RMOL. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Latief Algaff mengingatkan Pemerintah, DPR dan buruh mewaspadai kekuatan neoliberal yang ingin mengambil pasar jaminan sosial di Indonesia melalui gagasan dua konsep badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).
''Konsep dua BPJS yang merupakan produk konsultan asing sangat tidak feasible diterapkan di Indonesia,'' kata Abdul Latief Algaff dalam seminar nasional 'Menatap Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia' yang digelar oleh Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Aula Mahkamah Konstitusi (Kamis, 23/6).
Menurut Latief, mestinya reformasi jaminan sosial harus sesuai dengan tujuan sistem jaminan sosial nasional (SJSN), yaitu memperluas cakupan pada masyarakat yang belum terlindungi. Selain itu, BPJS harus dibawah otoritas negara.
''Jika tidak dibawah otoritas negara justru bertentangan dengan raison d'etre jaminan sosial,'' tandasnya.
Karena itu, dia mengingatkan kalangan Pemerintah, DPR dan buruh perlu mewaspadai kekuatan neoliberal yang ingin mengambil pasar jaminan sosial.
''Konsep peleburan 4 BPJS sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan dampak sitemik luar biasa bagi perekonomian nasional dan peserta tidak akan percaya kepada lembaga pemnerintah,'' katanya.
Mestinya, lanjut Latief, pembentukan BPJS baru yang fokus pada masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan opsi kebijakan yang tepat dan rasional. Dalam dialog yang berlangsung panas itu, tampil juga sejumlah pembicara antara lain, dr Sulastomno, bekas Dirut PT Taspen Achmad Subiyanto serta Komisaris PT Jamsostek (Persero) Rekson Silaban serta Prof Ali Chufron. [dem]
[Via]
mau tanya laporan saldo tahunan sudah 3thn tidak ada laporan pernah konfirmasi dengan pihak jamsostek bandung 2 katanya tanyain saja kepihak perusahaan (pt.sinar runner indo) pihak manajemen sendiri seperti acuh tak acuh kami sebagai buruh harus mengadukan kepada siapa lagi tolong kami buruh yg tertindas .......
BalasHapus