Jakarta, Pelita
Indonesia sebaiknya tetap pada rumusan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ala Indonesia, dan jangan terlalu percaya dengan Bank Dunia karena perhitungan mereka tinggi.
Mantan Ketua Tim SJSN dr Sulastomo, MPH, dalam diskusi mengenai SJSN di Kantor Nasional Demokrat, Jalan Gondangdia, Jakarta, Kamis (14/10), menegaskan, jika mengikuti keinginan Bank Dunia, SJSN tidak ada jalan.
Hal itu disampaikan Sulastomo menanggapi adanya isu yang menyatakan keraguan pemerintah menjalankan SJSN karena ada pengaruh Bank Dunia yang masih mengkaji tentang kecukupan dana untuk menerapkan jaminan sosial yang seharusnya sudah berjalan paling lambat tahun 2009.
"Jangan percaya dengan Bank Dunia karena perhitungannya tinggi. Kalau mengikuti Bank Dunia, SJSN
(tidak akan jalan. Ini SJSN yang sudah dirumuskan ala Indone-sia. SJNS tidak akan membeba-rni negara kecuali orang miskin yang ditanggung oleh negara," kata Sulastomo.
Diskusi tersebut juga dihadiri pengamat ekonomi Didik J „ Rachbini, Tuti Adhitama, aktivis Komite Aksi Jaminan Sosial, dan sejumlah aktivis dari organ- isasi lainnya., Berbagai kalangan terus memantau nasib Rancangan Undang-Undang Badan Penyeleng- gara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang sudah diajukan oleh Komisi IX DPR RI dan diharapkan pembahasannya selesai dan segera disahkan tahun ini atau paling lambat akhir Desember 2010. ; Terbitnya UU BPJS ini menjadi awal terselenggaranya SJSN. Setelah itu diharapkan segera diterbitkan peraturan pemerintah (PP) agar SJSN dapat segera dijalankan., "Kita memang harus bersama-sama mendorong agar pembahasan RUU BPJS selesai dan disahkan menjadi undang-un- ,dang dan harus sesuai dengan UU SJSN," kata Sulastomo. Kemandirian bangsa
Dia menyebutkan SJSN akan .memiliki dampak yang sangat positif. Jika terkumpul dana jaminan sosial secara akumulasi yang luar biasa banyaknya dan dana itu disimpan di bank, maka dapat mempengaruhi suku bunga menjadi rendah.
Suku bunga yang murah dapat menggairahkan dunia usaha, akibatnya tercipta lapangan kerja lebih banyak. Jika banyak yang bekerja dan perusahaan berjalan baik, maka pendapatan dari pajak pasti akan naik dan inflasi menjadi rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi baik.
"Lama-lama kelompok yang-bekerja nonformal pun bisa menjadi formal. Harapan dari SJSN yang paling penjing adalah kemandirian bangsa Indonesia," kata Sulastomo. Pengamat investasi perusa-haan Jon Masli mengaku sangat setuju dengan konsep SJSN karena dapat mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya yang saat ini terjadi, dan pertumbuhan ekonomi menjadi.
"Saya pun setuju tanpa jaminan sosial negara kita akan hancur dan bisa menjadi negara yang primitif, ujarnya.
Dalam diskusi tersebut sepakat seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial akan memberi proteksi sosial yang memberi rasa aman sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. "Setiap negara harus punya jaminan sosial," kata Sulastomo.
Namun sayangnya, saat ini di Indonesia lebih populer dan lebih disukai bentuk bantuan seperti raskin, Jamkesmas, atau BLT; tetapi apakah dana untuk bantuan itu bisa berjalan terus setiap tahun. "Bagaimana kalau negara tidak lagi bisa membiayai?" ujar Sulastomo.
Jaminan sosial kesehatan akan dikelola dengan sistem managed health care sehingga ada kontrol dalam memberi pelayanan agar penggunaan dana amanah itu efektif.
Jaminan lainnya yang seharusnya ada adalah jaminan sosial pemutusan kerja. Saat ini terjadi kekeliruan karena jaminan yang disimpan menjadi pesangon. Kondisi ini sering membebani perusahaan. Tetapi jika dikelola dengan sistem jaminan sosial tidak akan membebani perusahaan.
Selain itu juga ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Jaminan hari tua juga diberikan secara berkelanjutan, bukan seperti jaminan hari tua yang ada di Jamsostek saat ini.
Bahkan, jaminan pensiun PNS yang saat ini ditangani PT Taspen pun dinilai tidak benar karena dana "ditempelkan" pada APBN. Selain dana tidak berkembang, semakin lama APBN semakin berat menanggung pensiun jika dikelola dengan sistem jaminan sosial.(dew)
[Via]
Indonesia sebaiknya tetap pada rumusan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ala Indonesia, dan jangan terlalu percaya dengan Bank Dunia karena perhitungan mereka tinggi.
Mantan Ketua Tim SJSN dr Sulastomo, MPH, dalam diskusi mengenai SJSN di Kantor Nasional Demokrat, Jalan Gondangdia, Jakarta, Kamis (14/10), menegaskan, jika mengikuti keinginan Bank Dunia, SJSN tidak ada jalan.
Hal itu disampaikan Sulastomo menanggapi adanya isu yang menyatakan keraguan pemerintah menjalankan SJSN karena ada pengaruh Bank Dunia yang masih mengkaji tentang kecukupan dana untuk menerapkan jaminan sosial yang seharusnya sudah berjalan paling lambat tahun 2009.
"Jangan percaya dengan Bank Dunia karena perhitungannya tinggi. Kalau mengikuti Bank Dunia, SJSN
(tidak akan jalan. Ini SJSN yang sudah dirumuskan ala Indone-sia. SJNS tidak akan membeba-rni negara kecuali orang miskin yang ditanggung oleh negara," kata Sulastomo.
Diskusi tersebut juga dihadiri pengamat ekonomi Didik J „ Rachbini, Tuti Adhitama, aktivis Komite Aksi Jaminan Sosial, dan sejumlah aktivis dari organ- isasi lainnya., Berbagai kalangan terus memantau nasib Rancangan Undang-Undang Badan Penyeleng- gara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang sudah diajukan oleh Komisi IX DPR RI dan diharapkan pembahasannya selesai dan segera disahkan tahun ini atau paling lambat akhir Desember 2010. ; Terbitnya UU BPJS ini menjadi awal terselenggaranya SJSN. Setelah itu diharapkan segera diterbitkan peraturan pemerintah (PP) agar SJSN dapat segera dijalankan., "Kita memang harus bersama-sama mendorong agar pembahasan RUU BPJS selesai dan disahkan menjadi undang-un- ,dang dan harus sesuai dengan UU SJSN," kata Sulastomo. Kemandirian bangsa
Dia menyebutkan SJSN akan .memiliki dampak yang sangat positif. Jika terkumpul dana jaminan sosial secara akumulasi yang luar biasa banyaknya dan dana itu disimpan di bank, maka dapat mempengaruhi suku bunga menjadi rendah.
Suku bunga yang murah dapat menggairahkan dunia usaha, akibatnya tercipta lapangan kerja lebih banyak. Jika banyak yang bekerja dan perusahaan berjalan baik, maka pendapatan dari pajak pasti akan naik dan inflasi menjadi rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi baik.
"Lama-lama kelompok yang-bekerja nonformal pun bisa menjadi formal. Harapan dari SJSN yang paling penjing adalah kemandirian bangsa Indonesia," kata Sulastomo. Pengamat investasi perusa-haan Jon Masli mengaku sangat setuju dengan konsep SJSN karena dapat mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya yang saat ini terjadi, dan pertumbuhan ekonomi menjadi.
"Saya pun setuju tanpa jaminan sosial negara kita akan hancur dan bisa menjadi negara yang primitif, ujarnya.
Dalam diskusi tersebut sepakat seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial akan memberi proteksi sosial yang memberi rasa aman sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. "Setiap negara harus punya jaminan sosial," kata Sulastomo.
Namun sayangnya, saat ini di Indonesia lebih populer dan lebih disukai bentuk bantuan seperti raskin, Jamkesmas, atau BLT; tetapi apakah dana untuk bantuan itu bisa berjalan terus setiap tahun. "Bagaimana kalau negara tidak lagi bisa membiayai?" ujar Sulastomo.
Jaminan sosial kesehatan akan dikelola dengan sistem managed health care sehingga ada kontrol dalam memberi pelayanan agar penggunaan dana amanah itu efektif.
Jaminan lainnya yang seharusnya ada adalah jaminan sosial pemutusan kerja. Saat ini terjadi kekeliruan karena jaminan yang disimpan menjadi pesangon. Kondisi ini sering membebani perusahaan. Tetapi jika dikelola dengan sistem jaminan sosial tidak akan membebani perusahaan.
Selain itu juga ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Jaminan hari tua juga diberikan secara berkelanjutan, bukan seperti jaminan hari tua yang ada di Jamsostek saat ini.
Bahkan, jaminan pensiun PNS yang saat ini ditangani PT Taspen pun dinilai tidak benar karena dana "ditempelkan" pada APBN. Selain dana tidak berkembang, semakin lama APBN semakin berat menanggung pensiun jika dikelola dengan sistem jaminan sosial.(dew)
[Via]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar