan September 2010 sebanyak 18.102 perusahaan atau 78,14 persen dari target setahun.

[Via]

Iklan humor JAMSOSTEK apakah efektif?

2010-10-24T10:05:00.007+07:00

Menurut Courtland L Bovee:

“Advertising is the nonpersonal communication of information usually paid for and usually persuasive in nature about products, services or ideas by identified sponsors through the various media.”

Mari kita bahas satu persatu maksud dari definisi diatas:

Non personal artinya iklan tidak melibatkan pertemuan langsung dengan pembeli

Komunikasi artinya iklan tidak hanya melibatkan suara dan gambar saja tapi lebih dari itu, informasi melibatkan ide dan perasaan.

Informasi didefinisikan sebagai pengetahuan (knowledge) fakta atau berita. Iklan harus disampaikan sesuai dengan kenyataan bukan berita bohong.

Berbayar, berbeda dengan humas yang tidak memerlukan biaya maka pengiklan harus mengeluarkan biaya untuk memasang iklan.

Persuasif, tujuan dasar dari iklan adalah untuk membedakan dengan produk lain tujuannya untuk membujuk konsumen agar memilih produk atau jasa pengiklan.

Produk, jasa atau ide adalah segala sesuatu yang ingin dijual oleh pengiklan bisa produk, jasa atau ide.

Media adalah tempat iklan ditayangkan termasuk Koran, surat kabar, majalah radio, televise, papan reklame poster dan sebagainya yang dapat membantu proses komunikasi dengan cara non-personal.

Sedangkan menurut Paul Copley,

“Advertising is by and large seen as an art – the art of persuasion – and can be defined as any paid for communication designed to inform and/ or persuade.”

Dimana iklan adalah sebuah seni dari persuasi dan dapat didefinisikan sebagai desain komunikasi yang dibiayai untuk menginformasikan dan atau membujuk.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya iklan bertujuan untuk membujuk konsumen agar mengikuti sesuai yang dikehendaki oleh pemasang iklan.

Didalam "memainkan" emosi konsumen, pengiklan menggunakan berbagai metode yang biasa disebut “advertising appeals” (daya tarik iklan) diantaranya sex, ketakutan (fear), dan humor.

Ada tiga mekanisme utama iklan humor diharapkan dapat bekerja lebih efektif dibanding iklan langsung (ACTIVE & CREATIVE independent):

Iklan humor lebih diperhatikan yakni sebagai penarik perhatian yang sangat baik.
Iklan humor jarang mendapatkan kritik karena penonton memprosesnya sebagai hiburan bukan sebagai evaluasi benar atau salah.
Iklan humor lebih disukai dan terbukti memiliki probabilitas tinggi untuk menjadi efektif.

JAMSOSTEK belakangan ini menggunakan pendekatan humor pada iklan yang ditayangkan di tivi. Apakah efektif? Tentunya diperlukan survey mendalam untuk mengetahui seberapa efektif iklan ini. Tapi saya mencoba memberikan gambaran betapa iklan tersebut berhasil menarik perhatian penonton. Seperti tergambar dari twitter di bawah ini:

rororizky RizkyWidyaHandayani:
anjiis iklan jamsostek kocak banget nih, badan gede tapi nangis guling2 di ubin, bwakakak..

@vinanocky:
iklan jamsostek lucuuuu, ngakak abeees !"

paramithafajar Paramitha Fajar
Kok sediih ya liat tangisan bapak" di iklan jamsostek..hahaha

novabya Nova Alaydrus
Iklan jamsostek ngenes kocak dah !

cumi2_nyanyok Siiyfathonah meynic
Hahahha liat iklan#jamsostek Ngakaaaaak abiiisssss! :D

lovinARRR Lovin Arinda
Iklan jamsostek nya bikin geliiiiii! Hahaa

max1garcia Max Garcia
Iklan jamsostek lucu abis....

Dianrizkiy Dian rizky
Hahaha iklan "jamsostek" kocak bener

akmal_lamka Akmal Firdaus
hahaha :D .Lucu liat iklan jamsostek..

dejeputri dwiyanti j putri
Itu yg iklan jamsostek,sedih amat deh nangisnya wkwk

chrislolowang Chris_aja
Liat iklan jamsostek.. Lsg ngakak.. Lucu banget...

firmanfauzan:
Liat iklanJamsostek kok jadi inget gw ga dilindungi Jamsostek yaah :'(

Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) Hilang

2010-10-24T08:05:00.005+07:00

Pertanyaan:

Jika kartu peserta jamsostek hilang, bagaimana cara mengklaimnya? Apakah bisa?

Jawaban:

Tentu saja bisa, jika kartu hilang klaim dapat dilakukan dengan melampirkan surat keterangan hilang yang masih berlaku dari Kepolisian, dengan mencantumkan nomor Kartu Peserta JAMSOSTEK (KPJ). Jika lupa nomor KPJ, hubungi perusahaan anda atau kantor JAMSOSTEK terdekat/tempat anda terdaftar dengan membawa bukti identitas diri.

Klik link di bawah ini untuk mengetahui:

1. Syarat klaim Jaminan Hari Tua (JHT).
2. Tata-cara pengajuan Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca juga:

1. Klaim JHT Jamsostek tidak sulit
2. Mengurus Klaim Jamsostek itu gampang

Apa itu Jaminan Sosial?

2010-10-23T21:45:00.004+07:00

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sitem Jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Dasar Hukum

UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002, pasal 5, pasal 20, pasal 28, pasal 34.
Deklarasi HAM PBB atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.
TAP MPR RI no X/MPR/2001 yang menugaskan kepada presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.
UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN.

Jenis program jaminan sosial sesuai dengan UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN meliputi:

Jaminan kesehatan
Jaminan kecelakaan kerja
Jaminan hari tua
Jaminan pensiun, dan
Jaminan kematian.

Referensi: UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN & Wikipedia

Jamsostek BUMN yang paling siap menjadi BPJS

2010-10-23T21:24:00.002+07:00

Dari Kompas.com:

Jamsostek sesuai Undang-Undang Nomor 3/1992 telah menjalankan perlindungan dasar jaminan sosial, yakni jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Dasar ini membuat manajemen Jamsostek mengklaim sebagai BUMN yang paling siap menjadi BPJS menjalankan amanat UU 40/2004.

"Dari sisi pelayanan, kami bekerja dalam sistem pasar yang terbuka sehingga paling siap menjalankan BPJS. Kami melayani semua orang, mulai pekerja formal sampai informal dan tidak tertutup untuk kalangan tertentu saja," jelas Hotbonar.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Tinjauan Hukum Islam

2010-10-22T12:54:00.004+07:00

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta:

Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan transaksi administrasi Jamsostek di UMS berjalan dengan baik tidak ada hambatan yang berarti karena telah terciptanya kepercayaan antara pihak UMS dengan PT Jamsostek. Dengan adanya Jamsostek, para karyawan dapat bekerja lebih tenang sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja serta telah sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan dalil yang telah disebutkan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan pada masa Rasul SAW tentang jamsostek dari baitul mal, sehingga dapat memberi ketenangan dan produktivitas kerja karyawan.

Download FDF

Tips bagi yang sulit meniti karier

2010-10-22T11:33:00.004+07:00

Jakoep Ezra MBA, CBA memberikan tips yang bermanfaat bagi karyawan yang sulit meniti karier, tips bagi mereka yang kariernya sulit berkembang. Menurutnya ada 3 (tiga) penyebab:

1. Belum sesuai dengan bidangnya.
Kesuksesan karir ditentukan oleh kegigihan dalam berusaha dan bekerja. Namun perlu mengenal bakat dan minat yang dimiliki sebagai suatu kekuatan pribadi. Pekerjaan yang tidak sesuai minat biasanya membuat cukup "menderita" yang membuat sulit untuk mengembangkan karier atau usaha.

2. Mudah merasa bosan.
Seorang sales yang putus asa karena targetnya belum tercapai, mencoba menjadi karyawan di bidang percetakan. Ternyata rutinitas kerja membuatnya bosan. Lalu ia melamar kerja di perusahaan ekspedisi. Prestasinya cukup bagus, namun sering bertugas di luar kota membuatnya jenuh dan mengundurkan diri. Tanpa sadar ia terus keluar masuk kerja, sementara rekan-rekannya sudah menjadi manajer sales. Sayang sekali, mudah merasa bosan membuatnya sulit meniti karier di satu bidang pekerjaan.

3. Sulit bekerja sama.
Situasi yang sangat kompetitif tentu membutuhkan tim kerja yang solid. Perbedaan latar belakang, karakter dan temperamen cenderung memicu timbulnya sebuah konflik. Kerja sama di dalam tim akan sulit dibangun jika anggota kurang memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Akibatnya suasana kerja menjadi tidak kondusif dan sulit mengembangkan karier dengan baik.

Untuk itu Jakoep memberikan 3 (tiga) solusi berikut:

1. Temukan potensi pribadi.
Siapakah Anda ? Apa kekuatan dan kelemahan Anda? Apa minat dan bakat Anda? Jika Anda mampu menjawab pertanyaan ini, Anda akan lebih mudah mengembangkan karier yang tepat.

2. Membuat target secara bertahap.
Seorang Kaisar pada zaman dinasti Song, amat menyukai permainan catur dan ingin memberi hadiah kepada sang penemu. Kaisar akan mengabulkan 1 permintaannya. Si penemu catur meminta sebutir beras. Dengan syarat setiap kali dijumlahkan dengan kelipatan dua pada kotak papan catur berikutnya. Kaisar merasa aneh namun memenuhi permintaan yang dianggapnya mudah. Kotak pertama sebutir beras, kota kedua dua butir beras, kotak ketiga empat butir, dan seterusnya. Papan catur memiliki 64 kotak berwarna hitam putih berselang-seling. Sangat mengejutkan. Setelah dihitung pada kotak ke 64 akan terdapat 18 juta triliun butir beras. Sang Kaisar terdiam dan meminta agar si penemu menukar hadiahnya dengan tanah yang luas di wilayah kerajaan Tiongkok. Demikian pula dalam membuat target untuk pengembangan karier kita. Mulai dengan hal yang sederhana untuk mencapai tujuan yang besar.

3. Belajar membangun relasi.
Sebuah jembatan dibuat untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah. Awalnya sulit untuk membangun jembatan, namun ketika sudah selesai, rasanya mudah sekali untuk mondar mandir ke dua tempat tersebut. Membangun relasi mungkin terasa sulit pada awalnya. Terutama bagi mereka yang cenderung perfeksionis dan berorientasi pada tugas. Perlu suatu terobosan pribadi untuk mampu ’bergaul’ dan beradaptasi di lingkungan kita berada. Keterbukaan dan komunikasi yang efektif sangat mendukung proses membangun hubungan. Kinerja dan team work yang positif tentu membantu kesuksesan kita dalam meniti karier.

Pansus pesimistis UU BPJS bisa selesai tahun ini

2010-10-21T22:41:00.004+07:00

Sepertinya UU BJPS tidak bisa diselesaikan di tahun 2010 ini. Hal ini di karenakan Pansus BPJS menilai pemerintah tidak siap duduk bersama dengan DPR membahas RUU tersebut dengan mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BPJS yang kosong. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Zuber Safawi kepada wartawan.

"Jika pemerintah berbeda pendapat atau tidak setuju dengan usulan DPR, kan bisa mengajukan usulan DIM versi pemerintah, biar kita bahas bersama, tidak seperti ini, ini kan sama saja melecehkan DPR," kata Zuber di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/10).

Dengan sikap seperti itu pula, kata Zuber pemerintah juga tidak siap membahas RUU BPJS. Seharusnya kata dia, perbedaan pendapat terkait dengan DIM nomor 11 yang berisi masalah bentuk BPJS multi atau tunggal seharusnya ditanggapi dan dijelaskan Pemerintah sehingga pembahasan RUU BPJS tidak mengganjal. Tidak harus menunggu DIM 11 karena masih banyak pasal-pasal lain yang perlu dibahas. "Kami hanya dikirimi DIM kosong," tukasnya.

[Via]

DPRD Sumut dorong perusahaan masuk JAMSOSTEK

2010-10-21T07:47:00.002+07:00

Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Moktar SE menyampaikan kepada wartawan, bahwa pihaknya terus mendorong pihak perusahaan untuk memberi perlindungan Jamsostek bagi pekerjanya:

“Permasalahan yang kita hadapi, tidak semua perusahaan yang memberi perlindungan Jamsostek bagi pekerjanya. Ini harus terus didorong,” ujar Brilian lagi.

Walau demikian, menurut Brilian, beberapa pengaduan pekerja yang masuk ke DPRD Sumut mengenai ketiadaan Jamsostek sudah berhasil ditangani. Bahkan, satuan pengamanan (satpam) DPRD Sumut yang sudah bekerja hingga belasan tahun, sebelumnya tidak mendapat Jamsostek. Namun, pada periode ini DPRD Sumut mendorong agar 26 orang satpam DPRD Sumut mendapat Jamsostek.

Apakah betul anak dari Pekerja Wanita tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kesehatan yang dibiayai oleh kantor?

2010-10-20T13:53:00.004+07:00

PERTANYAAN:

Selamat pagi Pak Bunyamin,

Saya sangat senang dengan adanya Blog apa mengenai Jamsostek karena sangat membantu saya di dalam memahami Jamsostek.

Namun ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai Tunjangan Kesehatan Untuk anak dari Pekerja Wanita. Apakah betul anak dari Pekerja Wanita tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kesehatan yang dibiayai oleh kantor? Karena atasan saya mengatakan hal seperti itu pada saat berdiskusi mengenai peraturan kantor. Kalau memang betul, mohon diinformasikan dasar hukumnya. Terima kasih.

Hormat saya,

Rahmat

JAWABAN:

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 3 ayat (2), setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang yang sama, diatur bahwa program jaminan sosial tenaga kerja tersebut wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Keempat program tersebut, 3 (tiga) dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT), dan 1 (satu) dalam bentuk jaminan pelayanan yaitu JPK (PP No. 14 Tahun 1993 Pasal 2 ayat [1]).

Perusahaan dibolehkan tidak ikut JPK JAMSOSTEK sepanjang menyelenggarakan program JPK sendiri (dalam bentuk pelayanan kesehatan, bukan penggantian uang) bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik daripada progam jaminan pemeliharaan kesehatan dasar PT. JAMSOSTEK (Persero) (Pasal 2 ayat [4] PP No. 14 Tahun 1993).

Syarat dan ketentuan JPK dengan manfaat lebih baik, sebagaimana tercantum dalam Permenaker No. Per-01/Men/1998, yakni (antara lain):

cakupan pelayanan kesehatannya, sekurang-kurangnya mencakup kepesertaan seluruh tenaga kerja (lak-laki / perempuan) dan keluarganya (suami/isteri dan anak sah);
pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk (seperti rumah sakit atau klinik/dokter) harus memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku (registered) dan mudah dijangkau oleh tenaga kerja dan keluarganya;

Berdasarkan paparan di atas, maka jelaslah tidak ada aturan yang menyatakan bahwa anak dari Pekerja Wanita tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kesehatan yang dibiayai oleh kantor.

Jika Perusahaan hanya memberi layanan JPK sebahagian atau di bawah standar JPK JAMSOSTEK dengan tidak menanggung suami/anak yang sah. Maka berdasarkan Permen No. 01/MEN/1998, perusahaan dianggap tidak ikut Jamsostek.

Jika dianggap tidak ikut Jamsostek, maka dianggap tidak memenuhi kewajiban kepesertaan Jamsostek sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU No. 3/1992, dan perusahaan dinyatakan telah melakukan tindak pidana pelanggaran dan diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50 juta (Pasal 29 UU No. 3/1992).

Demikian Pak Rahmat, semoga bermanfaat.

Cara daftar Jamsostek perusahaan baru

2010-10-20T11:35:00.006+07:00

Datangi Kantor JAMSOSTEK terdekat dengan Perusahaan anda, alamatnya ada di sini.

Mengisi Formulir:

Formulir JAMSOSTEK nomor 1 (F1), antara lain memuat data perusahaan seperti: nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax, bentuk badan hukum.
Formulir JAMSOSTEK nomor 1a (F1a), antara lain memuat data tenaga kerja seperti, nama lengkap, tempat/tanggal lahir jenis kelamin golongan darah.
Formulir JAMSOSTEK nomor 2a (F2a), antara lain memuat data upah/gaji dan besarnya iuran.
Formulir bisa diambil di kantor cabang JAMSOSTEK terdekat atau dapat di download di sini.

Setelah formulir diisi lengkap dan telah dicap serta ditandatangani, serahkan kepada pihak JAMSOSTEK untuk pemrosesan lebih lanjut. JAMSOTEK akan membuatkan NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan) serta surat pemberitahuan pembayaran iuran pertama.

Bayar iuran ke Bank sesuai dengan surat pemberitahuan pembayaran iuran pertama dari JAMSOSTEK tadi dan jangan lupa untuk mencantumkan NPP.

Proses pendaftaran selesai, setelah dilakukan rekonsiliasi iuran (membandingkan iuran yang anda bayar dengan data upah/gaji yang anda laporkan), paling lambat 7 (tujuh) hari perusahaan anda akan mendapatkan sertifikat, begitu juga dengan tenaga kerja anda, mereka akan mendapatkan kartu peserta jamsostek (KPJ) serta kartu pemeliharaan kesehatan (KPK) jika perusahaan anda juga ikut program JPK.

Semoga bermanfaat.

Jamsostek Investment beroperasi tahun depan

2010-10-20T08:09:00.002+07:00

Anak perusahaan PT. JAMSOSTEK (Persero), Jamsostek Investment Company (JIC) direncanakan beroperasi pada awal tahun 2011:

Hingga saat ini, pendirian JIC ini masih menunggu hasil kajian dari konsultan yang ditargetkan selesai pada tiga bulan ke depan.

"Mudahan-mudahan sudah bisa operasi awal tahun depan, ya kuartal I tahun depan," kata dirut PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga di sela-sela 25th East Asian Insurance Congress (EAIC) di Nusa Dua, Bali, hari ini.

Dia menambahkan sebenarnya target operasional JIC sudah molor dari target awal yakni semester I/ 2010. “Kami tempuh prosedur pendirian yang seharusnya dilakukan."

Klaim yang Dibayar Jamsostek Kanwil IV Meningkat

2010-10-20T07:31:00.002+07:00

Diambil dari Kompas.com:

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jamsostek Jabar-Banten E Ilyas Lubis di Bandung, Selasa (19/10/2010), menjelaskan, hingga akhir tahun 2010, nilai klaim diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun atau naik dari tahun 2009 sekitar Rp 1,4 triliun. Jumlah peserta Jamsostek Jabar-Banten saat ini sekitar 7,1 juta pekerja.

Angka itu terdiri dari 2,4 juta peserta aktif dan sisanya non-aktif. Ilyas juga yakin, jumlah peserta Jamsostek di wilayahnya akan meningkat menjadi 7,3 juta orang pada akhir tahun 2010. Pengguna Jamsostek misalnya industri tekstil, kulit, dan otomotif.

"Kami optimistis peserta bertambah karena banyak perusahaan berkembang. Perusahaan pun mampu membuat karyawannya menjadi peserta Jamsostek," kata Ilyas.

Mengurus Klaim Jamsostek

2010-10-19T22:10:00.001+07:00

Sekedar mengumpulkan tulisan dari beberapa blog yang menceritakan pengalaman mereka dalam mengurus klaim Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK, mudah-mudahan bermanfaat:

Ngurus klaim Jamsostek, ternyata gampang kok !!!
http://myshant.multiply.com
Iya, gampang. Gak berbelit-belit seperti yg aku kira sebelumnya. Asalkan, persyaratan dan surat-surat kelengkapan yg dibutuhkan dipenuhi semuanya.

Ngurus Jamsostek itu gampang, asal....
http://ndull.multiply.com/journal/item/63/Ngurus_Jamsostek_itu_gampang_asal....
Yup, ternyata ngurus jamsostek itu nggak seribet perkiraan gw semula... Gampang kok..
Asalkan kita ngikutin syarat dan ketentuan yang berlaku.

JHT Jamsostek, Gampang Kok
http://maniapasta.multiply.com/journal/item/245
Gampang dan ga ribet. Asal semua dokumen beres, prosesnya ga sampe 10 menit ko. Uangnya sendiri baru bisa cair satu minggu setelah berkas diajukan. Tapi kalo transfer, prosesnya bisa sampe 10 hari karena mereka biasanya kliring antar bank.

Ngurus jamsostek ternyata gampang banget
http://www.asupna.com/future/Ngurus-jamsostek-ternyata-gampang-banget-f9.html
Sahabat ngurus jamsostek ternyata gampang banget supaya tdk bulak balik ngurusnya seperti yang gue alamin karena persyaratan yang tidak lengkap, jadi yang mesti disiapin (persyaratannya, red).

Tips Wawancara dan Tes Psikologi (Psikotes)

2010-10-19T21:26:00.003+07:00

Berbohong saat tes wawancara bukan hanya tak berguna, tapi juga bisa membuat Anda tidak diterima. Lebih bijaksana bila pertanyaan dijawab apa adanya, spontan, langsung ke pokok persoalan, tidak mengada-ada, tidak menggurui, dan sopan.

"Padahal tinggal wawancara lo, kok gagal. Dulu juga begitu, selalu kandas di tahap ini". Keluhan macam itu banyak kita dengar dari mereka yang tak lolos dalam wawancara psikologi untuk melamar kerja. Sebuah kenyataan yang menyesakkan, apalagi kebanyakan tahapan wawancara berada diakhir proses seleksi. Lolos di sini berarti si calon diterima di tempat kerja yang baru.

Wawancara psikologi punya banyak makna. Ada beberapa versi, salah satunya, menurut Bingham dan Moore, wawancara adalah "... conversation directed to define purpose other than satisfaction in the conversation itself". Sedangkan menurut Weiner, "The term interview has a history of usage going back for centuries. It was used normally to designate a face to face meeting of individual for a formal conference on some point."

Dari kedua definisi itu didapatkan kondisi bahwa wawancara adalah pertemuan tatap muka, dengan menggunakan cara lisan, dan mempunyai tujuan tertentu.

Jangan dibayangkan wawancara itu sama dengan interogasi karena tujuan utamanya memang "berbeda", meskipun sedikit serupa dalam hal menggali dan mencocokkan data. Yang pasti, cara yang dipergunakan dalam kedua hal itu berlainan.

Interogasi lebih menekankan pada tercapainya tujuan, dengan berbagai cara dan akibat, baik secara halus maupun kasar. Posisi interogator lebih tinggi dan bebas daripada yang diinterogasi, serta lebih langsung.

Bandingkan dengan wawancara psikologi, di mana kedudukan antara pewawancara dan yang diwawancarai relatif setara. Kondisinya pun berbeda, karena tidak ada penekanan serta tidak menggunakan kekuasaan. Bahkan dalam kondisi ekstrem, seorang calon karyawan yang diwawancarai bisa saja tidak menjawab, pewawancara pun tidak akan memaksa. Namun, hal itu tentu akan sangat mempengaruhi penilaian dalam pengambilan keputusan seorang psikolog.

Cocok berbobot

Wawancara dalam tes psikologi (psikotes) sebenarnya satu paket dengan tes tertulisnya. Tes ini bertujuan mencari orang yang cocok dan pas, baik dari tingkat kecerdasan, serta sifat dan kepribadian. Istilah kerennya mendapatkan "the right man in the right place".

Dasar pemikiran lain kenapa perlu diadakan seleksi, yaitu adanya perbedaan potensi yang dimiliki setiap individu. Perbedaan itu akan menentukan pula perbedaan dalam pola pikir, tingkah laku, minat, serta pandangannya terhadap sesuatu. Kondisi itu juga akan berpengaruh terhadap hasil kerja. Bisa jadi suatu pekerjaan atau jabatan akan lebih berhasil bila dikerjakan oleh individu yang mempunyai bakat serta kemampuan seperti yang dituntut oleh persyaratan dari suatu pekerjaan atau jabatan itu sendiri.

Ada beberapa tujuan spesifik dari wawancara psikologi. Pertama, observasi. Dalam hal ini calon karyawan dilihat dan dinilai. Mulai dari penampilan, sikap, cara menjawab pertanyaan, postur - terutama untuk pekerjaan yang memang membutuhkannya, seperti tentara, polisi, satpam, dan pramugari. Penilaian juga menyangkut bobot jawaban dan kelancaran dalam menjawab.

Demikian pula perilaku dan sikap-sikap yang akan muncul secara spontan bila berada dalam situasi yang baru dan mungkin menegangkan. Misalnya, mata berkedip-kedip atau memutar jari-jemari yang dilakukan tanpa sadar.

Dalam hal bobot jawaban, misalnya, si calon bisa dinilai apakah ia memberikan jawaban yang dangkal atau tidak, atau malah berbelit-belit. Jawaban berupa "Ingin naik pesawat" atau "Ingin ke luar negeri" merupakan contoh jawaban yang dinilai dangkal atas pertanyaan alasan menjadi pramugari.

Sedangkan kelancaran dalam menjawab biasanya dinilai dari berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seorang calon karyawan untuk menjawab pertanyaan.

Dalam wawancara psikologi yang diperlukan sebenarnya jawaban spontan dan tidak mengada-ada. Misalnya, apabila ditanya alamat, sebut saja alamat kita. Tidak usah ditambah-tambahi atau malah berlagak sok pintar.

Tujuan berikutnya dalam tes wawancara adalah menggali data yang tidak didapatkan dari tes tertulis. Misalnya, apakah istri bekerja, anak bersekolah di mana, masih tinggal bersama orangtua atau tidak, serta apa judul skripsi dan berapa nilai yang didapat.

Yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi penilaian adalah kecocokan data. Benarkah data yang ditulis oleh sang calon?
Atas dasar itu seorang psikolog sering melontarkan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dan intelegensi si calon. Misalnya, calon mengaku berpendidikan S2, maka diajukan pertanyaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan itu. Bila jawabannya kurang bermutu, dapat saja diambil kesimpulan bahwa calon memiliki intelegensi yang kurang atau dianggap tidak serius selama menjalani proses pendidikan.

Sering juga terjadi hasil tes tulis bagus, tapi hasil wawancaranya kurang meyakinkan. Hal ini bisa terjadi karena mungkin ia telah beberapa kali mengikuti psikotes atau pernah mengikuti bimbingan psikotes. Tes ulang dapat menjadi alat untuk mengatasi keraguan itu.

Dalam konteks di atas, tidaklah mungkin seorang calon membohongi psikolog. Riskan pula bila dia tidak menjawab dengan sebenarnya. Terbuka sudah kepribadiannya yang tidak jujur, padahal kejujuran merupakan prasyarat penting untuk perusahaan.

Pada wawancara untuk evaluasi karyawan atau promosi jabatan biasanya data curiculum vitae (CV) dari instansi atau perusahaan sudah diberikan semua dari Bagian Personalia.

Manfaat lain wawancara adalah melengkapi data yang terlupakan atau tidak tertulis secara lengkap. Misalnya, sudah pernah mengalami psikotes atau belum. Kalau sudah, berapa kali? Untuk apa? Lulus atau tidak? Mungkin juga minat ataupun gaji yang diinginkan. Yang terakhir, manfaat wawancara yaitu untuk membuat keputusan.
Dari hasil pemeriksaan psikologi tertulis dan wawancara, dibuatlah kesimpulan, apakah calon ini memenuhi syarat seperti job description yang diberikan oleh perusahaan atau tidak.

Terkadang ada psikotes yang tidak menggunakan wawancara. Semua itu tergantung tujuan pemeriksaan, ketersediaan data yang mungkin sudah lengkap, serta tidak begitu mensyaratkan penampilan atau postur. Misalnya, bila yang diperlukan operator komputer, yang penting dia bisa komputer dan inteligensinya cukup.

Sumber: GloriaNet Via [iBII Career]

Kekayaan Jamsostek Diperkirakan Mencapai Rp100 Triliun

2010-10-19T14:05:00.004+07:00

Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan kepada metronews bahwa hingga akhir Agustus 2010, total kekayaan Jamsostek sudah mencapai sekitar Rp94,5 triliun dan diperkirakan sampai akhir tahun bisa mendekati angka Rp100 triliun.

Ditemui usai peresmian Klinik Medis 24 jam di komplek Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Hotbonar menjelaskan, sekitar 90 persen dari total kekayaan atau aset tersebut merupakan dana investasi.

Investasi di sektor obligasi menjadi yang terbesar dengan porsi mencapai hampir 50 persen. Selain itu, Jamsostek juga melakukan investasi dalam bentuk deposito, pembelian saham, properti, dan lainnya.

"Sebagian besar adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah. Demikian juga dana untuk deposito juga kami tempatkan pada bank-bank pemerintah seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN," ujarnya.

Sedangkan untuk investasi saham, lanjut Hotbonar, selain saham dari perusahaan milik pemerintah, Jamsostek juga membeli saham perusahaan yang masuk kategori "blue chip" atau saham-saham unggulan.

"Ada beberapa tahapan yang kami lakukan sebelum melakukan investasi, salah satunya menyangkut besar kecilnya risiko. Itu sangat penting, karena dana yang digunakan untuk investasi adalah milik peserta Jamsostek," tambahnya.

Hotbonar juga mengungkapkan rencana Jamsostek untuk membeli saham beberapa BUMN yang akan melakukan "right issue" (pelepasan saham baru) seperti Bank Mandiri, BNI, dan PT Krakatau Steel.

Program Renovasi Rumah Bagi Tenaga Kerja Peserta JAMSOSTEK

2010-10-19T13:57:00.003+07:00

Kepala Cabang PT Jamsostek Jambi, Iswandhy Syaruly kepada Antara News mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) akan meluncurkan program pinjaman renovasi rumah-kerjasama bank (PRR-KB).

"Kita sudah melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan program tersebut, yang nantinya segera direalisasikan pada tenaga kerja yang ingin mengembangkan atau merenovasi rumahnya," katanya.

Ia menyebutkan, pinjaman maksimal yang diberikan PT Jamsostek Rp30 juta masa pinjaman sampai sepuluh tahun dengan bunga enam persen.

Pembantu Rieke Dyah Pitaloka Ikut Jamsostek

2010-10-19T07:57:00.005+07:00

Artis dan anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka mengatakan akan mendorong pekerja rumah tangga (PRT) untuk bisa masuk ke dalam sistem Jamsostek agar memiliki jaminan sosial di hari tua sesuai dengan Undang-Undang No 40 tahun 2004.

"Kalau saya mendorong undang-undangnya, pertama saya harus mengimplementasikan dari saya sendiri. Termasuk jaminan sosial ini, saya akan kasih kepada orang yang bekerja sama saya, kaya driver dan PRT di rumah," tutur Rieke.

BTW, bu...ibu sendiri sudah masuk Jamsostek belum?

Risiko merger BUMN Jaminan Sosial

2010-10-19T07:22:00.004+07:00

Berikut tulisan Achmad Mochtarom tentang risiko jika empat BUMN jaminan sosial di merger/digabung:

Risiko merger BUMN jaminan sosial - Setiap program asuransi menjanjikan manfaat yang berbeda

OLEH ACHMAD MOCHTAROM Pengajar STIA LAN Jakarta

Empat BUMN yaitu Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes yang menyelenggarakan asuransi dan jaminan sosial pekerja, pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara dan TNI/Polri nyaris dilebur dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Gertak politik atau bukan, wacana itu telah tertuang dalam RUU BPJS hasil inisiatif DPR dan menunggu hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR. Sebelum niat merger empat BUMN tersebut direalisasikan, seharusnya parlemen mengkaji terlebih dahulu historis terbentuknya masing-masing BUMN dan test practice jaminan sosial. Lalu, apa dampak operasional jika empat BUMN tersebut dimerger?

Pada saat ini, empat BUMN penyelenggara jaminan sosial belum diyakini tuntas memvalidasi data peserta. Data peserta asuransi dan jaminan sosial tidak sesederhana di perbankan yang hanya terdiri dari data pribadi dan catatan pembukuan.

Masing-masing penyelenggara jaminan sosial, selain wajib mempunyai data identitas pribadi peserta, mereka juga wajib memelihara data kepegawaian dan keluarga serta catatan transaksi keuangan baik iuran maupun pembayaransantunan.

Belum lagi, ditambah data perusahaan pe serta sebagai pemberi kerja yang betanggung jawab financial, mendaftar kesertaan, setor iuran, dan meng-up-date data serta membantu pengurusan klaim.

Jamsostek diperkirakan mencapai 29 juta peserta tetapi yang aktif hanya sekitar 8,5 juta, sementara itu Taspen mempunyai kisaran 6 juta peserta dan pensiunan. Asabri mengelola data kurang lebih 1,2 juta anggota, dan peserta Askes diperkirakan mencapai 16 juta. Masing-masing mempunyai kepentingan terhadap data karena sebagai dasar penagihan premi dan kontrol pembayaran santunan atau pensiun.

Jamsostek, Taspen, dan Asabri mempunyai kebutuhan jenis data yang serupa sekalipun berbeda kelompok kesertaannya. Jikalau ketiga kelompok peserta ini digabung dan dikelola oleh satu penyelenggara jaminan sosial maka tidak berarti data tersebut akan menjadi lebih ringkas. Sebaliknya, satu lembaga harus mampu mengelola 35 juta data peserta.

Penggabungan data dari kelompok dan item yang beragam, justru akan menyulitkan lembaga tunggal tersebut melakukan konversi, pemeliharaan, dan memvaliditasi data.

Merger data dari empat BUMN itu berpotensi mengalami crash sehingga . dikhawatirkan data menjadi tidak valid. Efek domino dari risiko tersebut, antara lainpenyelenggaraakan kesulitan menagih iurandan membayar santunan ataupensiun karena akurasi datadiragukan.

Teknologi informasi

Sudah dapat dipastikan, keempat BUMN jaminan sosial telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data. Hardware dan software yang dipakai mereka tentu akan berbeda disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas dan teknologi yang tepat.

Apabila keempat BUMN tersebut membangun teknologi informasi masing-masing RplO miliar dan telah berjalan dengan baik, dapat diasumsikan saat ini penyelenggaraanjaminan sosial pekeria telah menelan minimal Rp40 miliar. Andaikata merger dilakukan akan terjadi penggabungan pengelolaan data 35 juta record yang tentunya diperlukan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dengankapasitas dan teknologi yang lebih canggih.

Artinya, bukan tidak mungkin merger ini akan mendorong pembelian perangkat akibat pembangunan teknologi informasi yang diharapkan lebih besar kapasitas dan lebih canggih teknologinya. Belajar dari pembangunan teknologi informasi perbankan nasional yang notabene ketinggalan dari Malaysia, beberapa tahun silam diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Waktu yang diperlukan untuk konversi teknologi tersebut bisa lebih dari 4 tahun atau jauh lebih lama dari Malaysia yang luasnya lebih kecil.

Mungkinkah BUMN jaminan sosial itu rela membuang teknologi yang telah dibeli, dan gotong royong membeli teknologi untuk mengelola data merger itu?

Bisakah dimengerti semua biaya itu bakal ditanggung peserta karena harus diambil dari kumpulan iuran atau premi peserta. Akibat pembiayaan itu dimungkinkan akan mengurangi dana cadangan dengan konsekuensi tidak terjadikenaikan nilai santunan.

Bukan Tabungan

Program asuransi sosial bagi PNS, pejabat negara, dan TNI-Polri antara lain meliputi tabungan hari tua (THT), pensiun serta asuransi kesehatan. Sejak awal, mereka mempunyai kewajiban membayar iuran dan dijanjikan mendapatkan manfaatnya pada saat berhenti bekerja atau pensiun.

Program tersebut dikelola de ngan pendekatan asuransi, bukan tabungan. Manfaat yang diperoleh adalah manfaat pasti bukan akumulasi iuran ditambah bunga, jika terjadi kekurangan pendanaan pemerintah selaku majikan wajib membayar kekurangan tersebut.

Sementara itu, jaminan hari tua bagi pekerja swasta dikelola dengan metode tabungan, sehingga manfaat yang diterima akumulasi iuran ditambah bunganya. Masing-masing program asuransi atau jaminan sosial tersebut memungut iuran dan menjanjikan manfaat berbeda dengan tingkat risiko dan upah yang berbeda.

Jika dua program jaminan sosial tersebut dimerger, sangat tidak mungkin manfaat pekerja swasta dikonversi atau ditingkatkan sama dengan PNS, pejabat negara dan TNI-Polri. Bila hal itu dilakukan maka pengusaha selaku majikan akan membayar kekurangan pendanaannya.

Demikian juga terhadap jaminan sosial rakyat yang selama ini tidak setor iuran, pemerintah/negara selaku penanggung jawab harus menyediakan dana besar untuk mengejar persamaan manfaat untuk kelompok pekerja.

Mengurangi manfaat pun tidak mungkin dilakukan bagi PNS, pejabat negara dan TNI Polri. Jadi, menyamaratakan san-unan jaminan sosial antara rakyat dan pekerja sangat berisiko dalam pendanaan dan berpotensi timbul konflik kepentingan.

Demikian besar risiko operasional merger, maka sangat bijak bila pemerintah membentuk BPJS tersendiri yang khusus me ngelola jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

[Via]

Kenapa Dokter mukanya serius?

2010-10-18T19:02:00.002+07:00

Hasil Riset Masalah Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) JAMSOSTEK

2010-10-18T18:38:00.006+07:00

MASALAH PELAYANAN JPK/JAMSOSTEK

Sutjana, D.P.; Adiputra, N.
Laboratorium.Fisiologi, S2 Ergonomi Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, Denpasar

ABSTRAK

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) tenaga kerja adalah salah satu programJAMSOSTEK guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerja beserta keluarganya agar tetap sehat sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan. Program JPK adalah usaha gotong royong, dimana yang berpenghasilan lebih besar membantu yang berpenghasilan lebih kecil dan yang sehat membantu yang sakit. Untuk mengetahui manfaat dan permasalahan pelaksanaan program JPK telah dilakukan wawancara terhadap 100 orang tenaga kerja (60 orang peserta dan 40 orang mantan peserta program JPK) dan 5 orang dokter yang memberikan pelayanan. Hasil yang diperoleh 90 % menyatakan bahwa program JPK sangat baik dan sangat bermanfaat, 10 % menyatakan tidak bermanfaat. Dalam pelaksanaan Program JPK tenyata masih dijumpai berbagai masalah yang menimbulkan kekecewaan peserta seperti: a) Penjelasan program JPK kepada peserta sangat kurang. b)Pengusaha tidak jujur melaporkan upah karyawan. c) Rantai birokrasi rujukan ke RS sangat merepotkan. d) Walau membawa kartu JPK mengambil obat harus bayar dan penggantiannya sering tidak sesuai dengan jumlah di kwitansi. e) Biaya persalinan dan kaca mata terlalu kecil. f) Pengelompokan peserta pada fasilitas pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan pilihan peserta. g) Besarnya kapitasi terlalu kecil. h) Dengan pelaksanaan program JPK seperti sekarang pelaksanaan kesehatan kerja di perusahaan menjadi mundur.

Kata Kunci : Pelayanan, Jaminan pelayanan kesehatan.

Silahkan download paper MASALAH PELAYANAN JPK/JAMSOSTEK selengkapnya di sini.

Pocong JAMSOSTEK

2010-10-18T16:05:00.003+07:00

Ini yang nulis Adhitya Mulya penulis yang punya suamigila.com, bukan gw...sumpeh! Judul aslinya sich Pocong 23. Lucu apa nggak...baca aja dech sendiri!

Jadi ceritanya gua baru sign up ke www.facebook.com. Di sana gua hook up sama temen gua orang sinemart yang jadi produser Pocong #2. Dalam statusnya dia bilang "can't wait to hear Pocong #3 scoring!!" Weleh, pikir gua, ternyata pocong udah mau dibuat threequelnya.

Gak banyak film yang selamet dibikin threequelnya. Kalo gak filmnya yang lama-lama gak laku, bintangnya yang lama-lama loyo. Liat Jurassic Park. Atau liat Rocky yang same dibikin #6-nya. Gila tu orang udah jadi aki-aki padahal baru #6 doang. Gua kebayang kalo sampe pocong dibikin film ke #23-nya.

"aaaaaaaaaaaand cut!" kata sutradara pocong #23. "Kita break makan siang dulu ya."
Si pocong yang beneran tertatih-tatih berdiri.
"Sut..." kata pocong, manggil sutradara, "Gua cabut dulu ya. Gua sekalian makan siang di luar"
"Ih kemana? Lu gimana sih! Gua mau syuting ngebut nih. Gaya amat lunch di luar segala. Inget lu jadi pocong udah jadi aki-aki. Itu orok udah gua sediain. Susah tauk nyari orok!"
Pocong jutek. "Ih masak gua keluar sebentar aja gak boleh?!"
"Lu mau apa? Tu liat di balik pu'un!" Keduanya menoleh ke pohon angker di setting syuting. Ada banyak pocong beneran ngintip dan langsung pura-pura sibuk sendiri. "Ada banyak pocong muda yang mau gantiin lu dengan bayaran lebih rendah. contohnya: orok sapi. Gak kayak elu mintanya orok manusia mulu. Kirain nyari orang beranak gampang apa?"
"Ye, bukannya belagu. Ini gua mau ngurusin jamsostek gua. Ntah kenapa gak cair bulan kemarin. Istri gua juga kan mesti belanja."
"Ya udah sana. 1/2 jam ya."
"Lu tega deh. Ini gua kan udah tua, gua lompat aja beser."
"Ya udah sana!"

30 menit kemudian, sesampainya di gedung jamsostek, Pocong masuk dengan melompat-lompat. Dia mengambil kartu tunggu dan duduk di sebelah jin tomang dan kuntilanak.
"Eh kunti. apa kabar?"
"Baek mas."
"Gak bunuh orang hari ini kun?"
"Gak. Lagi puasa."
"Oh pantes. Jamsostek lu gak cair ya?"
"Iya nih bete. Secara gua janda, ini pemasukan gua satu-satunya. Pemerintah makin gak beres aja."
Pocong teringat akan sesuatu. "Eh iya, gua janjian sama suster ngesot. Bentar gua telfon dulu."
"Halo, Sus? Lu di mana?"
"Aiyya, wo balu belok masuk thamlin aah."
Pocong bingung, dia berbisik pada kunti. "Kun, sejak kapan suster ngesot jadi cina?"
"Heh? cina? Dia kan kebumen."
"Sus, lu kenapa?"
"Ni ya wo kasih tau. Wo barusan makan orang cina. Makanya jadi gini wo punya omongan."
"Ya elah. Oh iya. balik ke topik semula. Gua mau nanya aja. LO KE SINI GIMANA? MELATA APA? LAMA AMAT?"
"Aiyaaa. WO KAN NGESOT! Udah ah berisik lu orang!"
-Klik-

Pocong terduduk dengan lesu di samping kunti.
"Jaman sekarang udah beda ya. Kun."
"Iya."
"Jaman dulu orang ngeliat kita, jerit-jerit. Sekarang, kita diperdubak jadi insan perfilman yang dibayar gak seberapa."
"Padahal semua film horor box office tuh."
"Iya. Sekarang kita bunuh orang gak seru lagi."
"Iya. Eh gini aja. kita ke atas gedung, trus jorokin yuk. Untuk seneng-seneng aja." ajak kunti.
"Ayo ayo!" mereka segera beranjak.
"Tapi pelan-pelan. Asam urat."
Di atas gedung mereka berpapasan dengan pegawai kantoran dan segera menakut-nakuti orang itu. Orang itu bereaksi dengan penuh logika dan logikanya berkata bahwa penyelesaian terbaik dari bertemu setan adalah melompat dari gedung.

Tak setelah setelah orang tu mejret kemana-mana di lantai dasar, pocong dan kunti kembali ke kantor jamsostek. Mereka senang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama mereka membunuh untuk senang-senang lagi. Sesampainya di kantor jamsostek. Mereka bertemu dengan suster ngesot yang sekarang lebih pantes disebut nenek-ngesot.
"Dih, tampang lu jutek bener. Kayak yang baru makan orang jawa aja."
"BT nih. Jamsostek tutup."
"Kenapa?" tanya mereka.
"Kepala cabangnya baru lompat dari gedung. Jamsostek tutup sampai pengumuman selanjutnya." Nenek-ngesot menggedor-gedor jendela "LU KIRA GAMPANG AJA NGESOT RAGUNAN-THAMRIN!???????????? KUNYUK!"
Pocong dan kunti saling bertatapan.

This is definitely not their day.

Photo: Kantor JAMSOSTEK Bandung 1

2010-10-18T14:20:00.000+07:00

Apakah perusahaan saya wajib mengikutkan karyawan pada program Jamsostek?

2010-10-18T13:22:00.002+07:00

Pertanyaan :

Perusahaan saya adalah perusahaan yang bergerak di bidang gas dan energi, karyawannya telah berjumlah 100 lebih. Apakah perusahaan saya wajib mengikutkan karyawan pada program Jamsostek? Bagaimana jika perusahaan saya tidak ikut Jamsostek?

Jawaban :

Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah hak setiap tenaga kerja, baik dalam hubungan kerja maupun tenaga kerja luar hubungan kerja. Oleh karena itu, program Jamsostek tersebut wajib dilakukan oleh setiap perusahaan (pasal 3 ayat [2] jo. pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek). Bahkan ditegaskan kembali dalam UU No. 3 Tahun 1992 bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut dalam program Jamsostek (pasal 17).

Persyaratan dan tata cara kepesertaan dalam program Jamsostek diatur lebih lanjut dalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yang antara lain disebutkan, bahwa pengusaha yang (telah) mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero). Demikian ketentuan pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1992.

Dengan demikian, apabila di perusahaan Saudara telah mempekerjakan pekerja (dalam hubungan kerja) 100 orang atau lebih, maka tentu sudah sangat wajib ikut dan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek pada PT Jamsostek (Persero). Kalau perusahaan Saudara tidak ikut/tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jamsostek, maka selain diancam dengan sanksi hukuman kurungan (penjara) selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50 juta (pasal 29 ayat [1] UU No.3 Tahun 1992) juga kemungkinan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha (pasal 47 huruf a PP No.14 Tahun 1992). Bahkan, perusahaan Saudara diwajibkan menanggung semua konsekuensi yang terjadi dan terkait dengan program jaminan sosial tersebut, seperti konsekuensi bilamana terjadi kecelakaan kerja, kematian dan/atau jaminan hari tua serta jaminan pelayanan kesehatan (pasal 8 ayat [1] dan pasal 12 ayat [1] pasal 14 ayat [1] dan pasal 16 ayat [1] UU No.3 Tahun 1992).

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

[Via]

MEASURING THE EFFECTS OF FEAR APPEALS ON CONSUMER’S COGNITION, AFFECTION AND PURCHASE INTENTION IN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY

2010-10-18T12:10:00.001+07:00

By Bunyamin Najmi

Introduction

A great deal of marketing effort is aimed at persuasion, which may be defined as “attempted attitude and behavior change”. Attitudes are essentially stable structures and are not easily modified. Marketers can think of the attitude components and attempt to focus on one of them in their effort to change attitudes (Evans et al., 2006). Besides humor, fear is one of the more commonly used bases for persuasion in mass communications. Practices across the various continents suggest that fear appeals are an effective strategy for changing attitudes or behaviors (Das, 2001) because fear assumed as a driver or a motivator of behavior (Leventhal, 1974).

The potential effects of fear appeals on persuasion have been tested extensively on a broad variety of topics, such as tetanus inoculation, seat belt, dental hygiene, smoking, venereal disease (Das, 2001), public health campaigns (Hastings & Stead, 2004), road safety and safe sex for a number of reasons (SWOV, 2009).

There are various research findings about how fear appeals exactly work. One of the pioneer researchers is Howard Laventhal (1969) in his study “Fear Appeals and Persuasion: The Differentiation of a Motivational Construct” found that both fear and effectiveness of the communication influenced attitudes and intentions. He further concluded that when people are faced with danger, they prefer to do something rather than nothing, and they always prefer the most effective means of control regardless of the intensity of their emotions. The more vivid the threat, the more important it is to do something. But even when fear is high and recommendations poor, they show no signs of denial.

However, the most recent meta-analysis concluded that the preponderance of evidence supports a linear model of fear arousal—the more fear, the greater persuasion—and that there is no evidence to support the inverted-U-shaped model of fear (Witte & Allen, 2000).

This study explores how people effected by fear appeals. In particular, focus on how level of fear effects on consumer behavior. Thus, the study investigates the effects of fear appeals on consumer’s cognition, affection and purchase intention in Employees’ Social Security.

Method

The research involved one hundred and seven male and female of social security members. They participated in the experiment. The experiment consisted of two designs, high and low level of fear.

There were three dependent variables: Consumer cognition, affection, and purchase intention after reinformationing information. We measured those three dependent variables using measurement which was developed by Fenghueih Huarng, Jan-hui Liao, Bao-lin Lin (2006).

We measured Information cognition by asking subjects to rate the degree of their agreement to the following six questions: (1) INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY on this information is helpful to me. (2) This information delivers important INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY explanation. (3) I agree with the viewpoint of INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY in this information. (4) After viewing this information, I obtained some knowledge about INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY. (5) This information fits consumers’ need. (6) This information provides a lot of INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY explanation.

We measured affection by asking subjects to rate the degree of their agreement to the following six questions: (1) I like this information. (2) I like the wording content of this information. (3) This information is hard to understand. (4) This information is impressive. (5) This information is attractive. (6) This information is persuasive.

We measured Purchase Intention by the following seven questions: (1) I want to know more about INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY. (2) I would like to introduce INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY to others. (3) It is worth to join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY as shown in the information. (4) If I need a social security in the future, I will join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY. (5) If my friends need social security protection, I would recommend them to join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY. (6) If I need social security in the future, I would definitely to Join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY. (7) Without the restriction of budget, I would like to join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY.
All questions were measured by a Likert scale of seven points from 1 = very disagree to 7 = very agree.

Result and Discussion

The validity test using Pearson Correlation for benefit appeal result: all six cognition and effect items were pass the validity test because sig. (2-tailed) lower than 0.05. Two items of Purchase Intention .145 (I want to know more about INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY) and Purchase Intention .170 (Without the restriction of budget, I would like to join INDONESIAN EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY) the items both were deleted because sig. (2-tailed) higher than 0.05, while five items were pass the validity test sig. (2-tailed) lower than 0.05.

The validity test using Pearson Correlation for fear appeal result: all six cognition and Purchase Intention items were pass the validity test because sig. (2-tailed) lower than 0.05. One item of Ad Effect .145 (This information is hard to understand) was deleted because sig. (2-tailed) higher than 0.05, while five items were pass the validity test sig. (2-tailed) lower than 0.05.

The values of Cronbach coefficient alpha for six cognition items, six affect items, seven PI items of benefit appeals are .946, .817, and .895 (n = 51) respectively. The values of Cronbach coefficient alpha for six Ad cognition items, six Ad affect items, seven PI items of fear appeals .942, .742, and .971 (n = 56) respectively. The alpha coefficient for the all variables is higher than .70 suggesting that the items have relatively high internal consistency.

Levene's Test of Equality of Error Variancesa shows that F value of Cognition = 3.844 with .053 significant, Affection F=.191 with .663 significant, and Purchase Intention F =5.335 with .023 significant. All F is not significant because > .005 so all dependent variables are homogeneous.

The Value of Box’s M=8.441 with .225 significant. It is > 0.05. Hypothesis 0 (H0) is accepted. The observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups. (Table 4)
F for Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root.x have signification more than 0,05. Meaning, F value for Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root is not significant = .867. So, there’s no differentiation between cognition, affection and Purchase Intention using high or low level of fear.

Tests of “between-subjects effects”, as shown below (cognition), F Value= .623 with signification =.432, (Affection), F Value= .003 with signification =.954, and (Purchase Intention), F Value= .043 with signification =.837 all the results are > .005 significant.

The results suggest that there are no differentiation between cognition, affection and Purchase Intention using high or low level of fear.

Conclusions and Implications for Theory and Practice

The results of this research show that there are no correlation among influence cognition, affection and purchase intention in both high and low level of fear. And also there’s no evidence that using high level of fear is more effective than low level of fear to influence cognition, affection and Purchase Intention in Indonesian Employee’s Social Security. High and low levels of fear appeals are have similar effect to cognition, affection and Purchase Intention. The results provide useful input to policy makers and to marketers to choose an effective mass communication or advertising campaign. Further research ideas stemming from this include the effect of fear appeals on social marketing.

REFERENCES:

________SWOV Fact Sheet: Fear-based information campaigns (April 2009)

Brian Sternthal and C. Samuel Craig (1974). Fear Appeals: Revisited and Revised.

Enny Das (2001). How fear appeals work, Motivational biases in the processing of fear-arousing health communications.

Fenghueih Huarng (2006). Jan-hui Liao, Bao-lin Lin, Using Fear Appeal in Green PC Advertising.

Howard Leventhal (1969). Fear Appeals and Persuasion: The Differentiation Of A Motivational Construct.

Jay D. Lindquist & M. Joseph Sirgy (2009) Shopper, Buyer, and Consumer Behavior.

John Webb (2004). Fear Appeals in Social Marketing: Strategic and Ethical Reasons for Concern

Kim Witte (1993). Message and Conceptual Confounds in Fear Appeals: The Role of Threat, Fear, and Efficacy.

Leshner, Glenn., Vultee, Frederick and Bolls, Paul. (2007). When a Fear Appeal isn’t a Fear Appeal: The Effects of Graphic Antitobacco Messages.

Martin Evans, Ahmad Jamal and Gordon Foxall (2006). Consumer Behaviour.

Mukul G. Asher, Social Security Reform Imperatives: The Southeast Asian Case (2006)

Apa sangsi tidak ikut JAMSOSTEK?

2010-10-17T16:40:00.006+07:00

Dibawah ini saya petik beberapa pertanyaan dan pernyataan mengenai apa sangsi jika tidak ikut JAMSOSTEK?

Iwayan Trima'bodag: udh 2 thun sy bekerja d perusahaan pt balinusa windumas,,knp sampai karang sy belum dapat jamsostek.... Pa bs jamsostek memberi sy solusi???

Pius Situmorang: saya ingin tanya apa sech hukumnya jika suatu perusahaan tidak memberikan JAMSOSTEK.

Novriyanto Dee: ‎@ Apakah ada sanksi /hukuman bg perusahaan yg tdk tertib membayarkan 'JamSostek' kpd karyawan2nya ???Thanks

Sandy Ghibol Ariefiandanu: woyy abang,,mbak2 sekalian,,mau nanya donkkk,,saya kan sebelumnya bekerja dan mendapatkan jamsostek dari kantor saya itu jadi setiap bulanya gaji saya dipotong untuk masuk ke jamsostek,,tapi yang jadi masalah sekarang saya sudah tidak bekerja di kantor itu lagi alias sudah pindah kerjaan,dan di kantor saya yang baru tidak ada jaminan jamsostek,,bagaimana cara ngurusnya..terimakasihhhhh

Gemblung Man: Pelanggaran2 sebenarnya mudah saja diketahui Jamsostek, kami buruh kebanyakan tidak tahu karena kurangnya sosialisasi dan wawasan. MENGAPA TIDAK JAMSOSTEK SAJA LANGSUNG ADUKAN INI KE DISNAKER......?????

Jawaban:

Berdasarkan peraturan dan perundangan yang ada saat ini:

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia. Setiap pekerja di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dasar dari resiko-resiko sosial. Sebagian besar iuran Jamsostek ditanggung Perusahaan.

Sangsi berdasarkan UU No 3 1992, Bab VII pasal 29: kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50 juta.

Jamsostek sebagai badan penyelenggara tidak diberikan wewenang melakukan penyidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Depeartemen yang mengurusi ketenagakerjaan. JAMSOSTEK melaporkan setiap pelanggaran kepada pihak terkait.

Sosialisasi Herregistrasi JAMSOSTEK

2010-10-17T14:52:00.001+07:00

Persyaratan untuk mengajukan Bantuan Beasiswa

2010-10-17T14:33:00.002+07:00

Pertanyaan:

Sarman Sinaga: Aku anggota Jamsostek, telah berkeluarga dan mempunyai anak, apa ada beasiswa dari jamsostek kalau bisa syaratnya?

Jawaban:

Bantuan beasiswa merupakan salah satu wujud program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bidang pendidikan, sebagai sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa khususnya anak-anak tenaga kerja peserta Jamsostek.

Program Bantuan Beasiswa bertujuan membantu tenaga kerja peserta Jamsostek dalam pembiayaan pendidikan anak tenaga kerja yang berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan.

Persyaratan untuk mengajukan Bantuan Beasiswa adalah:

1. Bagi Perusahaan
* Telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek minimal 1 (satu) tahun
* Tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek
2. Bagi Tenaga Kerja
* Telah menjadi peserta Jamsostek minimal 1 (satu) tahun dan masih aktif
* Upah maksimal 300% dari upah minimal kabupaten atau upah minimal kota
* Mendapat nilai diatas 7,00 untuk SD/SMP/SMu dan IP 2,75 untuk Masiswa.
* Anak tenaga kerja yang meninggal dunia / cacat total tetap akibat kecelakaan kerja
* Anak tenaga kerja tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari insatansi lain
* Mengisi formulir permohonan bantuan beasiswa Jamsostek

Tata Cara Pengajuan Jaminan Hari Tua

2010-10-17T14:15:00.004+07:00

Pertanyaan:

Shinty Tanata: Mo nanya yah, kalo kita mo ngambil saldo jamsostek kita. Apa mesti pake kartu jamsostek tsb? Bisa nunjukin paspor, atau data laen? Thanks

Jawaban:

1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan:
a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli
b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)
c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
d.Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya
e. Kartu Keluarga (KK)

2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter

3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:
a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
b. Photocopy Paspor
c. Photocopy VISA

4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:
a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
b. Photocopy Kartu keluarga

5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:
a. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
b. Surat pernyataan belum bekerja lagi

PertanyaanTentang Jaminan Hari Tua

2010-10-17T14:06:00.003+07:00

Pertanyaan dari Facebook Fanpage:

Ahmad Wisnu Wisnu: Mau tanya nih.........bgman cara menghitung kalo basic Rp.2.915.000,- tunjangan tetap Rp.60.000,- ( maaf sy sebutkan agar sy nnt bs jelas). Karna slama ini sy kena potong Rp.118.000,-tiap blnnya. & apakah ini sdh bener?????????Mohon penjelasannya...

Ady Kuslan: Aq mw tny soal jht?Aq udh gk krj lg udh 2thn,gmana mw mencaikan dana jht?Lw mw menunggu trus ampe kpn,lgian aq udh gk krj lg?Gmana neh.

Töni Zànàmà Ariyàntö: kepada JAMSOSTEK bagian pencairan dana milik nasabah,saya ingin bertanya bagaimana mencairkan JAMSOSTEK yg sdh pada waktunya di cairkan,thank

Jawaban:

Iuran Program Jaminan Hari Tua:

Ditanggung Perusahaan = 3,7% dari gaji yang dilaporkan
Ditanggung Tenaga Kerja = 2% dari gaji yang dilaporkan

Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan
masa tunggu 1 bulan
Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Photo: Kartu JAMSOSTEK di dalam dompet seorang perempuan

2010-10-17T13:47:00.001+07:00

Photo: Menara JAMSOSTEK

2010-10-17T13:46:00.000+07:00

Refleksi di Menara Jamsostek

2010-10-17T13:45:00.000+07:00

Photo: Menara JAMSOSTEK

2010-10-17T13:38:00.001+07:00

Photo: Gedung JAMSOSTEK Kantor Pusat

2010-10-17T13:31:00.000+07:00

Dapen segera dapat insentif

2010-10-17T13:28:00.001+07:00

Oleh: M. Tahir Saleh

JAKARTA: Pemerintah akan memberikan insentif bagi industri dana pensiun guna meningkatkan kontribusi aset industri jaminan hari tua itu terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah terus membuka diri untuk berdiskusi bagaimana industri dapen bisa lebih kuat melalui beberapa insentif. Namun, Menkeu belum menyebutkan secara detail insentif tersebut.

"Kami membuka diri untuk diskusi agar ke depan dapen bisa lebih sehat. Kontribusi terhadap PDB bisa lebih dari posisi saat ini yang hanya 2%. Bagaimana mendiskusikan beberapa insentif yang diinginkan industri, seperti pajak yang sudah dimudahkan," katanya ketika membuka Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Award 2010 di Jakarta, Rabu malam.

Agus mengatakan pemerintah juga akan memperkuat pengaturan dan pengawasan industri dengan perbaikan regulasi. Langkah itu guna menjaga keseimbangan portofolio investasi yang saat ini sebesar 70% merupakan instrumen jangka panjang.

"Namun, sebenarnya kami sudah melakukan banyak hal, a.l. perbaikan dalam pengawasan industri dana pensiun seperti mengubah jangka waktu pemberian izin pembentukan dana pensiun," kata Agus.

Menkeu mengatakan aset industri dana pensiun saat ini berkembang pesat. Jika aset dapen pada 1995 baru mencapai Rp10,7 triliun, total aset Januari-Agustus 2010 akhirnya menembus Rp 121 triliun. Hal itu menunjukkan dalam kurun waktu 15 tahun, aset dapen tumbuh 11 kali lipat atau 17,65% per tahun.

"Kalau melihat angka itu kita bersyukur dan kita patut bersama terus menjaga agar industri dapen dalam negeri terus berkembang sehat dan berkesinambungan," katanya.

Namun, dari sisi nominal nilai tersebut dinilai masih terlalu kecil kontribusi terhadap PDB. PDB tahun lalu mencapai Rp5.000 triliun dan tahun ini sebesar Rp6.000 triliun, sedangkan pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp7.000 triliun.

Oleh sebab itu, lanjutnya, jika aset dapen masih di bawah 1,9% dari PDB, pertumbuhan industri dapen dinilai belum maksimal dibandingkan dengan potensi yang ada.

Selanjutnya, Agus memuji dapen domestik yang mampu menekan fluktuasi di pasar modal ketika terjadi krisis global pada akhir 2008.

Menurut dia, ketangguhan industri ini dalam menghadapi krisis ekonomi global patut dibanggakan mengingat dapen tidak melepas modal pada portofolio pasar modal, bahkan ditambah melalui dana iuran.

Pada kesempatan yang sama, Ketua ADPI Djoni Rolindrawan menegaskan pihaknya mendukung terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini sedang digagas melalui rancangan undang-undang.

Dia mengatakan hal itu mendorong perlunya perlindungan dan pengawasan industri dapen, karena dana dapen lebih dari 90% diinvestasikan pada pasar uang dan pasar modal.

"Kami mendukung sepenuhnya OJK, karena dapen mengelola dana peserta yang menggantungkan dana hari tuanya. Hal ini perlu mendapat perlindungan dari insitusi, seperti OJK. Apalagi investasi kami mayoritas pada pasar modal," katanya.

Terkait dengan aset, Djoni membenarkan aset industri belum berkontribusi besar terhadap PDB, karena dapen yang belum menjadi kewajiban bagi perusahaan. UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun hanya menggariskan pengelolaan dana pensiun bersifat sukarela.

"Memang benar demikian aset terhadap PDB masih 2%, sedangkan dapen di Malaysia sudah berkontribusi hingga 57% dari PDB," katanya.

Harmonisasi regulasi

Jika dapen diwajibkan, kewajiban tersebut memerlukan harmonisasi dengan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang juga mewajibkan jaminan pensiun.

Senada dengan Djoni, Ketua Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia Hotbonar Sinaga mengatakan pihaknya menilai perlu adanya sinkronisasi perundang-undangan mengenai jaminan sosial guna pelaksanaan UU SJSN. “Sinkronisasi perundangan perlu ada, karena beberapa UU tumpang tindih,” kata Hotbonar.

Dia mencontohkan UU No. 11/1992 mengatur perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun, tetapi perusahaan belum diwajibkan mengelola dana pensiun.

Meski demikian, UU No.40/2004 tentang SJSN menyebutkan jaminan pensiun merupakan satu dari lima jaminan yang wajib disediakan bagi masyarakat.

Lima jaminan tersebut adalah jaminan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Hotbonar mengatakan sinkronisasi dengan UU SJSN juga perlu dilaksanakan dengan UU No. 3/ 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. (Sylviana Pravita R.K.N.)(tahir.saleh@bisnis.co.id)

[Via]

DPR harus tuntaskan RUU 'jamsos'

2010-10-17T13:24:00.000+07:00

JAKARTA - DPR harus menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar BPJS bisa dibentuk sebelum Desember 2010.

"Sebelum Desember, BPJS harus dapat terbentuk," kata aktivis Nasional Demokrat (Nasdem) Didik J Rachbini di Jakarta.

Ia mengatakan, pembentukan BPJS ini penting untuk memenuhi amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU tersebut, disebutkan pemerintah harus merealisasikan sistem jaminan sosial nasional dengan membentuk BPJS yang merupakan lembaga pengelola jaminan sosial.

Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa realisasi SJSN paling lambat lima tahun setelah UU No 40/2004 tersebut ditandatangani yaitu Oktober 2009.

Mantan Ketua Tim Sistem Jaminan Sosial Sulastomo mengatakan, pemerintah jangan lagi mengabaikan SJSN apalagi telah diamanatkan oleh UU No 40/2004.

"Mengabaikan SJSN sama saja dengan membuat rakyat tidak terlindungi dan menderita karenanya. Padahal sesuai dengan amanat UUD 1945, negara melindungi warga negaranya," katanya.

Ia juga mengaku heran sebab, UU tersebut telah disahkan enam tahun lalu dan hingga kini belum juga dapat direalisasikan. Padahal, menurut dia, telah diatur waktunya paling lambat lima tahun setelah UU 40/2004 disahkan.

Ia mengungkapkan, jaminan sosial nasional sangat dibutuhkan warga negara Indonesia, sebab dengan itu, maka diharapkan nantinya setiap warga dapat terlindungi.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar juga sangat menyanyangkan berlarut-larutnya realisasi SJSN tersebut.

Ia mengatakan, untuk mengkaji pembentukan SJSN, Bank Pembangunan Asia (ADB) pada 2002-2003 dan bantuan sebesar 800 ribu dolar AS.

"Dana itu berupa utang berasal dari ADB sendiri sebesar 400 ribu dolar AS dan 400 ribu dolar AS sisanya dari Inggris yang disalurkan melalui ADB," katanya.
"Dan kini RUU BPJS sebagai realisasi SJSN masih dibahas, padahal, seharusnya sudah selesai Oktober 2009 lalu," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya pada 10 Juni 2010 lalu telah memasukan gugatan warga negara terhadap Presiden, Ketua DPR, Wakil Presiden dan menteri-menteri pemangku kepentingan terkait SJSN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah melanggar amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 2 dan Pasal 28h, UU No 40/2004 serta UU no 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Editor: HARLES SILITONGA
(dat07/ann)

[Via]

RUU BPJS harus implementasikan UU SJSN

2010-10-17T13:19:00.001+07:00

JAKARTA. Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) selaku anggota Panja Pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) menilai, persoalan terkait penyelenggara jaminan sosial seharusnya berkiblat pada regulasi induknya, yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Artinya, jika dalam RUU BPJS yang dipersoalkan adalah penyelenggara tunggal, berarti UU SJSN harus direvisi. “Pasalnya, dari sisi legal, kalau ingin penyelenggara jaminan sosial ini merupakan badan tunggal berarti produk hukum induknya harus direvisi. Karena, secara eksplisit, UU SJSN itu sendiri menyebut penyelenggaranya terdiri dari beberapa,” ujar Kepala Biro Perasuransian Bapepam Isa Rachmatarwata, Jumat (8/10).

Pembahasan tersebut, menurut dia, harus ekstra hati-hati mengingat cakupan sistem jaminan sosial ini cukup luas, yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, jaminan sosial harus memiliki dasar yang cukup kuat sehingga bisa berjalan baik dalam implementasinya ke depan. Maklum, dalam jaminan sosial nanti, masyarakat akan mengiur.

Dalam rapat kerja Pansus RUU BPJS, Menteri Negara BUMN Mustafa Ali Abubakar mengungkapkan, potensi peleburan beberapa perusahaan BUMN sebagai penyelenggara jaminan sosial masih sangat terbuka. Dengan catatan, persyaratan yang dipatok pemerintah terpenuhi, seperti perusahaan nirlaba, tidak kena pajak, dan mengedepankan prinsip keterbukaan.

[Via]

Diperlukan sinkronisasi UU jaminan sosial

2010-10-17T13:17:00.000+07:00

Oleh: M. Tahir Saleh

JAKARTA: Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), diperlukan sikronisasi perundangan-undangan yang mengatur jaminan sosial.

"Sikronisasi diperlukan karena ada beberapa UU yang tumpah tindih," kata Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga kepada Bisnis, kemarin.

Dia mencontohkan UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun mengatur mengenai perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun tetapi masih bersifat sukarela belum wajib.

Di sisi lain, tuturnya, dalam UU No.40/2004 tentang SJSN dinyatakan jaminan pensiun merupakan satu dari lima jaminan yang wajib disediakan bagi masyarakat.

Lima jaminan tersebut adalah jaminan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian.

"Di UU SJSN, pensiun adalah wajib bagi perusahaan untuk menyediakan pensiun. Sementara di UU Dapen sifatnya masih sukarela. Nah ini perlu ada sinkronisasi."

Selain itu, Hotbonar mengatakan UU lain yang perlu disinkronisasi dengan UU SJSN tersebut yakni UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan UU No.13 tentang Ketenagakerjaan. (yus)

[Via]

SJSN ala Indonesia, Jangan Ikuti Bank Dunia

2010-10-17T13:11:00.000+07:00

Jakarta, Pelita

Indonesia sebaiknya tetap pada rumusan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ala Indonesia, dan jangan terlalu percaya dengan Bank Dunia karena perhitungan mereka tinggi.

Mantan Ketua Tim SJSN dr Sulastomo, MPH, dalam diskusi mengenai SJSN di Kantor Nasional Demokrat, Jalan Gondangdia, Jakarta, Kamis (14/10), menegaskan, jika mengikuti keinginan Bank Dunia, SJSN tidak ada jalan.

Hal itu disampaikan Sulastomo menanggapi adanya isu yang menyatakan keraguan pemerintah menjalankan SJSN karena ada pengaruh Bank Dunia yang masih mengkaji tentang kecukupan dana untuk menerapkan jaminan sosial yang seharusnya sudah berjalan paling lambat tahun 2009.

"Jangan percaya dengan Bank Dunia karena perhitungannya tinggi. Kalau mengikuti Bank Dunia, SJSN

(tidak akan jalan. Ini SJSN yang sudah dirumuskan ala Indone-sia. SJNS tidak akan membeba-rni negara kecuali orang miskin yang ditanggung oleh negara," kata Sulastomo.

Diskusi tersebut juga dihadiri pengamat ekonomi Didik J „ Rachbini, Tuti Adhitama, aktivis Komite Aksi Jaminan Sosial, dan sejumlah aktivis dari organ- isasi lainnya., Berbagai kalangan terus memantau nasib Rancangan Undang-Undang Badan Penyeleng- gara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang sudah diajukan oleh Komisi IX DPR RI dan diharapkan pembahasannya selesai dan segera disahkan tahun ini atau paling lambat akhir Desember 2010. ; Terbitnya UU BPJS ini menjadi awal terselenggaranya SJSN. Setelah itu diharapkan segera diterbitkan peraturan pemerintah (PP) agar SJSN dapat segera dijalankan., "Kita memang harus bersama-sama mendorong agar pembahasan RUU BPJS selesai dan disahkan menjadi undang-un- ,dang dan harus sesuai dengan UU SJSN," kata Sulastomo. Kemandirian bangsa

Dia menyebutkan SJSN akan .memiliki dampak yang sangat positif. Jika terkumpul dana jaminan sosial secara akumulasi yang luar biasa banyaknya dan dana itu disimpan di bank, maka dapat mempengaruhi suku bunga menjadi rendah.

Suku bunga yang murah dapat menggairahkan dunia usaha, akibatnya tercipta lapangan kerja lebih banyak. Jika banyak yang bekerja dan perusahaan berjalan baik, maka pendapatan dari pajak pasti akan naik dan inflasi menjadi rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi baik.

"Lama-lama kelompok yang-bekerja nonformal pun bisa menjadi formal. Harapan dari SJSN yang paling penjing adalah kemandirian bangsa Indonesia," kata Sulastomo. Pengamat investasi perusa-haan Jon Masli mengaku sangat setuju dengan konsep SJSN karena dapat mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya yang saat ini terjadi, dan pertumbuhan ekonomi menjadi.

"Saya pun setuju tanpa jaminan sosial negara kita akan hancur dan bisa menjadi negara yang primitif, ujarnya.

Dalam diskusi tersebut sepakat seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial akan memberi proteksi sosial yang memberi rasa aman sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. "Setiap negara harus punya jaminan sosial," kata Sulastomo.

Namun sayangnya, saat ini di Indonesia lebih populer dan lebih disukai bentuk bantuan seperti raskin, Jamkesmas, atau BLT; tetapi apakah dana untuk bantuan itu bisa berjalan terus setiap tahun. "Bagaimana kalau negara tidak lagi bisa membiayai?" ujar Sulastomo.

Jaminan sosial kesehatan akan dikelola dengan sistem managed health care sehingga ada kontrol dalam memberi pelayanan agar penggunaan dana amanah itu efektif.

Jaminan lainnya yang seharusnya ada adalah jaminan sosial pemutusan kerja. Saat ini terjadi kekeliruan karena jaminan yang disimpan menjadi pesangon. Kondisi ini sering membebani perusahaan. Tetapi jika dikelola dengan sistem jaminan sosial tidak akan membebani perusahaan.

Selain itu juga ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Jaminan hari tua juga diberikan secara berkelanjutan, bukan seperti jaminan hari tua yang ada di Jamsostek saat ini.

Bahkan, jaminan pensiun PNS yang saat ini ditangani PT Taspen pun dinilai tidak benar karena dana "ditempelkan" pada APBN. Selain dana tidak berkembang, semakin lama APBN semakin berat menanggung pensiun jika dikelola dengan sistem jaminan sosial.(dew)

[Via]

Status BUMN asuransi diputuskan pekan depan

2010-10-17T13:10:00.000+07:00

Oleh: Bambang P. Jatmiko

JAKARTA: Pemerintah akan memutuskan sikap resmi mengenai status BUMN asuransi dalam rangka pelaksanaan program sistem jaminan sosial nasional (SJSN) pada pekan depan.

Dalam keputusan tersebut ada dua opsi yang akan dipilih, yaitu menggabungkan empat BUMN asuransi atau tetap mempertahankan seperti saat ini.

Deputi Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Perbankan Parikesit Suprapto mengatakan keputusan yang akan diambil itu merupakan pandangan tunggal pemerintah mengenai pelaksanaan pelaksanaan SJSN serta nasib BUMN asuransi dalam rangka mendukung program tersebut.

"Berbagai instansi yang terkait memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pelaksanaan program ini. Ada yang menginginkan BUMN asuransi digabung, ada juga yang tidak. Semuanya masih dalam proses pengambilan keputusan," ujarnya hari ini.

Namun, dia tidak menyebutkan instansi pemerintah yang mendukung penggabungan BUMN asuransi dan yang menolak penggabungan tersebut.

Empat BUMN asuransi yang rencananya akan dilibatkan dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) adalah PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian BUMN dan asuransi BUMN menyatakan tidak setuju dengan penggabungan itu. Pasalnya, masing-masing asuransi telah memiliki fungsinya sendiri.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar beberapa waktu lalu bahkan sempat menyatakan bahwa dalam rapat yang dilaksanakan bersama Menko Kesra dan Menteri Kesehatan diputuskan empat BUMN asuransi tersebut tetap berdiri seperti saat ini. (yes)

[Via]

Jamsostek Dinilai Layak Pimpin SJSN

2010-10-17T12:58:00.000+07:00

Jakarta (ANTARA News) - PT Jamsostek dinilai berpeluang menjadi lokomotif perubahan dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) karena kaya pengalaman menyelenggarakan program jaminan sosial

Direktur SDM dan Umum PT Jamsostek Joko Sungkono dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa malam, mengatakan, empat dari lima program SJSN sudah dilaksanakan BUMN itu dan hanya jaminan pensiun yang belum.

"Saya pikir, PT Jamsostek sudah sangat siap melaksanakan amanat SJSN," kata Joko.

PT Jamsostek tidak hanya unggul dalam pelayanan bagi pesertanya, tetapi juga memiliki segudang pengalaman dalam mengumpul iuran dari perusahaan (sektor swasta) yang prosesnya jauh lebih rumit dari pada pengelolaan dana APBN.

"Sembilan prinsip pelaksanaan SJSN seperti kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan lainnya, menambah keyakinan, kami akan mampu menjadi leader," kata Joko.

BUMN itu juga sudah menggunakan model Managed Care yang memberikan proteksi atas risiko finansial akibat sakit secara menyeluruh dengan pelayanan kesehatan berjenjang, serta pelibatan dokter keluarga sebagai pemberi layanan pertama hingga layanan lanjutan.

Di samping memiliki infrastruktur kantor dan jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, SDM dan teknologi informasi yang kuat, PT Jamsostek juga berpengalaman selama 32 tahun lebih menyelenggarakan empat program jaminan sosial.

Keempatnya adalah tenaga program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.

Saat ini peserta Jamsostek sebesar 29 juta orang, sekitar 8,7 juta merupakan peserta aktif dan sisanya peserta pasif.

"Masyarakat tenaga kerja sudah menerima jaminan sosial tenaga kerja sebagai kebutuhan untuk menjaga ketenangan dalam bekerja dan kepastian masa depan untuk meningkatkan produktivitas," demikian Joko.(*)

(E007/Z002/R009)

[Via]

Jamsostek Perluas Kerjasama dengan Puskesmas

2010-10-17T12:10:00.002+07:00

JAKARTA (Pos Kota) – Beri pelayanan kesehatan maksimal pada peserta, PT Jamsostek memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga dan institusi kesehatan.

Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga menjelaskan, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan ribuan pusat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik medis, poliklinik, dan apotik.

“Kami akan terus perluas kerja sama pelayanan kesehatan itu. Tidak menutup kemungkinan Jamsostek akan menjalin kerja sama dengan puskesmas-puskesmas yang dikelola pemerintah,” katanya, kemarin.

Lembaga atau institusi yang ingin bekerjasama dengan PT Jamsostek, lanjut Hotbonar, harus memiliki kualitas sumber daya manusia dan sistem pelayanan yang baik, lokasi yang strategis, serta jam operasional yang lebih panjang.

Menurutnya, dari sekitar 30 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek, hanya sekitar dua juta peserta yang mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

“Tapi kalau dihitung dengan anggota keluarganya yang ikut ditanggung yakni istri atau suami dan maksimal tiga orang anak, total peserta program ini (JPK) sekitar 4,5 juta orang,” katanya.

Menurut Hotbonar, masih rendahnya peserta program JPK, karena adanya aturan yang tidak mewajibkan peserta Jamsostek untuk mengikuti program tersebut.

“Kami sedang upayakan agar ke depan peserta Jamsostek wajib mengikuti program JPK tanpa syarat, seperti yang terjadi saat ini,” tambah Hotbonar yang akan meningkatkan manfaat biaya perawatan dari Rp12 juta menjadi Rp20 juta.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah VI Jamsostek, Djunaedi mengungkapkan, dari dua juta peserta JPK saat ini, sekitar 400 ribu diantaranya berada diwilayah VI yang meliputi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Para pekerja itu dilayani sebanyak 71 rumah sakit, 381 poliklinik dan 38 apotek. (tri/dms)

[Via]

Iklan JAMSOSTEK versi Ngopi

2010-10-17T11:46:00.000+07:00

Iklan JAMSOSTEK versi Ngopi

Iklan JAMSOSTEK versi Boss

2010-10-17T11:43:00.000+07:00

Iklan JAMSOSTEK versi Boss.

Iklan JAMSOSTEK versi muka Rambo

2010-10-17T11:42:00.001+07:00

Iklan JAMSOSTEK versi muka Rambo

Iklan JAMSOSTEK versi pengusaha

2010-10-17T11:40:00.002+07:00

Iklan JAMSOSTEK versi pensiunan

2010-10-17T11:38:00.001+07:00

Iklan JAMSOSTEK versi pensiunan

Pembayaran Pajak dan Iuran Jamsostek Seharusnya Disatukan

2010-10-17T11:25:00.001+07:00

JAKARTA. Supaya perusahaan mengikutkan karyawannya masuk Jamsostek, pemerintah dapat menerapkan penggabungan sistem pembayaran iuran dengan pembayaran pajak bagi individu atau perusahaan wajib pajak.

Dengan sistem ini dapat meningkatkan kepesertaan dan pengawasan, kata Direktur Utama PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga, Senin.

Sistem seperti itu, lanjutnya, tidak hanya memudahkan pendataan kepesertaan jaminan sosial, melainkan juga memudahkan perpajakan mendata wajib pajaknya. Tapi sayangnya belum diatur dalam perundangan.

Pasalnya, di beberapa negara, dana jaminan sosial disetor oleh badan penyelenggara ke anggaran pembangunan dan belanja negara mereka. Sementara di Indonesia dikelola langsung oleh lembaga penyelenggara.

Hotbonar menuturkan, mekanisme pengumpulan iuran dari peserta jaminan sosial maupun penegakan hukum merupakan basis dari penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Artinya, lanjut Hotbonar, baik individu atau perusahaan wajib membayar pajak dan mendaftarkan tenaga kerjanya dan upah yang benar dalam satu paket.

Upaya itu diperlukan karena kesadaran perusahaan mendaftarakan pekerja dengan upah yang benar masih relatif rendah, tukasnya.(tri/B)

[Via]

Daftar di website resmi Jamsostek dan nikmati manfaatnya

2010-10-16T21:55:00.003+07:00

Daftar di sini, ikuti petunjuknya dan anda akan menikmati: 1. Tenaga Kerja, dapat melihat saldo secara mandiri, 2. Perusahaan, dapat melihat klaim secara langsung 3. PPK, dapat melakukan pencarian DNT. So, tunggu apa lagi? Klik di sini untuk mendaftar.

Pengalaman Manis Pengurusan Jaminan Hari Tua di Jamsostek

2010-10-16T21:52:00.000+07:00

Jakarta - Tidak seperti yang sering kita dengar JHT (Jamina Hari Tua) di JAMSOSTEK ruwet dan berbelit. Bahkan, ada yang datang dua kali lebih sekali pun sudah merasa berdokumen lengkap. Namun, masih ditolak juga. Namun demikian tidak bagi kami.

Tanggal 13 Januari 2010 genap sudah usia pensiun kami. Dengan berbekal kartu JAMSOSTEK asli dan kopi, formulir JHT yang sudah lengkap diisi, kartu keluarga dan kopi, SK (Surat Keputusan) pensiun Direksi dan kopi, KTP dan kopi, kami dapat mengurus JHT dan selesai secara cash hari itu juga.

Dalam kesempatan yang baik ini tidak berlebihan kiranya kami ucapkan terima kasih kepada pejabat, pegawai, dan staf JAMSOSTEK Cabang Wahid Hasyim. Atas disiplin, dedikasi tinggi, serta loyalitasnya kepada pekerjaan.

Kami mengucapkan terima kasih pula kepada Bapak Fanani yang dengan arahan dan sarannya kami dapat mengurus JHT selesai dalam waktu singkat secara cash pada hari yang sama.

RwgH
Jatirahayu Bekasi
warnerbruce@yahoo.com
08888737473

(msh/msh)

[Via]